Dahlan Iskan : New Hope 76 : Bukan Lagi Sekadar Trump Lawan Hillary

Dia tidak diperhitungkan saat mendaftarkan diri jadi calon presiden. Dianggap bukan calon yang serius. Ketika mulai tampak serius, dia dicibir. Bahkan, dijadikan bahan lawakan.

Ejekan terus mengalir. Sepanjang proses menuju konvensi Partai Republik. Saat dia mulai memikat, ejekan ditingkatkan jadi serangan.

Keburukan demi keburukan ditembakkan ke dia. Dianggap bodoh. Konyol. Brutal. Rasis.

Tapi, semua itu hanya membuat namanya kian populer. Terus disebut oleh media: Donald Trump.

Dia memang begitu kelihatan aneh. Norak. Konyol. Tapi, di lain pihak, dia jadi kelihatan berbeda. Menjadi tokoh yang ”bukan biasa”.

Lama-lama calon presiden yang lain jadi membosankan. Jadi terlihat mapan. Kuno.

Perkembangan berikutnya pun masih menarik. Trump bukan saja menjadi tokoh. Dia telah berubah menjadi pertunjukan. Enak untuk ditonton. Oleh yang benci maupun yang senang.

Dengan kerasisannya, kefanatikannya, dan kekonyolannya. Seperti reality show. Seperti Uya-kuya. Atau Tukul. Atau Sule. Awalnya terasa konyol, tapi menghibur. Menyenangkan. Menarik, akhirnya.

Saya sendiri lama-lama kecanduan. Apalagi saya di Amerika. Tontonan itu terasa dekat. Saya jadi sering menunggu Trump tampil di TV.

Ingin melihat kenorakannya. Atau mendengar statement kacaunya. Misalnya: ”Kalau Hillary itu laki-laki, tidak akan bisa dapat suara lima persen.” Atau: ”Bapaknya Ted Cruz itu pernah ikut Lee Harvey Oswald menyebarkan pamflet pro-Fidel Castro.”

Ted Cruz, lawan terberatnya di Partai Republik, memang keturunan Kuba. Fidel Castro adalah diktator Kuba yang dibenci Amerika. Dan Oswald adalah orang yang menembak mati Presiden John F. Kennedy.

Trump ingin mengesankan bahwa ayah Cruz terlibat pembunuhan presiden AS yang legendaris itu. Tidak ada data pendukung. Tapi, tepuk tangan pengikutnya gemuruh.

Dua hari kemudian, Cruz, anggota parlemen dari Kansas itu, lempar handuk. Yakni, setelah kalah di pemilu negara bagian Indiana. Tidak mungkin lagi Cruz mengejar.

Trump memang sering menyerang secara pribadi lawan politiknya. John Kasich yang kalem dan langsing itu dia serang dengan panggilan si kurang energi. Padahal, menjadi presiden itu perlu banyak energi.

Marco Rubio yang tubuhnya mungil itu dia gelari ”si kecil Rubio”. Kesannya: mana bisa anak kecil jadi presiden.

Bahkan, tokoh yang mendukung Cruz ikut dihabisi. John McCain yang saat jadi capres tujuh tahun lalu membanggakan diri sebagai patriot perang di Vietnam ikut ditumbangkan. ”McCain itu bukan pahlawan,” ujar Trump.

Itu didasarkan pada fakta bahwa saat perang di Vietnam, McCain tertangkap Vietcong. Seorang hero di mata Trump barangkali harus seperti Rambo.

Tuduhan-tuduhan Trump yang sangat pribadi seperti itu memang ampuh sebagai pembangkit emosi sesaat. Sebaliknya, cap itu akan menempel terus pada korbannya. Seumur hidup.

Terbunuhlah karakter. Karier anak muda seperti Rubio bisa habis selamanya. Si kecil Rubio akan jadi panggilannya yang abadi.

Memang begitu banyak yang marah kepada Trump: pimpinan partainya, kader-kader asli partai, wanita, keturunan Spanyol, Meksiko, RRT, Jepang, Eropa, Islam, dan kaum globalis.

Dua mantan presiden dari Republik, George Bush dan bapaknya, bikin pernyataan: tidak akan mendukung Trump. Grup band Rolling Stone melarang Trump menggunakan lagu-lagunya. Penyanyi Inggris Adele juga bersikap sama.

Tapi, berbagai senjata untuk menghentikan Trump ternyata tumpul. Trump melaju sendirian. Dua calon presiden lainnya sudah lempar handuk.

Partai pun pasrah. Apa boleh buat. Trump praktis hampir resmi jadi calon presiden dari Partai Republik. Berhadapan dengan calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton.

Rencana mengganjal Trump di konvensi menjadi tidak relevan. Trump bukan hanya menang. Tapi, juga berhasil mencapai persentase kemenangan yang mutlak.

Memang awalnya tidak mengkhawatirkan. Hasil semua survei jelas: Hillary pasti menang. Bahkan, dilawankan Bernie Sanders pun, Trump pasti kalah. Tapi, pasang naik Trump belakangan ini mulai mengubah peta.

Kemenangan berturut-turut di 11 pemilu negara bagian terakhir ini bisa seperti Jamie Vardy di klub sepak bola Inggris Leicester (baca: Lesster, bukan Leicerter). Terus-menerus mencetak gol di 11 pertandingan.

Trump berhasil terus menguasai panggung. Trump terus happening. Akibatnya, Hillary mulai terlihat biasa-biasa saja. Ini bukan lagi Trump lawan Hillary. Tapi, baru lawan lama. Tidak biasa lawan biasa. Urakan lawan santun. Kecuali Hillary menemukan angin baru. Yang membuatnya kembali berkibar.

Tapi, bagaimana dengan kebencian yang begitu banyak kepada Trump? Seorang penulis di The New York Times dengan nada sinis minta pembacanya agar tidak terlalu khawatir. Tulisnya: Trump itu pragmatis. Bisa gampang berubah. Segampang dia mengganti istrinya. (*)

Read more »

Dahlan Iskan : New Hope 75 : Sistem Profesor untuk Sekolah Baru

Sistem Profesor untuk Sekolah Baru

Inilah jenis sekolah yang tumbuh pesat di Amerika Serikat: charter school. Bukan negeri. Bukan pula swasta.

Pendiri sekolah jenis ini umumnya guru. Yang punya jiwa keguruan 24 karat. Yang prihatin terhadap mutu pendidikan.

Maksudnya: pendidikan di sekolah negeri. Terutama di lingkungan tempat tinggalnya.

Misalnya Tyler Bastian ini. Awalnya dia guru SMA. Untuk mata pelajaran pembentukan karakter. Sesuai dengan prodi saat kuliah dulu.

Bastian prihatin dengan karakter remaja di lingkungannya. Begitu banyak yang drop out. Alasannya macam-macam. Intinya: sekolah tidak menarik bagi mereka.

Bastian lantas mengajak beberapa guru bergabung. Mendirikan charter school. Mereka menyusun pengurus. Bastian ketuanya.

Sejak 15 tahun lalu sebagian negara bagian memang mengizinkan berdirinya jenis sekolah baru ini. Bastian mau itu.

Langkah kedua: Bastian menyusun charter. Tebalnya 200 halaman. Mirip anggaran dasar: sekolah seperti apa yang diinginkan. Dan seperti apa kurikulumnya.

Berikutnya: Bastian menyusun program. Bagaimana mengusahakan bangunan, peralatan, mencari guru, mencari murid, dan mencari sumber dana.

Semua dokumen itu diajukan ke pemerintah negara bagian. Setingkat pemda provinsi di sini.

”Setahun saya mempersiapkan semua itu,” ujar Bastian saat saya mengunjungi sekolahnya. ”Tahun berikutnya sudah mendapat persetujuan.” Tahun ketiga sekolah dimulai.

Persetujuan itu penting: untuk mendapatkan biaya dari pemerintah. Besarnya Rp 70 juta (USD 5.000) per siswa per tahun. Memang itu tidak cukup. Tapi lumayan. Lebih dari 70 persen biaya sekolah. Menurut Bastian, di sekolahnya, per siswa menghabiskan USD 7.000/tahun.

Dia harus mencari sumbangan untuk menutup kekurangannya. Dia tidak boleh mencukup-cukupkan biaya dari pemerintah itu. Dia harus memenuhi komitmen mutu pendidikan sesuai dengan charter yang sudah dia buat.

Sekolah milik Bastian ini berada sekitar 20 km dari pusat Kota Salt Lake City, Utah. Namanya: Roots Charter High School. Bangunannya masih sewa. Bekas gedung kesehatan.

”Saya beri nama Roots agar siswa belajar mengenai akar semua masalah kehidupan,” ujar Bastian.

Memasuki ruang kelas sekolah ini, saya tidak kaget. Inilah ruang kelas SMA di Amerika: siswanya boleh pakai kaus, sandal, topi, dan celana pendek. Saya lihat seorang siswi membawa anjing ke kelas.

Duduknya pun boleh sesukanya: duduk manis, selonjor, kaki di atas kursi, dan sebagainya. Susunan kursi juga tidak harus rapi berderet.

Boleh beberapa kursi menggerombol memisah dari kursi lain. Tidak ada meja. Hanya kursi. Yang ada tempat buku atau laptopnya. Umumnya murid sibuk dengan laptop masing-masing.

Gurunya pun tidak di depan kelas. Keliling mendatangi murid yang memerlukan supervisi. Murid lain boleh berdiri di dekat guru. Ikut mendengarkan. Atau tidak.

Hari itu, 18 April lalu, saya melongok ke tiga kelas: matematika, sejarah, dan kimia. Semua mirip adanya: guru bersikap seperti teman murid. Pakaiannya pun semaunya.

Bastian juga menyewa lahan berjarak sekitar 100 meter dari sekolah. Untuk praktikum. Saya juga mengunjunginya. Untuk melihat kekhasan sekolah ini.

Seorang siswi dengan celana jins sedang memaku papan. Untuk bedeng tanaman sayuran. Tujuh siswa/siswi berada di kandang kambing.

Mereka mempraktikkan cara menyayangi anak kambing: merangkulnya di pangkuan, mengelus bagian yang disuka dan memeluknya. Menurut ilmu menyayangi kambing, bagian leher bawahlah yang harus dielus.

Tentu kandang kambing ini mengingatkan akan masa remaja saya: menjadi penggembala kambing. Saya sudah biasa menggendong anak kambing, membantu kelahiran, dan memandikan kambing. Tapi tidak secara ilmiah begini.

Segerombol siswa lagi memperhatikan temannya memandikan sapi. Seorang guru memberi contoh sesuai dengan ilmu memandikan sapi.

Dulu pun saya biasa membantu memandikan kerbau. Tapi, menungganginya dulu sepanjang jalan menuju sungai. Sambil meniup seruling.

Bastian adalah orang pertama yang mendirikan charter school berbasis pertanian dan peternakan. Relevan dengan situasi lingkungan sekolah. Siswa ternyata suka pelajaran di luar kelas. Ada unsur kegiatan fisik dan luar ruang.

Charter school memang dimaksudkan sebagai koreksi. Terutama terhadap rendahnya mutu sekolah negeri. Pelopornya seorang profesor dari Massachusetts. Namanya Ray Budde. Ketua persatuan guru AS.

Profesor itu pula yang mengajukan reformasi pendidikan pada tahun 1974. Sekolah negeri dia anggap terlalu kaku. Karena bukan berdasar inisiatif masyarakat. Tapi, baru tahun 1974 ada satu negara bagian, Minnesota, yang menerima ide charter school Prof Budde.

Sejak itu charter school menggelinding dengan kecepatan Star Wars. Kini sudah 43 negara bagian yang menerapkan. Jumlah charter school sudah mencapai 5.000 sekolah. Terbukti pula, kualitas pendidikannya lebih baik.

Tidak sembarang guru bisa mengajar di charter school. Harus yang bersertifikat. Yang benar-benar terpanggil jiwa keguruannya. Bastian punya delapan guru untuk Roots High School. Tiap guru gajinya USD 54.000 per tahun. Sekitar Rp 700 juta.

Keunggulan charter school adalah ini: tidak ada keseragaman. Ada yang mengutamakan matematika. Ada yang berbasis teknologi. Rekayasa mesin. Olahraga. Bebas. Tergantung bunyi charter yang dibuat.

Bastian puas dengan perjuangannya. Dia bekerja mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Mengajar dan menyiapkan keperluan sekolah. Dengan semangat.

Ketika saya memperhatikan anjing besar yang keluar masuk kelas, Bastian berhenti. ”Ini anjing sekolah,” katanya.

”Kalau ada siswa/siswi yang lagi suntuk, saya minta keluar untuk main-main dengan anjing ini.” Emosi siswa bisa reda.

Sebenarnya Bastian ingin bisa punya siswa sampai 300 orang. Tidak hanya 150 seperti sekarang. Tapi, dia belum bisa cari sumbangan lebih banyak. ”Sulit cari sumbangan. Orang Amerika itu kaya, tapi jiwanya rakus,” ungkapnya.

Bastian terpanggil mengurusi anak orang miskin sejak umur 19 tahun. Ketika dia jadi misionaris gereja Mormon di Honduras. Begitu miskin negara itu.

Dia sudah mendirikan sekolah di sana. Tiap tahun Bastian mengajak enam orang anaknya liburan di Honduras. Agar tahu bagaimana bisa membantu orang miskin.

Bahwa Bastian Mormon, memang begitulah umumnya orang Utah. Pihak-pihak yang rapat dengan saya di Utah semua aktivis Mormon. Misalnya yang ahli teknologi torium itu. Atau yang ahli ekonomi itu. Di sela-sela rapat saya menemui Tyler Bastian. Eh, Mormon juga.

Mayoritas penduduk Utah memang penganut Mormon: aliran Kristen yang membolehkan istri lebih dari satu, melarang makan babi, dan mengharamkan minuman keras.

Tentu saya juga mengunjungi Temple Square di Salt Lake City. Pusat gereja Mormon dunia. Yang umatnya kini sudah mencapai 15 juta. Antara lain karena Mormon melarang umatnya ikut KB.

Kembali ke lamanya perjuangan Prof Budde melahirkan charter school tadi, saya jadi merenung: di AS sekalipun memperjuangkan pembaharuan memakan waktu. Untung Prof Budde tidak gampang menyerah. (*)

Read more »

Masa Denial yang Mestinya Bisa Dilewati

Oleh: Dahlan Iskan

SIKAP terbaik yang harus diteguhkan saat ini adalah: mengakui dan menyadari bahwa keadaan ekonomi kita memang sulit. Tidak perlu menutupi. Lebih-lebih tidak perlu menolak keadaan yang memang sulit itu. Jangan punya sikap, yang di dunia kedokteran disebut denial. Tidak boleh sebagian dari kita mengatakan sulit, tapi sebagian lagi mengatakan kita ini tidak sulit.

Menjalani fase mengakui kesulitan itu kadang tidak mudah. Seperti orang yang didiagnosis terkena penyakit jiwa, umumnya menolak dikatakan sakit jiwa. Atau sakit kanker. Atau sakit apa pun. Kian kuat penolakan itu, kian sulit upaya penyembuhannya.

Tapi, datangnya fase penolakan itu sangat wajar. Terjadi hampir pada siapa saja. Hanya, sebaiknya fase denial itu jangan lama-lama. Agar tidak terjadi konflik antaranggota keluarga.

Tidak perlu bertengkar mengapa terkena penyakit. Siapa yang mengakibatkan sakit. Dari mana datangnya sakit. Apalagi kalau sampai ada kesimpulan bahwa sakit itu karena disantet.

Fokus utama bisa langsung bagaimana segera mengobatinya. Itu pun belum tentu bisa segera sembuh. Apalagi kalau tidak segera diobati. Lebih-lebih bila tidak segera tahu bagaimana cara mengobatinya, siapa dokternya, siapa perawatnya, dan seterusnya.

Setelah fase denial dilewati, sebaiknya segera tentukan sikap: yang pernah berkampanye dengan janji-janji tinggi tidak perlu terus mengingat janji itu. Tidak perlu bersikap harus ngotot akan melaksanakannya. Keadaan memang sudah tidak memungkinkan.

Presiden George Bush dalam kampanye pencalonannya dulu selalu menegaskan akan memberikan perhatian khusus kepada Amerika Latin. Maklum, dia dari Texas yang berbatasan langsung dengan Meksiko. Setelah terpilih, ternyata fokusnya tetap ke negara-negara Arab, sebagaimana pendahulunya. Bahkan, tidak sekali pun Bush sempat berkunjung ke salah satu negara Amerika Latin. Toh dia terpilih lagi.

Pihak yang dulu rajin mencatat janji-janji kampanye itu (dan berniat akan menagihnya) sebaiknya juga membatalkan niat itu. Bahkan tidak perlu membuka catatan itu. Apalagi menagihnya. Penagihan itu hanya akan mempersulit keadaan. Kepuasan bisa menagih janji itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya akan menimbulkan komplikasi. Bahkan komplikasi politik.

Padahal, kita semua tahu krisis ekonomi yang disertai komplikasi politik akan memperparah keadaan. Itu yang sedang dihadapi Malaysia saat ini. Kita sudah pernah merasakannya. Mestinya kita sudah kapok dengan keadaan seperti itu pada tahun 1998.

Kita harus berterima kasih karena dalam kesulitan ekonomi ini kubu oposisi tidak banyak mempersoalkan pemerintah. Meski penyebabnya mungkin karena Golkar pecah. Dan perpecahannya mungkin akan lebih lama daripada masa krisis ini.

Demikian juga PPP. Dua kubu dalam partai Islam ini bukanlah tipe yang mudah bersatu. Partai Islam satunya, PAN, bahkan sudah bergabung ke pemerintah. Hanya PKS yang masih solid. Bahkan kelihatannya kian solid. Hasil munas terakhir PKS mendapat apresiasi yang luar biasa di kalangan anak muda Islam.

Dengan gambaran itu, mestinya masa denial bisa segera kita lewati. Agar proses pengobatan krisis bisa efektif. Krisis ini tidak bisa diatasi hanya oleh pemerintah meski yang utama adalah pemerintah. Pengakuan pemerintah bahwa kita lagi sulit akan menimbulkan rasa simpati dan empati. Dari sini akan muncul saling membantu. Saling percaya. Krisis ini akan sulit diatasi kalau terjadi krisis kepercayaan. Atau kalau tidak ada rasa ketenangan dalam berusaha.

Tidak usahlah ada yang mengatakan bahwa ini belum krisis. Inflasi masih terkontrol. Harga tomat masih Rp1.000 per kg. Dan sebangsa itu. Fakta itu akan cepat berubah. Tiwas kita kehilangan waktu. Tidak perlu juga menyalahkan Amerika Serikat (AS), Korea, atau Tiongkok. Apalagi menyalahkan SBY segala. Itu hanya akan menambah sinyal bahwa kita, secara tidak sadar, masih berada di fase denial.

Kita syukuri ekonomi kita di masa lalu pernah tumbuh tinggi beberapa tahun. Sehingga kini kita lebih punya modal untuk memasuki masa sulit. Tapi, tidak perlu juga ada yang terlalu membanggakan masa-masa itu karena toh sudah lewat. Itulah masa ketika AS mengatasi krisis ekonominya yang berat pada 2008 dengan cara semena mena: mencetak uang dolar sebanyak-banyaknya!

Cara itu berhasil menggairahkan ekonomi AS (juga ekonomi dunia). Tapi juga berhasil meningkatkan utang luar negeri yang fantastis di banyak negara! Termasuk Tiongkok. Angka-angka peningkatan utang luar negeri itu mengerikan. Dalam waktu singkat.

Mengapa AS mengatasi krisisnya dengan mencetak uang dolar sebanyak-banyaknya? Karena toh dolar itu akan beredar di luar negeri. Tidak akan punya dampak inflasi di dalam negeri AS sendiri. Coba kalau negara lain yang mencetak uang seperti itu. Misalnya kita. Ekonomi negara itu akan hancur karena inflasinya tidak terkendali. Tapi, karena dolar yang beredar di luar AS lebih besar daripada yang beredar di AS sendiri, pencetakan uang itu tidak merusak ekonomi AS.

Itulah untungnya mata uang dolar menjadi mata uang dunia. Ia bisa digunakan dengan mudah untuk menyehatkan ekonominya sekaligus mengendalikan ekonomi negara lain.

Tahun lalu, ketika AS merasa tujuan mengatasi krisisnya sudah selesai, dimulailah rencana mengetatkan dolar. Dan akan terus diketatkan lagi pada tahun-tahun mendatang. Agar tidak memukul ekonomi AS.

Peredaran dolar yang berlebih untuk masa yang terlalu lama pada akhirnya akan membahayakan AS. Proses pengetatan dolar itulah yang menjadi wabah penyakit sekarang ini. Maka kita akui saja ekonomi kita lagi sulit dan akan sulit.

Segeralah kita akhiri masa denial. Lalu kita lakukan apa yang harus kita lakukan. (*)

Read more »

Lukman Bin Saleh : Harga Murah Dahlan Iskan Empat Tahun Kemudian

Diperiksanya Dahlan Iskan untuk kasus pengadaan BBM Solar high speed diesel (HSD) kemarin membuat saya teringat cerita warga Blega-Madura empat tahun yang lalu.

Heboh. Sejumlah warga berdemo ke kantor PLN setempat. Warga memblokade jalan utama trans Madura. Tidak ketinggalan DPRD Bangkalan turun tangan dan memanggil pejabat PLN setempat.

Tuntutan pendemo tidak kalah hebohnya. Mereka demo karena PLN menurunkan biaya penyambungan listrik. Logika mereka, kalau sekarang begitu murah, berarti yang dulu-dulu kemahalan. PLN harus mengembalikan uang selisih yang dulu-dulu itu.

Memang gebrakan Dahlan Iskan saat itu membuat orang seluruh Indonesia kaget melihat murahnya biaya penyambungan listrik. Tapi, hanya di Blega yang menuntut pengembalian uang kemahalan di masa lalu.

Padahal menurut Dahlan Iskan. PLN sebenarnya tidak menurunkan biaya penyambungan, malah sedikit dinaikkan. Tapi terkesan diturunkan karena PLN menerapkan tarif resmi. Kalau sebelumnya biaya penyambungan bisa  3 juta, 4 juta, 5 juta, atau bahkan puluhan juta. Tergantung deal dengan calo. Dahlan Iskan bisa menekannya menjadi 650 ribu saat, terutama setelah membabat 2 juta daftar tunggu yang telah membeku puluhan tahun. Dan ini ternyata membuat orang marah. Demo.

Sekarang kasus itu terulang lagi. Bukan demo sih. Tapi intinya sama. Murah yang membuat marah, seperti judul tulisan Dahlan iskan saat itu. Juga bukan warga Blega lagi pelakunya, tapi Kepolisian Republik Indonesia.

Kejadian bermula pada tahun 2010 saat Dahlan Iskan menjabat Dirut PLN. PLN membutuhkan 9 juta ton solar. Selama ini PLN diharuskan membeli langsung di Pertamina. Sebagai bentuk sinergi antar BUMN. Harganya lebih mahal dari pasaran.

Berkali-kali PLN meminta menyesuaikan harga jual tapi tidak pernah ditanggapi Pertamina. PLN kemudian membuat terobosan (kemungkinan juga bentuk protes). Sebanyak 2 juta ton dari total 9 juta ton solar yang dibutuhkan ditender. Sedangkan 7 juta ton tetap dibeli dari Pertamina.

Tender 2 juta ton itu terbuka untuk produsen BBM dalam negeri maupun asing. Tender 2 juta ton dipecah menjadi 5 paket. Kemudian Pertamina berhasil memenangkan 1 paket. 4 paket lainnya dimenangkan asing: Shell.

Meski demikian PLN tidak serta merta membeli dari Shell, karena Shell adalah produsen asing. Harga terendah yang ditawarkan Shell sehingga menang tender ditawarkan dulu kepada produsen dalam negeri.

Selanjutnya dari 4 tender yang dimenangi Shell, 2 tender diambil alih Pertamina dan 2 diambil Trans Pacific Petrochemical/TPPI (perusahaan dalam negeri yang 70% sahamnya dikuasai pemerintah).

Dengan demikian terjadi perbedaan harga pembelian BBM yang dilakukan langsung dengan yang ditender. Terobosan Dahlan Iskan melalui tender menguntungkan PLN. Mampu menghemat pengeluaran dibanding dengan cara konvensional membeli langsung ke Pertamiana.

Sampai di sini saya tidak mengerti apa yang dipermasalahkan Polri. Kalau masyarakat Blega marah karena harga berubah terlalu murah masih bisa  dimengerti. Tapi kalau Polri marah karena Dahlan Iskan membeli lebih murah, logikanya bagaimana sehingga dikatakan korupsi?

Ada sogokkah? Suapkah? Gratifikasi? Atau apalah-apalah? Tapi masak Pertamina menyogok Dahlan Iskan karena dia membeli lebih murah? Atau Dahlan Iskan menyebabkan kerugian negara, laba Pertamina dan TPPI berkurang? Waah…lebih tidak logis lagi. Apa hubungannya Dirut PLN dengan laba Pertamina dan TPPI?

Atau akan dituduhkan pasal penyalah gunaan wewenang karena membuat terobosan yang tidak ada dasar hukumnya seperti yang dilakukan Deny Indrayana? Tetap disalahkan bagaimanapun besar manfaat terobosan itu?

Warga Blega yang marah empat tahun lalu membuat saya tersenyum geli, tapi marah karena murah yang sekarang membuat saya sakit gigi.

(Sebenarnya ingin bilang sakit hati, tapi pura-pura sabar karena sedang puasa). *LBS*

https://lukmanbinsaleh.wordpress.com/2015/06/23/harga-murah-dahlan-iskan-empat-tahun-kemudian/

Read more »

Dahlan Iskan : PAKAI DAN TIDAK

Berhari-hari sejak ditetapkan sebagai tersangka 5 Juni lalu saya, keluarga dan teman-teman berdebat soal pengacara.

Mau pakai pengacara atau tidak.

Saya pribadi berkeras untuk tidak perlu pengacara. Tapi keluarga dan teman-teman berkeras harus pakai pengacara.

Saya sendiri optimis bahwa kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Tidak usah dibela-bela. Bahkan saya berencana akan bersikap sangat low profil. Saat diperiksa jaksa nanti saya akan langsung saja mengatakan terserah jaksa. Kalau memang jaksa merasa menemukan bukti yang kuat, silakan.

Di pengadilan pun, saya berencana tidak akan melakukan eksepsi atau pledoi. Silakan saja jaksa menunjukkan barang bukti. Silakan hakim mendengarkan saksi-saksi. Berdasarkan barang bukti dan kesaksian itu silakan hakim menilai. Lalu memutuskan. Kalau hakim memang menilai saya salah dan harus masuk penjara akan saya jalani dengan ikhlas.

Saya sudah mengalami penderitaan menjadi anak yang amat miskin. Saya juga sudah pernah berada dalam situasi yang begitu dekat dengan kematian. Hidup ini harus diterima apa adanya. Harus “nrimo ing pandhum”.

Keluarga saya sudah bisa menerima prinsip itu.

Tapi teman-teman terus berargumentasi. Senjata terakhir yang mereka gunakan adalah “kebenaran yang tidak diperjuangkan akan kalah dengan kebatilan yang diperjuangkan”. Lalu dikutiplah ayat-ayatnya dan ajaran-ajaran yang terkait dengan itu.

Saya menyerah.

Saya juga harus memegang filsafat hidup saya ini: “Rendah hati itu bisa menjadi kesombongan kalau niatnya sengaja merendah-rendahkan”. “Tidak mau mendengarkan saran-saran banyak orang adalah kesombongan dalam bentuk yang lebih parah”.

Saya tidak berniat seperti itu. Saya pun setuju menunjuk pengacara.

Tapi, siapa?

Begitu banyak pengacara yang bersedia membantu. Tinggal pilih: yang dar-der-dor, yang taktis, yang lemah-gemulai atau yang bagaimana?

Saya serahkan sepenuhnya pada teman-teman.

Ketika mengarah ke satu nama, ternyata tidak gampang menghubungi beliau. Sampai tanggal 10 Juni beliau masih di luar kota. Padahal panggilan pemeriksaan harus saya penuhi tanggal 11 Juni 2015.

Baru 10 Juni hampir tengah malam teman-teman berhasil bertemu beliau.

Masih banyak yang harus dibicarakan dengan beliau pada hari pemanggilan itu.

Beliau yang saya maksud adalah Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Read more »

Rhenald Kasali: DAHLAN DAN NEGERI SOP

Oleh : Rhenald Kasali

Saya pernah mendengar curhat dua anak muda. Mereka mengeluhkan aturan yang begitu kaku. Utamanya aturan tentang pembelian barang. Jangan salah, ini bukan di kantor pemerintahan atau BUMN, tetapi di perusahaan swasta. Selain harus melewati beberapa meja dan memperoleh persetujuan atasan, untuk setiap pembelian barang harus ada pembanding. Jadi harus ada tiga produk yang sejenis, lengkap dengan daftar harganya.

Kalau untuk barang-barang yang harganya mahal, katakanlah di atas Rp1 juta atau 10 juta, keduanya paham. Tapi, ini untuk barang dipakai rutin, harganya pun di bawah Rp1 juta. ”Masak barang begitu mesti pakai pembanding segala,” kata keduanya, geram. Namun, peraturan adalah peraturan. standard operating procedure-nya (SOP) memang begitu.
Harus dipatuhi. Pilihannya tinggal take it or leave it. Ini belum selesai. Kalau mengikuti SOP, barang yang dibutuhkan baru diterima dua bulan kemudian.

Padahal kategorinya urgent. Gila bukan! Harap diingat ini perusahaan swasta, bukan kantor lurah atau camat. Akhirnya keduanya mencari celah untuk menyiasati peraturan. Caranya mudah saja.
Dengan alasan terdesak, keduanya membeli dulu barang yang mereka butuhkan dengan uang pribadi. Lalu, berbekal bon pembelian, keduanya mengajukan reimburse ke perusahaan. Dengan cara itu, barang bisa diperoleh jauh lebih cepat. Lalu, uang reimburse cair seminggu kemudian. Bos-bos tidak tahu, begitulah prestasi anak buah yang kalau diketahui auditor yang ”sakit” mereka bakal kena kasus, dapat SP pula.

Intrapreneurship dan Entrepreneurship
Saya kira kejengkelan dua anak muda tadi terhadap kakunya SOP adalah kejengkelan kita semua. Dan, perusahaan tadi sesungguhnya beruntung. Keduanya memiliki naluri sebagai pengusaha, jeli melihat celah yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kantor dan pelanggannya.

Oleh karena keduanya karyawan, mereka layak disebut intrapreneur: bukan owner, tapi memiliki ownership, naluri sebagai pengusaha. Intrapreneurship berbeda dengan entrepreneurship. Kalau entrepreneurship betul-betul dimiliki seorang pengusaha, karena itu uang dan nama baiknya, bukan karyawan yang hanya makan gaji. Itu sebabnya selain mendapatkan gaji, karyawan seperti itu layak diberikan komisi, bonus, atau variable income. Begitulah intrapreneur atau entrepreneur. Negeri ini membutuhkan mereka untuk melakukan terobosan, membuka pintu, melakukan percepatan, mengangkat kesejahteraan.
Mereka adalah yang cepat membaca celah, dengan prinsip: Pada Setiap Dinding Selalu Ada Pintunya. Temukanlah! Namun bagi sebagian orang, terobosan sama dengan melanggar hukum. Apalagi kalau mereka tak pernah belajar tentang konsep Opportunity Cost. Mereka anggap biaya yang lebih mahal, atau dikeluarkan sebelum barangnya datang, atau dokumennya lengkap adalah kerugian, memperkaya orang lain, melanggar hukum.

Mereka tak pernah memahami, negeri ini makin rugi kalau sakitnya tidak segera kita bayar, kalau kita tidak mau ganti untung, kalau kita menunda-nunda kesempatan. Memang idealnya, dalam berbelanja kita putuskan bayar setelah semua proses beres dan dokumen lengkap. Tetapi dalam realita, dunia ini begitu cepat berubah. Dan begitu proses tadi sempurna, saat dibeli, harga barang itu telah berubah, kurs dolar bergerak naik, atau sudah lebih dulu diambil orang lain. Lalu mangkrak-lah kegiatan usaha. Setelah itu orang di luar saling menyalahkan, bahkan saling meng-gobloki. Intrapreneur itu didatangkan bukan untuk merugikan, melainkan untuk membuat organisasi menjadi lebih lincah dan hidup. Bukankah hanya manusia mati yang badannya kaku? Maka, membelenggu mereka adalah kesia-siaan.
Melelahkan dan malah akhirnya bisa merugikan bangsa. Saya kira semangat mencari terobosan ini pulalah yang mendasari Dahlan Iskan. Itu yang saya baca. Semoga tak ada hengki pengkinya.
Baik ketika menjabat sebagai dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA, menandatangani pencairan dana untuk membangun 21 gardu induk listrik untuk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat pada 2011–2013. Dahlan mengaku membubuhkan tanda tangan agar proyek tersebut bisa berjalan.

Ia melakukannya karena tak tahan mendengar keluhan rakyat soal keterbatasan pasokan listrik. Anda tahu bukan, akibat keterbatasan pasokan, listrik ketika itu pun menjadi yang biarpet. Bagi sebagian masyarakat kita, terutama di pinggiran Jawa dan luar Jawa, keluh kesah soal listrik sudah menjadi makanan sehari-hari. Kondisi semacam ini tentu memprihatinkan.

Apalagi tak hanya terjadi dalam seminggu dua minggu juga bukan berbulan- bulan, tetapi bertahuntahun. Sampai sekarang warga Medan, misalnya, masih mengalami hal ini. Begitu juga di Kalimantan Timur, provinsi yang katanya menjadi lumbung energi nasional, kekurangan pasokan listrik masih menjadi masalah serius. Birokrasi kita sendiri sudah terlalu kaku.

Untuk membuat mesin berputar, kita tak bisa memakai cara-cara biasa. Harus didobrak. Dan ini menjadi masalah serius dalam pemerintahan Jokowi yang berambisi membangun 35.000 MW dalam lima tahun ke depan. Padahal, mesin birokrasi yang ada hanya terbukti mampu membangun 1.000–2.000 MW setahun.
Artinya mesin birokrasi dan mindset semua elemen harus berubah. Ya birokrasi, ya auditornya, juga penyidik dan penegak hukumnya. Harus bijak dan tepat membedakan mana yang benar dan mana yang kriminal. Bila tidak, korbannya akan banyak. Dahlan telah melakukannya. Ia membongkar aturan, menerabas kebekuan, mencari celah untuk menyiasati SOP. Begitulah, Dahlan memang seorang entrepreneur.

Perangkap SOP
Di mata saya, mungkin Dahlan menabrak SOP. Tapi, korupsi? Saya kurang yakin. Orang korupsi biasanya untuk memperkaya diri. Dahlan? Dia sudah kaya bahkan jauh sebelum menjadi dirut PLN. Saya teringat ucapan Dahlan tentang mengapa ia mau menjadi dirut PLN.
Pascatransplantasi hati di China, ia merasa sangat bersyukur karena masih diberi ”nyawa kedua”. Sebagai ungkapan syukurnya, ia ingin menyumbangkan tenaganya bagi negara, di antaranya dengan mau menjadi dirut PLN. Bahkan untuk itu, Dahlan sampai harus melanggar larangan istrinya. Sang istri meminta Dahlan agar menolak permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui menteri BUMN, untuk menjadi dirut PLN.
Kini, akibat melanggar larangan istri, Dahlan seakan kena tulah. Ia dijadikan tersangka korupsi. Kasus Dahlan jelas bukan satu-satunya. Ada beberapa pejabat kita—beberapa di antaranya, saya tahu, adalah orangorang yang bersih—terpaksa masuk penjara karena menabrak SOP. Mereka tak melulu pejabat tinggi. Beberapa bahkan tak pernah membelikan istrinya tas bermerek dari Italia atau Prancis.
Bukan karena ingin mencuri uang negara dan memperkaya dirinya sendiri. Tapi begitulah hukum, kadang ia buta. Persis seperti simbolnya, patung Dewi Themis, dewi keadilan, yang matanya tertutup.

Read more »

Dahlan Iskan : KPA DAN P2K

Ada baiknya orang tahu ini. Proyek-proyek gardu induk PLN yang dibiayai uang negara (APBN) itu ditangani oleh satu organisasi yang disebut P2K. Itu singkatan Pejabat Pembuat Komitmen. P2K itu didampingi oleh bendahara, tim pemeriksa barang, tim penerima barang dan tim pengadaan. Seluruh pejabat di situ pegawai PLN, tapi yang mengangkat mereka menjadi P2K adalah menteri ESDM. Mengapa? Karena Pengguna Anggarannya (PA) adalah menteri ESDM. Dalam hal ini, Dirut PLN (waktu itu saya), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Mengapa Menteri ESDM yang mengangkat pejabat pelaksana proyek itu? Mengapa bukan KPA/Dirut PLN yang mengangkatnya? Kepresnya berbunyi begitu. Yakni Kepres 54/2010. Wewenang P2K...

http://gardudahlan.com/category/gardu-2/

Read more »

Lukman Bin Saleh : Diskresi itu Masih di Jalan Pak Dahlan

Karena dibangun atas dasar marah dan dendam atas maraknya kasus KKN. Konon undang-undang ini menjelma menjadi undang-undang anti korupsi terketat sejagad. Itulah UU Nomor 31 tahun 1999. Pengertian korupsi pada UU ini paling luas di dunia. Sangat mudah menjadikan orang tersangka. Kita tidak perlu benar-benar korupsi untuk bisa dijerat dengan pasal-pasalnya. 

Misalnya seorang kepala daerah mengelola bantuan sosial untuk masyarakat pesisir yang terkena abrasi pantai. Sebelum dana itu tersalurkan, tiba-tiba terjadi banjir bandang. Karena darurat, sang kepala daerah mengalihkan dana itu untuk menangani banjir bandang. Hal semacam ini bisa menyeret sang kepala daerah masuk penjara.

Ratusan penyelenggara negara menjadi korban UU Tipikor. Termasuk kasus mantan Menkum HAM, Deny Indrayana. Dijadikan tersangka oleh Bareskrim POLRI. Gara-gara membuat terobosan dalam pengurusan paspor. Untuk membuat paspor lebih cepat, murah, mudah dan memberantas percaloan, dibuatlah inovasi pebayaran paspor elektronik (payment gateway).

Hanya gara-gara masyarakat dikenakan biaya 5 ribu rupiah untuk membayar jasa penyedia sistem jaringan pembayaran online dan dana pebayaran paspor mengendap beberapa hari di bank, Deny Indrayana menjadi tersangka. Sebelumnya pembayaran paspor dilakukan di kantor imigrasi secara manual. Yang tidak jarang membuat atrean sampai berjam-jam hanya untuk membayar dan rentan percaloan.

Aparat penegak hukum tidak peduli seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atas terobosan tersebut. Aparat hanya melihat pasal-pasal UU Tipikor. Bahwa terobosan Deny Indrayana itu tidak ada dasar hukumnya. Menyalahi kewenangan dan merugikan negara. Dan ini termasuk korupsi.

Terakhir dan yang sedang heboh sekarang adalah kasus Dahlan Iskan yang dijadikan tersangka oleh Kejati DKI Jakarta. Jangan dibayangkan Dahlan Iskan menerima gratifikasi, suap atau kongkalikong dalam kasus tersebut. Sebelas-duabelas dengan Deny indrayana. Dahlan Iskan hanya membuat kebijakan membangun gardu induk untuk mengatasi krisis listrik saat itu. Tapi belakangan sebagian gardu induk itu terbengkalai pelaksanaanya. Entah terkendala pembebasan lahan, tidak ada anggaran atau kontraktor nakal. Dahlan Iskan menjadi tersangka korupsi.

Proyek itu dimulai tahun 2011 dan seharusnya sudah rampung tahun 2013. Dahlan Iskan sendiri berhenti menjadi Dirut PLN dipenghujung tahun 2011 karena diangkat menjadi Menteri BUMN oleh Presiden SBY. Dia hanya membuat kebijakan dan menandatangani persetujuan mulainya proyek. Tidak sempat mengawal proyek itu secara langsung sampai selesai.

Dari contoh kasus Dahlan Iskan ini kita bisa bayangkan betapa bahayanya situasi yang dihadapi seorang pejabat. Misalnya seorang kepala daerah membuat satu proyek. Sebelum proyek itu selesai masa jabatannya lebih dahulu berakhir. Sukur-sukur kalau berhasil lagi memenangi Pilkada. Kalau kalah dan penerusnya tidak mau melanjutkan proyek tersebut dengan berbagai alasan. Apalagi sengaja tidak dilanjutkan karena intrik politik. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.

Sudah lama situasi seperti ini menjadi keprihatinan beberapa kalangan. Mulai dari akademisi, pemerintah, dan legeislatif. Sejak pemerintahan SBY. Pejabat tidak berani membuat kebijakan. Birokrasi semakin lambat, pembangunan semakin lamban. Hingga dibuat UU Administrasi Pemerintahan (UU Adpem No. 30 tahun 2014). Dengan UU ini, ke depannya suatu kebijakan penyelenggara negara tidak bisa dikriminalisasi lagi.

Dalam UU ini diatur tentang diskresi. Yaitu membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan melanggar UU atau membuat kebijakan yang UU sendiri belum mengaturnya secara tegas. Dengan tiga syarat. Yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Pejabat bebas dalam mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Baik dengan meminta izin atasan atau dilaksanakan sendiri.

Sayangnya sampai saat ini UU tersebut belum disahkan. Masih dalam tahap sosialisasi oleh Kemenpan RB. Sehingga korban-korban dari pejabat yang sebetulnya baik dan kreatif terus bertambah.

Seperti yang dikatakan Wakil ketua DPR, Fachri Hamzah yang menyayangkan penetapan status tersangka terhadap Dahlan Iskan. Dahlan Iskan menurutnya adalah orang yang banyak inisiatif dan rajin membuat terobosan. Karena dia seorang pembisnis. Dan UU Tipikor tidak ramah dengan orang-orang seperti ini.

Fachri Hamzah menyarankan agar UU Tipikor lebih gamblang. Sehingga yang disasar bukan orang yang berbuat salah tapi orang yang berbuat jahat.

Nasi telah menjadi bubur. Dahlan Iskan, Deny Indrayana dan pejabat-pejabat baik lainnya telah menjadi tersangka dan terpidana. Mereka juga telah menyatakan bertanggung jawab. Tidak akan menyalahkan siapa-siapa.

Mereka telah jauh berlari di depan. UU Adpem yang mengatur tentang diskresi masih belum disahkan. Masih dalam perjalanan. Lambat berjalan. *LBS*

Read more »

Jay Mjay‎ : Saat Dahlan Jadi Tersangka

Hari ini Dahlan Iskan resmi jadi tersangka. Bukan KPK tapi kejaksaan yang menjeratnya. Tuduhanya pun cukup serius, korupsi uang negara. Dahlan disangkakan terlibat atau ikut bertanggungjawab soal pengadaan gardu listrik PLN selama ia menjadi dirutnya.

Sebagai manusia biasa tentu Dahlan bisa salah atau khilaf. 

Kesalahan dan kekhilafan yang entah KPK sendiri belum bisa menemukannya, setidaknya sampai saat ini nama Dahlan masih bersih di mata KPK. Jika tiba tiba kejaksaan selevel DKI Jakarta dengan mudah menjadikannya tersangka apakah kejaksaan sudah sehebat KPK atau ada skenario lain dibalik naiknya Dahlan jadi tersangka.

Sebagai warga negara tentu kita hormat kepada lembaga hukum semacam kejaksaan dan kepolisian. Rasa hormat yang terkadang sering berubah jadi cibiran dan makian bila melihat kiprah keduanya. Bukankah KPK tidak akan pernah ada bila kedua lembaga ini bersih dan kredible. Tentu tidak semua pegawai kejaksaan dan polisi busuk dan korup, sebagaiman juga tidak ada pegawai KPK yang seperti malaikat.

Tapi dari rekam jejak selama ini masyarakat pasti paham, mana lembaga yang kredible dan mana yang sering membuat gaduh karena perilaku korup oknumnya. Hampir tidak ada yang lolos dari dakwaan KPK, sebaliknya banyak yang mati sia sia akibat salah tangkap atau kasus rekayasa polisi dan jaksa.

Menjadikan pejabat atau mantan pejabat sebagai tersangka tentu hal yang biasa sekalipun ia kaya raya. Godaan korupsi dan nafsu tidak akan pernah pandang bulu dari yang kere sampai perlente. Tapi menjadikan seseorang yang pernah melaporkan dirinya sendiri ke KPK bahwa ia dituduh korupsi tentu hal yang luar biasa.

Setidaknya hal itu pernah dilakukan Dahlan di masa jabatannya. Dahlan melaporkan dirinya sendiri ke KPK agar lembaga itu mau memeriksa dirinya seputar isu korupsi yang dituduhkan kepadanya. Rasa rasanya belum ada pejabat yang cukup gila yang mau dan berani melakukannya. Bila tuduhan korupsi itu benar tentu saat ini kita akan melihat Dahlan di penjara.

Dahlan sendiri bukan tipikal pemimpin yang takut soal ancaman penjara. Bagi Dahlan pemimpin itu harus berani mengambil bagian tidak enaknya meski dengan resiko dipenjara. Ribut ribut soal pemadam listrik ibu kota dulu bukankah Dahlan mengatakan siap dipenjara daripada membiarkan Jakarta gelap gulita.

Entah berapa ribu ton BBM atau genset yang dipakai PLN untuk menyangga Jakarta tetap menyala, kalau dihitung tingkat efisiensinya mungkin sudah mencapai milyaran rupiah. Bila kebijakannya itu dianggap salah Dahlan mengatakan siap dipenjara.

Bila ditelusuri kebelakang, ada banyak kasus semacam itu di era kepemimpinan Dahlan sebagai menteri atau dirut PLN. Gaya kepemimpinan Dahlan Iskan memang seperti itu, tidak suka birokrasi yang lelet dan jalan di tempat meski dengan resiko menabrak aturan.

Bila kejaksaan memakai kaca mata kuda dalam membaca KUHAP tentu mudah saja menjadikan seorang Dahlan sebagai tersangka. Bila dicari cari, kesalahan ketik dalam selembar kertas pun bisa menjebloskan siapa saja ke dalam penjara. Rasanya jarang bahkan hampir tidak pernah kejaksaan menunjukkan kepada publik kasus korupsi tangkap tangan sebagaimana yang KPK lakukan.

Jika itu yang terjadi entah apa yang salah dengan negeri ini. Kesalahan orang baik dicari cari sedangkan koruptor asli bebas menari nari.

Yang jelas kita tidak akan melihat Dahlan mengemis ngemis bantuan kepada SBY atau Jokowi seperti yang Jero Wacik lakukan. Dahlan akan mengambil tanggung jawab penuh sebagai pengambil keputusan tanpa menyalahkan bawahannya. Itulah Dahlan Iskan.

Menarik mengamati bagaimana sikap Jokowi terhadap kasus ini. Bila selama kampanye Jokowi kerap berkoar bahwa sebagian dirinya ada pada diri Dahlan, sekarang setelah Dahlan jadi tersangka apakah ia masih menganggap dirinya sebagai ”kembaran” seorang Dahlan Iskan atau Jokowi akan bersembunyi dibalik alasan indepepedensi hukum.

Bagaimanapun juga Dahlan faktor yang bisa menjadi ganjalan bagi siapapun yang ingin menjadi Presiden berikutnya. Publik tentu akan mengawal dan mengawasi kasus ini dengan jeli dan teliti. Apakah memang murni ada pidana atau sekedar rekayasa belaka. Dahlan bukan orang bodoh, sekedar adu argumentasi dan logika dengan jaksa tentu akan dilahapnya.

Tidak perlu meratap atau marah membabi buta. Tuhan tentu punya rencana terbaik yang harus kita terima dengan tetap berprasangka baik pula. Bila Soekarno jadi Presiden setelah melewati penjara Belanda, haruskah Dahlan menjalani takdir serupa di bawah rezim Jokowi JK...?

Read more »

Kasus CSR Fiktif, R.J. Lino: Jangan Dahlan Iskan Disalahkan

Direktur Utama PT Pelindo Richard Joost Lino, di rumahnya, Jalan Pekayon 1 No. 8, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, 11 Desember 2012.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelindo II, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) penyumbang corporate social responsibility (CSR) untuk proyek cetak sawah yang kemudian dinyatakan fiktif oleh polisi, mengatakan seharusnya PT Sang Hyang Sri yang mesti mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek itu.

"Jangan Dahlan Iskan yang disalahkan," kata Lino, di Hamburg, Jerman, Senin, 1 Juni 2015. Dahlan adalah Menteri BUMN ketika proyek itu digagas. 

Lino mengatakan Dahlan tak mungkin mencari untung dari proyek cetak sawah itu. "Saya tahu persis siapa Dahlan. Dia gak mungkin cari untung dari proyek semacam itu. Yang menyalahgunakan yang mesti diusut," kata Lino.

Lino mengatakan ia datang saat pencanangan proyek itu di Ketapang. "Tapi nggak hanya saya, ada beberapa Dirut BUMN lain yang datang," katanya.

Proyek mencetak sawah bermula dari niat mulia BUMN membantu program swasembada pangan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Perusahaan tersebut adalah BNI, BRI, PT Askes, PT Pertamina, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Hutama Karya, dan PT Perusahaan Gas Negara. Mereka patungan menghimpun duit bantuan sosial sebagai dana CSR.

Selama waktu 2012-2014, terkumpulah dana sebesar Rp 317 miliar dari perusahaan pelat merah tersebut. Dana ini untuk membuka 100 ribu hektare sawah baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Daerah tersebut dipilih karena diasumsikan lahan seluas itu gampang diperoleh di sana. Kenyataannya, tidak seperti itu. Pencetakan sawah tak pernah ada.

Adalah PT Sang Hyang Seri yang dipercaya menjalankan proyek ini. Perusahaan BUMN bidang pangan itu merangkul penduduk yang memiliki lahan tidur. Mereka diikat dalam sebuah kerja sama. Tanpa bekerja, pemilik lahan dijanjikan mendapat bagian 40 persen keuntungan setiap kali panen. Sedangkan 60 persen sisanya bagian perusahaan

Read more »

Tiga Kali Mangkir, Dahlan Iskan Penuhi Pangilan Kejati DKI

Dahlan Iskan (Antara/Fahrul Jayadiputra)

Jakarta - Setelah kali ketiga mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan akhirnya memenuhi pangilan jaksa penyidik pidana khusus. Dahlan, yang juga mantan Dirut PLN dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk tahun anggaran 2009-2011.

Dahlan Iskan yang didampingi kuasa hukumnya tiba di Kejati DKI dengan menggunakan kendaraan mewah berwarna hitam bernomor polisi L 1 JP, namun dirinya masih pelit berkomentar panjang soal pemeriksaannya.

"Nanti saja ya," kata Dahlan saat tiba di Kejati DKI Jakarta, Kamis (9/5).

Pengacara Dahlan, Pieter Talaway menjelaskan, kehadiran kliennya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pembangunan gardu Induk PLN untuk wilayah Jakarta- Bali dan Nusa Tenggara.

"Pak dahlan jalani pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan sebagai saksi," kata Pieter.

Sementara itu, Kepala Kejati DKI Adi Toegarisman menambahkan pemeriksaan terhadap Dahlan karena sempat mangkir dari tiga kali pemangilan jaksa penyidik.

"Diperiksa dan menjalani pemanggilan hari ini setelah tiga kali mangkir panggilan tim penyidik," ucap Adi.

Dijelaskan, Dahlan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk PT PLN diwilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara atas kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan 21 Gardu induk milik PT PLN Seniai Rp1,1 Triliun.

http://www.beritasatu.com/nasional/279695-tiga-kali-mangkir-dahlan-iskan-penuhi-pangilan-kejati-dki.html

Read more »

Pengakuan Dahlan Iskan soal SBY dan upaya pembubaran Petral

Dahlan Iskan. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi - JK secara resmi sudah membubarkan anak usaha Pertamina yaitu PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Alasannya, keberadaan Petral tidak memberi perbaikan pada bisnis Pertamina, justru malah menggerogoti induknya tersebut.

Pembubaran Petral kali ini memunculkan polemik dan menyeret nama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Petral yang seharusnya dibubarkan sejak 2006 silam, namun gagal. Berbagai tudingan berdatangan hingga menyebut SBY yang melindungi keberadaan Petral.

"Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, dan Sewatama.

Faisal Basri juga pernah mengakui sempat bertemu mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait kerumitan persoalan pembubaran Petral.

Pengakuan Dahlan dari hasil pertemuan yang dilakukan di Aceh tersebut adalah, National Oil Company (NOC) Indonesia tidak sebaik lainnya. Dahlan dulu bahkan telah berniat menghentikan operasional Petral.

Namun, pembubaran Petral tidak mudah karena adanya pengamanan dari 'atasan' Dahlan. "Tapi kenapa susah dihentikan, karena ada langit (atasan) di atas Pak Dahlan," kata Faisal di Jakarta, Rabu (24/12).

Ketika dikorek lebih jauh siapa langit yang dimaksud, Faisal ogah menyebutkan secara pasti. Namun, dia menegaskan bahwa 'langit' tersebut merupakan atasan Dahlan saat menjabat sebagai menteri. "Ya atasannya Pak Dahlan, siapa?" ungkapnya.

Tudingan Faisal Basri langsung dijawab SBY. mantan presiden tersebut merasa difitnah dengan tudingan yang beredar di media. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti akan diresponsnya. Karenanya, kata SBY, tidak mungkin usul pembubaran Petral di era kepemimpinannya berhenti di mejanya.

"Hari ini saya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan 5 mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. *SBY*."

"Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada 3 surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu. *SBY*," kata SBY.

SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. SBY mengaku masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.

"Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah "power" yang masih saya miliki. *SBY*," katanya.

Penelusuran merdeka.com, Dahlan pernah membeberkan kisah pertemuannya dengan SBY saat membahas Petral.

Merdeka.com - Dahlan Iskan tahun 2012 silam pernah menulis dan menyebut kalau dia pernah bertemu dengan SBY membahas pembubaran Petral. Hal ini terungkap dari tulisan Dahlan yang dilansir merdeka.com tiga tahun lalu. Dahlan pernah membahas pembubaran Petral bersama SBY.

"Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana abaikan saja. Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!," kutipan tulisan Dahlan tahun 2012 silam.

Dahlan juga mengaku dalam pembahasan tersebut juga diundang karen Agustiawan yang saat ini menjadi direktur utama Pertamina.

"Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu. Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau," katanya.

Menurut tulisan Dahlan, ada beberapa motif yang berada di belakang isu pembubaran Petral kala itu.

"Setidaknya ada tiga motif: 1) Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ihlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan bisa menjadi kebanggaan nasional. 2) Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi 'ngobyek' dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral. 3). Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru," tegas Dahlan

Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.

http://www.merdeka.com/uang/pengakuan-dahlan-iskan-soal-sby-lindungi-petral.html

Read more »