Dahlan Iskan : MH147 : Bandara Kamil dan Pelabuhan Bergarbarata

Bandara Kamil dan Pelabuhan Bergarbarata : Manufacturing Hope 147

“Saya pernah kehujanan saat antre imigrasi di bandara Bandung ini. Antrenya panjang sampai ke luar bangunan.”

Yang mengucapkan itu bukan orang sembarangan: Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“Setahun lagi Pak Walikota tidak akan malu lagi. Bandara wajah baru akan selesai dalam 12 bulan.” Yang mengucapkan ini saya.

Hari itu, pekan lalu, pembangunan terminal baru Bandara Husein Sastranegara Bandung dimulai. Waskita Karya, kontraktornya, sanggup mengerjakannya dalam 12 bulan. Dengan demikian saat HUT kota Bandung September tahun depan, bandara baru bisa jadi kado terbaik.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri Sunoko, sebenarnya sudah merencanakan pembangunannya tahun lalu. Anggarannya pun sudah siap. Tapi urusan tukar menukar lahan baru minggu lalu bisa tuntas.

Bandara Bandung memang unik. Ini adalah bandara milik TNI AU. Lokasi perluasan ini menyangkut tanah PT Dirgantara Indonesia, PT AP II, dan TNI AU. Harus ada administrasi yang panjang untuk menyepakatinya. Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Memang bandara Bandung masih termasuk salah satu yang “memalukan”. Mirip dengan kondisi bandara Semarang, Yogya, dan Banjarmasin. Tapi Bandung sedang dalam pengerjaan. Semarang juga segera mulai. Dua minggu lagi.

Bahkan seandainya tidak ada masalah lahan, tahun lalu pun pembangunan Bandara Ahmad Yani Semarang yang baru sudah bisa dimulai. Dirut Angkasa Pura I, Tommy Soetomo, sudah menyediakan dananya sejak tahun lalu.

Bandara Banjarmasin juga sama. Tommy sudah menganggarkan tahun lalu. Persoalan tanah luar biasa alotnya. Tapi masalah itu kini juga sudah selesai. Dua minggu lagi pekerjaan sudah bisa dimulai. Tinggal Yogya yang masih agak lama. Harus menunggu proses perpindahan lokasi ke Kulon Progo. Tidak mudah mengadakan lahan hampir 1.000 ha di lokasi baru.

Setelah Lombok, Medan, Makassar, Riau, Jambi, Palembang, Balikpapan, Denpasar semua memiliki bandara baru, dan kalau pembangunan di Bandung, Semarang, Silangit, dan Banjarmasin selesai, praktis tidak ada lagi bandara di bawah BUMN yang masih “memalukan”.

Hari Minggu kemarin, dalam perjalanan menuju Waingapu, saya meninjau (lagi dan lagi) bandara baru Bali. Bagi yang sudah seminggu tidak ke Bali, baiknya segera ke Bali lagi. Lihatlah terminal domestiknya. Sudah seminggu ini difungsikan. Tidak lagi “nebeng darurat” di terminal baru internasional. Lihatlah ruang check-in-nya. Terbaik di dunia -sepanjang yang saya tahu. Saya lebih menyukai terminal domestik ini daripada terminal internasionalnya yang mewah itu.


Tentu saya juga keliling terminal internasional. Atas dan bawah. Sampai ke ruang boarding. “Ini sudah sekelas bandara Hongkong,” ujar saya pada Herry Sikado, GM Bandara Ngurah Rai yang selama dua jam menyertai saya “olahraga pagi” jalan cepat dari terminal ke terminal.

“Yang jelas sudah mengalahkan bandara Melbourne dan Sydney,” celetuk Sikado. “Saya baru kembali dari sana,” jelasnya. “Nilai bandara Melbourne kira-kira 7,5. Nilai Ngurah Rai setidaknya 8,5,” tambahnya.

Ini dibenarkan seorang turis asal Perth, Australia Barat. Kepada Sikado turis itu mengatakan bandara Bali ini nilainya sembilan. Bahkan mungkin sepuluh. “Bandara Perth nilainya delapan,” kata turis itu.

“Revolusi” harga diri juga terjadi di pelabuhan laut. Minggu lalu, dengan agak dipaksakan, saya diminta meresmikan Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, sebuah terminal modern di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, milik Pelindo III. Saya sebut “agak dipaksakan” karena pelabuhan ini sebenarnya baru benar-benar akan selesai bulan depan. Masih ada beberapa kabel yang belum nyambung.

Masa jabatan saya berakhir 18 Oktober minggu depan. Mungkin Dirut Pelindo III ingin agar saya melihat sendiri apakah antara perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan yang saya harapkan.

“Melebihi yang kita rencanakan,” komentar saya pada Djarwo Surjanto, Dirut Pelindo III. “Saya tidak menyangka Anda merealisasikannya sebagus ini,” tambah saya sambil menunjuk garbarata.

Garbarata?

Yes! Inilah untuk pertama kalinya penumpang kapal dilewatkan garbarata. Seperti naik pesawat saja. Tidak lagi lewat tangga di dinding kapal yang bergoyang-goyang itu. Yes! Pelindo III memulainya! Sejarah! Terminalnya pun istimewa. Bandara Halim saja kalah! Bandara Terminal I Surabaya pun takluk!

Tapi “dendam” saya sebenarnya bukan di Surabaya. Melainkan di Nunukan. Nunukanlah pelabuhan laut yang langsung berhadapan dengan Malaysia (Tawao, Sabah). Lalu-lintasnya sangat ramai. Tapi pelabuhan penumpangnya ampun-ampun jelek dan semrawutnya!

Rasanya begitu malu. Begitu meninggalkan Tawao dan mendarat di Nunukan njomplang-nya luar biasa. Seolah-olah bangsa ini memang pantas jadi pesuruhnya bangsa Malaysia. Ngurusi pelabuhan saja tidak bisa.

Beda Tawao (Malaysia) dan Nunukan (Indonesia) bukan lagi langit dan bumi.
Tapi langit dan sumur!

Saya langsung telepon Dirut ASDP, Danang Baskoro. “Memalukan,” kata saya. “Ayo kita bangun yang modern. Lebih modern dari Tawao. Ini persoalan kecil,” kata saya.

“Pak Dahlan, itu bukan milik BUMN,” jawabnya sambil tertawa. Begitu gelinya dia mendengar omelan saya, sampai-sampai gerak bibir Danang terasa di HP saya.

“Kalau begitu ajukan permintaan untuk kita ambil alih,” kata saya agak malu.

“Hehehe,” jawabnya.

Kini dengan selesainya terminal penumpang Gapura Surya di Tanjung Perak, dendam itu setengah terbayar. Thanks Pak Djarwo!

Jawaban separonya lagi akan diberikan oleh Dirut Pelindo IV, Mulyono. Tahun depan. Mulyono sudah menganggarkan akan membangun terminal penumpang di Nunukan. Dirut Pelindo I, Bambang Eka Cahyana, juga membangun hal yang sama di Pelabuhan Belawan. Saya sudah setujui desainnya.

Pelindo IV-lah yang akan membalaskan “dendam” kita di Nunukan. Inilah SMS Mulyono, dua hari lalu:
“Selamat pagi Pak Dahlan, kami laporkan untuk Nunukan tahun depan kami anggarkan membangun terminal baru yg akan lebih bagus dibanding terminal penumpang di Tawao (Malaysia)”.

Alhamdulillah. Tentu bukan pepesan kosong. Bukan pula PHP. Sebagai bukti bahwa tekad itu sudah membaja, Mulyono pun kini sedang menyelesaikan terminal penumpang kapal di Makassar sama modernnya dengan yang baru saya resmikan di Tanjung Perak itu. Juga menggunakan garbarata dan eskalator-eskalator.

“Tiga bulan lagi garbaratanya sudah terpasang,” ujar Mulyono.

Tentu saya bangga dengan teman-teman BUMN. Saya pun, dari bawah pohon kesambi di pedalaman pulau Sumba yang kering, sambil memandang “kebun kincir angin” ciptaan Ricky Elson, saya membalas SMS itu: “Saya terharu baca SMS Pak Mul. Kalau terminal di Nunukan itu jadi kelak, jangan lupa SMS saya ya. Meskipun saya tidak jadi menteri lagi, saya akan lihat ke sana.”

Pak Mul pun menjawab: “kami berharap Bapak tetap menyebarkan virus kerja keras, cerdas, dan ikhlas.”

“Amiiin,” batin saya.

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

***

http://kabardahlaniskan.com/2014/10/06/mh147-bandara-kamil-dan-pelabuhan-bergarbarata/

Read more »

Dahlan Iskan : MH146 : Kaliandra Setelah Tumpengan di Komisi VI

Pucuk tumpeng nasi kuning dipotong oleh Pak Airlangga Hartarto, Ketua Komisi VI DPR. Saya, yang menerima potongan tumpeng, tidak mengira hari itu ada tumpengan. Itulah acara yang menandai berakhirnya sidang-sidang antara Komisi VI DPR periode 2009-2014 dan Menteri BUMN.

“Di lantai 19 ada Jumatan yang khotbahnya pendek, Pak,” ujar Airlangga melihat saya ingin kesusu pamitan. Saya pun kembali meraih piring untuk ambil sop buntut. Ternyata benar. Khotbah itu amat pendek. Saking senangnya, hari itu saya turun dari lantai 19 lewat tangga. Lalu pulang dari DPR naik taksi karena sopir masih akan lama menyelesaikan Jumatan di masjid bawah.

Sidang terakhir di Komisi VI Jumat pagi lalu juga amat singkat. Acaranya pun hanya dua: pengesahan rencana anggaran 2015, dan pembacaan hasil Panitia Kerja Aset BUMN oleh ketuanya yang bersuara menggelegar, Azam Azman Natawijaya.

Tidak ada tanya jawab. Diganti pesan dan kesan. Baik oleh saya maupun oleh anggota Komisi VI.

Harus diakui selama lebih 2,5 tahun menjadi Menteri BUMN saya memperoleh banyak pelajaran dari interaksi dengan komisi VI DPR ini. Terutama bagaimana harus memahami dunia politisi dan realitas politik. Misalnya bagaimana saya harus mundur satu langkah ketika DPR mengancam akan menginterpelasi kebijakan saya.

Bukan karena saya takut diinterpelasi, tapi karena saya tidak ingin menyusahkan atasan saya. Yang diinterpelasi adalah Presiden. Toh bagi saya kebijakan yang harus dicabut itu bukan sesuatu yang amat prinsip. Realitas politik adalah take and give. Sesekali.

Di sidang terakhir itu saya juga minta maaf karena pernah membuat suasana hubungan kami kurang enak. Tapi itu demi menjaga keselamatan bersama: saya, teman-teman DPR, dan teman-teman BUMN. Kini, insya-Allah kami (saya dan teman-teman Komisi VI) bisa megakhiri tugas dan hubungan ini dengan husnul khatimah tanpa merasa, misalnya, dikejar-kejar KPK.

“Sayangnya pelajaran-pelajaran itu baru saya peroleh ketika saya sudah tua. Ketika umur saya sudah 63 tahun,” kata saya. “Beruntunglah bagi yang muda-muda, seperti para deputi saya dan Ketua Komisi VI ini,” kata saya lagi. “Karir masih sangat panjang”.

Suasana husnul khatimah juga terasa di kesan dan pesan dari beberapa anggota Komisi VI. Mulai dari Bu Ida Ria, Kang Arif Minardi, Mas Aria Bima, Pak Marzuki Daud, dan lain-lain. Saya merasa cukup tersanjung.

Kepada yang terpilih lagi, seperti Pak Airlangga, Pak Azam, dan Pak Afrizal, saya ucapkan selamat. Semoga hubungan dengan Menteri BUMN yang akan datang bisa lebih produktif. Kepada yang tidak terpilih lagi saya ucapkan semoga tetap bisa bertemu, misalnya di Surabaya, kampung saya.

Saya sendiri meskipun nanti akan pulang ke Surabaya tapi tidak akan kembali memimpin Jawa Pos Group. Saya sudah tertinggal jauh. Sudah delapan tahun pensiun dari Jawa Pos. Jadi komisaris pun tidak. Hanya jadi pemegang saham. Selama saya tinggalkan, grup itu toh berkembang lebih pesat.

Di tangan generasi baru, Jawa Pos lebih dinamis.

Dan lagi, bukankah sejak sembuh dari kanker hati delapan tahun lalu saya sudah bertekad untuk tidak mau lagi cari uang? Maka saya pun tidak mungkin lagi kembali mengurus perusahaan. Pun setiap ada teman yang mengajak bisnis, saya selalu menolak.

Kalau bulan depan saya tidak jadi menteri lagi, saya akan memfokuskan diri pada satu jenis kerja sosial yang belum ditangani siapa pun: melistriki daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terpencil, dan pedalaman-pedalaman terpencil. Tentu dengan kriteria khusus: daerah itu kira-kira 10 tahun lagi pun belum akan mendapat listrik.

Untuk daerah-daerah yang belum berlistrik tapi diperkirakan akan segera dapat listrik, tidak kami masuki.

Kegiatan sosial ini saya sebut sosiopreneur. Sosiopreneur Demi Indonesia (SDI): sebuah kegiatan sosial yang dikelola secara entrepreneur. Meski kegiatan sosial tapi harus berlaba. Hanya saja labanya tidak boleh diambil. Harus untuk program serupa berikutnya. SDI tidak menangani, misalnya, membagi sembako atau menyelenggarakan khitanan masal. Sudah banyak lembaga sosial lain yang melakukan itu.

Persiapannya pun sudah matang. Sudah satu bulan ini SDI mendidik 30 anak muda untuk menjadi pimpinan di 30 pelosok yang belum berlistrik. Itulah 30 daerah yang kami pilih untuk tahap pertama. Mereka kami didik sampai bagaimana menanam bahan baku. Sistem listrik itu nanti memang biomass: menggunakan bahan bakar pohon Kaliandra Merah (Calliandra Calothyrsus).

Mengapa Kaliandra Merah?

Ada tujuh alasan sekaligus.

1) Kaliandra adalah tanaman energi. Kalau dibakar, mengandung energi 4.000 kalori. Sudah mirip batubara.

2). Mudah tumbuh, termasuk di daerah marjinal sekali pun. Tidak bisa tumbuh hanya di rawa-rawa.

3). Umur satu tahun sudah bisa ditebang. Rakyat bisa cepat dapat uang.

4) Setelah ditebang, tidak perlu tanam baru. Trubus sendiri. Tiap tahun bisa ditebang lagi. Tumbuh lagi. Terus menerus.

5) Akar Kaliandra yang berbintil-bintil mengandung nitrogen sehingga menyuburkan tanah.

6) Hutan Kaliandra tidak mudah terbakar karena daun yang gugur cepat sekali menyatu dengan tanah.

7) Bunga Kaliandra Merah, yang indah itu, sangat disenangi lebah. Rakyat bisa beternak lebah. Madu Kaliandra amat baik khasiatnya.

Bunga Kaliandra juga sering disebut rambut malaikat karena halusnya.

Untuk permulaan SDI-lah yang akan menanam. Tapi, kelak, rakyat setempat yang menanam untuk menambah penghasilan. Rakyat yang mengeluarkan uang untuk membayar listrik, akan mendapat uang dari penjualan bahan baku listrik.

Singkatnya: SDI menjual listrik ke rakyat. Rakyat menjual Kaliandra ke SDI. Beda dengan yang berlaku sekarang: rakyat membayar listrik, uangnya dipakai untuk membeli bahan baku dari negara lain atau dari perusahaan batubara. Perusahaan batubara mendapat batubara dari negara. Negara dapat kekuasaan dari rakyat.

Pertanyaan: mengapa saya tidak membuat program Kaliandra saat jadi Dirut PLN atau saat menjabat Menteri BUMN?

Jawabnya agak memalukan: saya baru tahu tentang pohon Kaliandra ini enam bulan lalu. Kian saya pelajari kian menarik. Tapi waktu juga kian mepet. Tinggal setengah bulan lagi menjabat Menteri BUMN, tentu tidak cukup untuk mengawal sendiri program itu sampai sukses. Kalau tidak dikawal, dan kalau ternyata gagal, bisa dikira konsepnya yang salah.

Bahkan baru bulan lalu saya berhasil bertemu ahli Kaliandra dari Institut Pertanian Bogor (IPB) seperti Dr Andi Sukendro. Beliau yang mengajak saya melihat tanaman Kaliandra milik Perhutani di Bandung Selatan minggu lalu. Dr Andi membenarkan semua keterangan tentang Kaliandra.

Di Bandung Selatan Kaliandra hanya difungsikan untuk penghijauan lahan kritis yang terjal.

Telat mengetahui pohon asal Meksiko itu, tidak membuat saya menyerah. Belajar memang harus dilakukan terus meski sudah tua sekali pun. Kian saya dalami, kian menarik saja si Kaliandra ini. Saya tidak mungkin tidak tergoda olehnya. Karena itu action langsung saya siapkan. Jadi menteri atau tidak jadi menteri. Tidak ada pengaruhnya.

Izinkan saya melangkah dengan Kaliandra. Semoga, kelak, semua perizinan dari pemerintah bisa lancar. Kalau tidak, saya akan mengadu ke Komisi VI.

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Read more »

Dahlan Iskan : MH145 : Uang Muter untuk September yang Padat

“Selamat ya. Setelah berjuang selama 12 tahun akhirnya berhasil,” tulis seorang pengamat BUMN dalam SMS-nya kepada saya. Memang, pekan lalu tiga dokumen penting untuk BUMN ditandatangani Bapak Presiden SBY: peraturan pemerintah tentang pembentukan holding perusahaan perkebunan, holding perusahaan kehutanan, dan peraturan presiden tentang penunjukan BUMN untuk membangun empat ruas jalan tol Sumatera.

Tentu peran Menko Perekonomian Chairul Tanjung amat besar. Rapat-rapat koordinasi untuk tiga persoalan itu intensifnya luar biasa. Persoalan yang mengganjal dituntaskan satu per satu dan terukur.

Maka bulan ini luar biasa banyaknya pekerjaan. Seperti lupa kalau masa jabatan hampir berakhir. Tinggal hitungan hari. Belum lagi harus merangkap menjadi Menteri Perindustrian ad interim selama ditinggal Pak MS Hidayat ke luar negeri selama 12 hari.

Tentu untuk holding perkebunan ini pekerjaan luar biasa besar. Terutama masalah-masalah internal: peningkatan produktivitas, kemampuan membuat laba, efisiensi, dan investasi. Saya yakin, setelah jadi holding ini penghematan besar-besaran akan bisa dilakukan. Dari penyatuan sistem pengadaan pupuk saja, saya yakin puluhan miliar rupiah bisa dihemat.

Yang tidak kalah berat adalah bagaimana menggerakkan industri gula dalam negeri. Persoalannya juga di perkebunan tebu yang kurang tinggi produktifitasnya. Karena itu saya berharap benar perombakan sistem penanaman tebu yang mulai menampakkan hasil di Lampung bisa jadi tonggak perbaikan ke depan.Target bisa menghasilkan tebu di atas 100 ton/ha dengan rendemen 9 harus tercapai. Hanya itu kuncinya. Atau dibubarkan sama sekali.

Yang tidak kalah intensifnya adalah persiapan pembangunan empat ruas jalan tol Sumatera. PT Hutama Karya (Perserqo), BUMN yang ditunjuk, akhirnya harus mengusahakan sendiri dananya. Tidak ada dana APBN atau pun pinjaman dari PIP seperti yang pernah direncanakan. Tentu akan memakan waktu kalau HK harus cari pinjaman dulu ke mana-mana. Atau harus cari partner lebih dulu. Apalagi proyek sangat penting ini sebenarnya belum menarik secara komersial.

Tapi karena BUMN adalah kekuatan besar, saya tidak membolehkan proyek ini tertunda. HK bisa menggandeng BUMN konstruksi yang lain. Misalnya dengan sistem turnkey. Dan ternyata, setelah saya selenggarakan rapat gabungan, PTWaskita, PT Wika, PT PP, dan PT Adhi, semua berminat.

Masing-masing perusahaan menggunakan kekuatan mereka (termasuk kekuatan meminjam) untuk membangun tol tersebut. Dengan nilai yang sudah disepakati. Dengan demikian HK bisa punya waktu mencari pinjaman tanpa harus menunda proyek.

Pada saat jalan tol itu jadi, ada dua pilihan: HK sudah dapat pinjaman yang lebih murah untuk membayarnya, atau HK sudah menemukan pembeli yang akan membeli jalan tol yang sudah jadi itu. PT Jasa Marga Tbk saya minta untuk menjadi standby buyer.

Perputaran uang seperti itulah yang akan membuat pembangunan jalan tol Sumatera terus bergulir dengan cepat. Dari satu ruas ke ruas berikutnya. Cara seperti ini pula yang terjadi di Tiongkok sehingga pembangunan jalan tol di sana gila-gilaan. Meski jalan tol pertama di Tiongkok (ruas Senyang ke Dalian) dibangun beberapa tahun setelah Jagorawi, tapi kini Tiongkok sudah punya hampir 100.000 km. Sedang kita belum genap 1.000 km.

Dirut HK yang baru, I Gusti Ngurah Putra, langsung tancap gas. Dia siap kalau ground breaking jalan tol Palembang-Indralaya dilakukan 16 Oktober atau sebelum itu. Selesainya pun dia rencanakan sangat cepat: satu tahun! Dia juga sudah tahu membangun pondasi di ruas itu sangat berat. Tanahnya rawa.

Rasanya tidak ada semangat melebihi membangun jalan tol di Palembang ini dengan satu alasan: gubernurnya juga agak gila!

Tapi saya juga minta jalan tol di atas laut Balikpapan-Panajam dikebut juga. Waskita sudah sangat siap. Tinggal tiga isu yang harus diselesaikan: kepesertaan Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, ketinggian jalan tol, dan seberapa jauh harus bergeser untuk mengakomodasikan proyek lain.

Oktober ini juga PT Angkasa Pura 1 siap memulai pembanguan bandara baru Banjarmasin. Soal tanah yang lama mengganjal sudah tuntas. Kita sudah tidak sabar ingin melihat bandara baru Banjarmasin, menggantikan bandara lama yang kini sangat sumpek itu.

September-Oktober yang padat: dari rapat ke rapat. Dari kota ke kota. Dari proyek ke proyek.

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Read more »

Dahlan Iskan : MH144 : Semoga Waras Listrik di Kegilaan BBM

Manufacturing Hope 144

“Kabar gembira Pak Dahlan, STNK mobil listrik kami sudah keluar. Inilah STNK mobil listrik pertama di Indonesia,” tulis SMS Martin Soekotjo kepada saya.

Malam itu juga saya SMS ke Bapak Presiden SBY. “Bapak Presiden Yth, lapor kabar gembira: STNK mobil listrik sudah keluar untuk pertama kalinya. Mobilnya produksi pabrik yang di Surabaya itu. Terima kasih Bapak Presiden. Akhirnya jadi kenyataan di era kepresidanan Bapak. Alhamdulillah.”

Waktu itu, Jumat sore lalu, saya lagi di Bitung. Meninjau galangan kapal IKI cabang Bitung yang pada pukul 17.00 senja itu masih ramai dengan orang bekerja.
Banyak kapal antre untuk diperbaiki. Bisnis berjalan lancar.

Padahal PT IKI (Industri Kapal Indonesia yang berpusat di Makassar) tiga tahun lalu masih mati.

Saya juga meninjau Pelabuhan Bitung di bawah PT Pelindo IV. Tahun ini Pelabuhan Bitung mulai mengoperasikan dermaga baru yang dalamnya 15 meter. Memenuhi standar kedalaman tol laut.

Tidak lama lagi PT Pelayaran Meratus dan Tempuran Emas mulai melayari jalur Belawan-Bitung.

“Pertama dalam sejarah Pelabuhan Bitung dijadikan tujuan rute dari Medan,” ujar GM Pelindo Bitung Heru Bhakti Fireno.

Saya juga meninjau pabrik pengolahan ikan PT Perikanan Nusantara Cabang Bitung yang amat membanggakan: sebuah pabrik yang amat ramai dan sibuk.

Padahal empat tahun lalu masih berupa “kuburan”.

“Saya sempat tidak digaji tiga tahun. Komplek pabrik ini jadi semak belukar,” ujar Direktur Perinus Max Najoan yang dulunya nelayan beneran. Kini Max Direktur Produksi PT Perinus.

“Seumur hidup tidak pernah membayangkan Bapak mengangkat saya jadi direktur,” ujar tamatan SPMA Perikanan Manado itu.
.
Dari Bitung saya melakukan komunikasi ke Surabaya, berbicara dengan petugas yang mengurus STNK mobil listrik itu.

“Yang dapat STNK memang baru satu Pak. Tapi berikutnya sudah akan lancar,” ujar Sukotjo, staf Grain saat saya telepon dari Bitung.

“Kalau begitu saya akan mampir ke Surabaya. Melihat mobilnya dan STNK-nya,” kata saya. “Saya bisa menyisihkan waktu empat jam di Surabaya,” tambah saya.

Empat jam itu, sekalian akan saya pergunakan untuk jadwal menjalani stemcell di Stemcell Center RSUD dr Sutomo, memasang crown gigi belakang di dokter gigi langganan saya, dan mencoba mobil listrik yang sudah ber-STNK itu.

Agar hemat waktu saya minta mobil tersebut dibawa ke rumah dokter gigi di Jalan Sedap Malam Surabaya. Juga mobil listrik jenis sedan kecil yang sedang diurus STNK berikutnya.

Lalu dengan mengemudikan mobil ini saya menuju bandara Juanda untuk kembali ke Jakarta.

Ketika mencoba mengemudikan mobil listrik ber-STNK, itu saya merasakan getaran halus mobilnya, dan getaran bangga di hati saya.

Sebenarnya saya sudah mencoba minivan itu dua tahun lalu. Tepatnya November 2012. Kini terasa sudah sempurna: power steering, gasnya, remnya, AC-nya, dan segala macamnya.

“Perjuangan dua tahun akhirnya ada hasilnya,” ujar Sukotjo, staf PT Grain yang menjadi produsen mobil ini.

Mobil ini memang masih berbasis mobil listrik dari Tiongkok yang dirakit dan disempurnakan di Surabaya.

Tapi komponen terbesarnya, baterai, akan sepenuhnya produksi Indonesia. “Kami sudah bicara dengan Nippres,” ujar Martin. “Yang lain-lain secara bertahap juga akan diproduksi di Surabaya,” tambahnya.

Dua tahun lalu saya mengunjungi pabriknya yang dibangun di luar kota Surabaya itu. Sekarang pabrik itu sudah jadi dan sudah beroperasi. Mampu merakit 10.000 mobil listrik setahun.

Mobil listrik dari Surabaya ini simbolnya petir, mirip logo PLN, karena dia memang salah satu dari lima putra petir yang kita unggulkan.

Pabrik itu satu komplek dengan pabrik baja yang amat besar, dengan pemilik yang sama. Kerangka baja bandara-bandara baru seperti Bali, Medan, Sepinggan, dan Juanda dibuat di sini. Juga Terminal 3 Soekarno Hatta yang raksasa itu.

Pabrik ini sekarang juga memproduksi baja untuk gedung bertingkat berbasis baja. Dengan modul ciptaannya, sebuah gedung enam lantai bisa dibangun hanya dalam waktu enam bulan.

“Desain kami bisa sampai 18 lantai lebih,” ujar Martin.

Mobil listrik pertama ber-STNK ini dibeli oleh anak perusahaan PLN, PT PJB Cabang Gresik. “Sekarang ke mana-mana kami gunakan minivan ini,” ujar Sugiyanto, GM PJB Gresik.

“Hemat sekali. Bandingannya, dengan mobil bensin sehari habis Rp 60.000. Dengan mobil listrik ini hanya Rp 10.000,” ujar Sugiyanto.

Memang chargingn-nya masih empat jam. Tapi di malam hari, saat pemilik mobil tidur, sangat cukup waktu untuk charging sampai penuh.

“Untuk kepentingan sehari-hari, kami hanya perlu charging dua hari sekali. Tidak tiap hari,” ujar Sugiyanto.

Rabu lusa, saat ada acara di RRI Yogya, saya juga akan menyerahkan becak listrik kepada dua tukang becak Solo yang selama ini menjadi jamaah shalawat Habib Syekh.

Becak listrik ini benar-benar beca biasa: masih harus dikayuh. Tapi ringan sekali. Saat becak menanjak pun kayuhannya tetap sangat ringan.

Habib Syekhlah pemilik ide awalnya. Saat mendengar salah satu Syekher-nya, saya, memelopori mobil listrik beliau minta dibuatkan becak listrik.

Beliau melihat betapa rekoso-nya tukang becak yang sudah tua tapi tetap mengayuh becaknya untuk mempertahankan hidup.

Saya sendiri sedang mengubah mobil Jaguar saya yang lama untuk menjadi mobil listrik. Bulan depan sudah jadi.

Di tengah gonjang-ganjing harga BBM, siapa tahu orang menjadi waras: menoleh ke mobil listrik!

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

***

http://kabardahlaniskan.com/2014/09/14/mh144-semoga-waras-listrik-di-kegilaan-bbm/

Read more »

Dahlan Iskan : MH 143 : Kembali Hidup Jangan Sampai Mati lagi

Manufacturing Hope 143

“Lihat mata ikan ini Pak: warnanya putih!” ujar awak kapal itu sebelum menjatuhkan ikan beku sebesar bayi tersebut ke meja di depan saya. “Ini pertanda pembekuannya sempurna,” tambahnya.

Dia menjatuhkan ikan itu dari ketinggian yang cukup untuk menguji tanda kesempurnaan berikutnya: benturan ikan dengan meja itu menimbulkan suara “cling” yang keras.

Setelah dibekukan sampai -60 derajat celsius, ikan itu memang keras sekali. Tidak usah khawatir turun kualitasnya, apalagi membusuk.

Nelayan di Bacan, satu pulau di Maluku Utara, menonton adegan itu dengan antusias. Itulah untuk pertama kalinya BUMN menempatkan kapal ikan di sana. Kapal ikan modern yang dilengkapi cold storage minus 60 derajat dengan kapasitas 150 ton.

Jumat minggu lalu, setelah ke Aceh Timur dan Arun, saya memang keliling ke Ternate, Pulau Bacan dan ke Buli, ibukota Halmahera Timur. Inilah kunjungan untuk menyaksikan hidupnya kembali usaha perikanan BUMN di “ibukota ikan” Indonesia itu. BUMN pernah punya pusat perikanan di Bacan, tapi sudah lama sekali mati. Namanya PT Usaha Mina. Dia ibarat kucing yang mati di pasar ikan.

Lokasi almarhum itu masih ada: lima hektar. Ditumbuhi semak. Bangunannya masih ada: kusam dan berantakan. Tulisan PT Usaha Mina masih terbaca: samar-samar. Artinya dia sudah mati tapi mayatnya masih utuh.

Upacara besar untuk menandai hidupnya kembali si almarhum dilakukan di Bacan. Gubernur baru Maluku Utara yang juga seorang ulama terkemuka, Abdul Ghani Kasuba, ikut hadir. Beliau datang dari Ternate dengan speedboat yang mengarungi laut selama tiga jam.

Bupati setempat yang juga ulama dan seorang doktor sastra Arab lulusan Islamabad Pakistan, tampak selalu tersenyum.

Ini memang hari istimewa: BUMN perikanan hadir kembali di Bacan. Namanya: PT Perikanan Nusantara (Perinus). Kehadiran Perinus di kuburan PT Usaha Mina itu ditandai dengan beroperasinya pabrik es baru dan beroperasinya kapal ikan yang dilengkapi cold storage 150 ton tadi.

Gubernur dan bupati ini kebetulan memang kakak-beradik. Dua-duanya lulusan pesantren Al Khairat Bacan. Karena itu keduanya ingat betul kejayaan Usaha Mina di Bacan sampai dengan kematiannya yang diratapi seluruh penduduk Bacan.

“Pernah kami mencoba membantu menghidupkannya. Kami bantu dengan APBD Rp 5 miliar. Tapi mati lagi,” ujar Bupati Muhamad Kasuba yang sekarang sudah periode kedua di tahun keempat masa jabatannya.

Kepada ribuan masyarakat yang hadir di upacara itu saya minta maaf: baru sekarang bisa menghidupkan kembali BUMN perikanan di Bacan. PT Perinus memang baru saja sehat kembali setelah bertahun-tahun seperti dalam keadaan pingsan.

Waktu saya diangkat jadi menteri tiga tahun lalu PT Perinus secara teknis sudah bangkrut. Utangnya dan akumulasi kerugiannya lebih besar dari asetnya. Maka saya minta direksi PT Perinus segera mengurangi utang dan menyelesaikan akumulasi kerugian dengan melakukan quasi reorganisasi.

Direksi PT Perinus lantas bekerja keras. Dan membersihkan semua unit usahanya dari tikus-tikus berkaki dua. Abdussalam Konstituanto, Dirut Perikanan Nusantara yang baru, mulai menghidupkan unit usaha perikanan yang sudah mati di Bitung (Sulut). Berhasil. Lalu menghidupkan yang di Ambon. Berhasil. Menghidupkan yang di Benoa (Bali). Berhasil. Lalu menghidupkan yang di Sorong (Papua Barat). Juga berhasil.

Maka kalau baru sekarang bisa menghidupkan yang di Bacan, memang Perinus tidak bisa melakukan semua itu sekaligus. Ibarat orang yang baru keluar dari opname di rumah sakit, PT Perinus tidak bisa langsung disuruh lari ke Bacan. Nanti jatuh lagi. Dia juga belum bisa dibebani benda yang berat di pundaknya. Nanti opname lagi. Apalagi dia harus menanggung sendiri semua biaya penyehatan itu tanpa dana APBN.

Selama berada di Bacan, semula saya ingin bermalam di kapal ikan yang baru. Ini karena semua hotel penuh: ada pemilihan ulang anggota DPR di seluruh TPS di sana. Ketika kita semua sudah lupa pemilu, di sana masih ada Pileg untuk menentukan siapa-siapa tiga anggota DPR yang mewakili Maluku Utara nanti. PDIP sudah pasti dapat satu kursi. Golkar juga dapat satu kursi. Pileg ulangan ini menentukan untuk siapa sisa satu kursi lagi: PKS atau PAN.

Malam itu gelombang sangat besar. Saya batalkan tidur di kapal. “Pak Dahlan, Pemda punya guest house. Tolong jangan di kapal,” pinta Pak Bupati setelah menjamu kami makan malam dengan menu ikan bakar yang betul-betul fresh from the sea. Ditambah makanan pokok setempat: papeda (bubur sagu), singkong rebus, dan pisang mulubebe sebagai pengganti nasi.

Pagi-pagi, setelah senam masal Dahlan Style dan peresmian Senam Nusantara (senam resmi Maluku Utara), saya pun ke Buli, ibukota Halmahera Timur. Semula saya hanya ingin meninjau investasi PT Antam sebesar Rp 25 triliun di sini. Tapi bupati Halmahera Timur, drs H Rudi Irawan, yang ikut menyambut saya, curhat soal perikanan juga.

Maka kami buatlah rencana baru: perikanan koridor Halmahera Timur-Sorong. Jarak dua wilayah ini tidak jauh. Hanya dipisahkan oleh Kabupaten Raja Ampat. Seorang manajer Perinus langsung tidak boleh pulang hari itu. Untuk merumuskan model bisnis perikanan koridor baru Sorong-Halmahera Timur.

Hiduplah Perikanan Nusantara. Tentu jangan sampai mati lagi.

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

***

http://kabardahlaniskan.com/2014/09/07/mh143-kembali-hidup-jangan-sampai-mati-lagi/

Read more »

Dahlan Iskan : MH142 : Agar Aset Rp 30 Triliun Tidak Mubadzir

MANUFACTURING HOPE . 31 AUGUST 2014

Manufacturing Hope 142

“Tempeeeeeeeee…!!!” Teriak puluhan karyawan di depan pabrik saat mereka berfoto bersama saya. pada foto itu nanti pasti terlihat wajah mereka yang ceria dengan bentuk mulut yang lucu.

Saya mengunjungi PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Arun pekan lalu. Para karyawan menyambut dengan penuh kegembiraan. Minta foto bersama. Hari itu upaya mereka menghidupkan kembali PT KKA menampakkan hasil awalnya.

Dua turbin yang sudah lebih 15 tahun mangkrak, bisa hidup kembali. Listrik 16 MW bisa dijual ke PLN. Perusahaan mulai mendapat penghasilan. PLN mendapat tambahan listrik.

Kondisi KKA sudah sedikit berbeda dibanding saat saya mengunjunginya dua tahun lalu. Waktu itu suasanya senyap. Tidak ada kehidupan. Di mana-mana terlihat bagian-bagian pabrik yang reot dan tidak terpelihara.

Kini pabrik kertasnya memang belum hidup, tapi pembangkit listriknya sudah mulai memberi hasil.

“Pabrik ini sudah mulai bersuara,” ujar Andriano, Dirut KKA.

Untuk menghidupkan pabriknya sendiri masih perlu waktu. Menunggu penyelesaian hutan tanaman industri (HTI) yang juga sudah lebih 15 tahun berhenti produksi. Hutan itu dimiliki bersama antara perusahaan milik Pak Prabowo Subianto (60 persen) dan BUMN PT Inhutani IV (40 persen).

Kami masih harus merundingkannya agar bisa dikelola lebih baik. Untuk bisa menjadi sumber bahan baku bagi KKA.

Kertas kraft (kertas khusus untuk kantong semen) memang memerlukan bahan baku khusus. Yakni pohon pinus. Tidak bisa dibuat dari serat pohon lain. Selama ini industri semen masih impor kertas jenis kraft.

Hari itu saya bermalam di Idi Rayeuk, ibukota kabupaten baru Aceh Timur. Menikmati martabak durian yang hanya bisa didapat di Aceh. Nyam-nyam sekali. Semalam suntuk saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bupati Aceh Timur, Hasballah M. Thaeb.

Bupati ini masih sangat muda, aktif, blusukannya masya-Allah, celananya jean, panggilannya Rocky. Tanyalah pada 10 orang Aceh Timur: siapa nama bupati mereka. 11 orang akan menjawab: Rocky. Nama Hasballah hanya ada di surat-surat resmi.

Hasballah, eh, Rockylah yang banyak membantu sehingga pembangunan pipa gas dari Arun menuju Medan sepanjang 345 km sudah mencapai 95 persen. Hanya dalam waktu 14 bulan. Dulu banyak yang menyangsikan proyek ini bisa jalan. Apalagi harus melalui wilayah Aceh.

“Kini yang belum selesai justru di wilayah Medan,” gurau Rocky.

Saya pun cium tangannya. Pikiran Rocky memang sangat maju. Dengan dilewati pipa gas, maka dia bisa mengundang investor untuk datang dan memajukan Aceh Timur. PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang membangun proyek ini, memang menyediakan kran-kran di sepanjang wilayah Aceh.

Di Aceh Timur saja ada tiga kran. Kapan saja bisa dibuka. Kalau ada pabrik yang perlu gas di sana.

Saya memang dag-dig-dug menghadapi proyek ini: harus menggelar pipa sepanjang 345 km! Tanpa APBN. Harus cepat selesai. Ini karena dua tahun lalu saya membatalkan proyek penerima LNG terapung di Medan. Harus ada gantinya.

Waktu itu saya berpikir untuk apa investasi penerima LNG terapung senilai Rp 5 triliun. Padahal sudah ada aset negara yang fungsinya sama. Hanya letaknya di Lhok Seumawe, Aceh. Aset ini berupa instalasi pembuat LNG yang nilainya sekitar Rp 30 triliun.

Kalau proyek penerima LNG terapung itu jadi dibangun, aset di Aceh yang besarnya tiga kali LNG Tangguh ini akan menganggur. Mubadzir Rp 30 triliun. Ekonomi Aceh pun terganggu. Saya tidak bisa membayangkan kalau sampai instalasi LNG Arun ini dibiarkan jadi besi tua.

Dia memang sudah mengabdi selama 40 tahun. Tapi kondisinya masih sangat jreng. Pemeliharaannya sangat prima dan bagus. Gedung-gedungnya, stadionnya, perumahannya, sekolah-sekolahnya masih yang terbaik di Aceh.

Dan pelabuhannya? Bikin air liur menetes! Dermaganya dua buah. Di dua sisi yang berseberangan. Dalamnya 18 meter. Dan pelabuhan ini berada di dalam teluk yang sengaja dibuat sempurna.

Kalau pipa ke Medan itu tidak dibangun enam minggu lagi semua itu sudah tidak tidak ada gunanya. Tanggal 15 Oktober depan adalah pengapalan terakhir LNG dari Arun ke Jepang. Sumur gas di Arun sudah terkuras habis selama 40 tahun lebih.

Maka instalasi itu kami putuskan untuk difungsikan sebaliknya: dari pengubah gas menjadi LNG untuk dikirim keluar Aceh menjadi penerima LNG dari luar untuk dijadikan gas. LNG-nya bisa datang dari Tangguh, Bontang atau dari luar negeri.

Setelah LNG diubah menjadi gas, gasnya dialirkan lewat pipa tadi. Untuk PLN dan industri di Aceh dan Medan. Di Lhok Seumawe, misalnya, kini sedang dibangun pembangkit listrik 200 MW yang akan memanfaatkan gas LNG ini.

PT PGN sendiri yang semula ingin membangun penerima LNG terapung di Medan mengalihkannya ke teluk Lampung. Proyek PGN ini juga sudah hampir jadi. Bulan depan sudah beroperasi. Maka dua tahun terakhir ini kita menjadi memiliki dua penerima LNG terapung (yang satu lagi di Teluk Jakarta), satu penerima LNG eks Arun, dan kita punya pipa sepanjang 345 km. Semuanya non APBN.

Program Pak Zaini Abdullah, Gubernur Aceh pun, berjalan cepat. Saya memang sering bertemu beliau untuk minta dukungan. Kadang dengan kesungkanan yang tinggi. Pak Gubernur ini orangnya sangat baik, tutur katanya sangat halus, dan pembawaannya luar biasa santun.

Rupanya profesi beliau sebagai dokter, dan kealimannya sebagai ulama (dokter yang ulama) tetap terbawa ketika beliau jadi gubernur. Sering sekali, sebagai orang Jawa, saya merasa terlalu kasar di hadapan beliau.

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

http://www.dahlaniskan.net/agar-aset-rp-30-triliun-tidak-mubadzir/

Read more »

Dahlan Iskan : MH141 : Beribu Keruwetan untuk 8.000 Hektar Lahan

Manufacturing Hope 141

Berbuat atau tidak berbuat
Berbuat berisiko
Tidak berbuat tidak beresiko
Berbuat?
Tidak perlu berbuat?

***

Berbuat atau tidak berbuat.

Itulah yang harus diputuskan untuk mengurai kekusutan lahan perkebunan BUMN 8.000 hektar di Medan. Sudah bertahun-tahun lahan itu diduduki orang.Ribuan rumah permanen berdiri di atas lahan itu. Tiap hari jumlahnya bertambah. Tanpa bisa dicegah. Dari 8.000 hektar itu yang jadi rumah sudah mencapai 4.000-an hektar. Tapi karena rumah-rumah tersebut bertebaran letaknya, tanah kosong yang kalau dijumlah masih 4.000 hektar tidak bisa dikuasai juga.

Secara hukum tanah itu milik PTPN II (Persero). Tapi kenyataannya penuh dengan masalah. Ribuan kasus hukum terjadi di situ. Inilah profil wilayah perkebunan yang terus terdesak oleh perkotaan. Inilah perkebunan yang sudah tidak ada kebunnya. Inilah perkebunan yang sudah lebih banyak rumah ilegalnya daripada pohon sawitnya.

Di zaman Belanda perkebunan ini memang berada di luar kota Medan. Jumlah penduduk Medan yang sedikit saat itu tidak menjadi ancaman sama sekali. Kian lama penduduk terus bertambah. Kemiskinan juga meluas. Maka pada zaman kegembiraan kemerdekaan sebagian wilayah kebun ini ikut “merdeka”. Ribuan hektar berubah jadi pemukiman dadakan.

Sekian tahun kemudian jumlah penduduk terus meledak. Kemiskinan juga kian besar. Pada pergolakan tahun 1965, terjadi hal yang sama. Ribuan hektar lagi berubah wujud. Ledakan jumlah penduduk tidak pernah berhenti. Kota Medan terus diperluas. Pada zaman riuhnya reformasi tahun 1998, sekian ribu hektar lagi berubah pula menjadi pemukiman tiba-tiba.

Sampai hari ini, desakan penduduk ke wilayah perkebunan ini terus terjadi. Rumah baru terus bertambah. Pohon sawit yang masih hidup disiram minyak. Agar mati pelan-pelan. Agar ada alasan untuk ditebang. Lalu diduduki. Didirikan rumah. Gerakan seperti itu nyaris masif, sistematis, dan terstruktur.

Pelanggaran itu sebenarnya sering diadukan, tapi proses bertambahnya kasus lebih cepat dari penyelesaiannya. Misalkan dilakukan tindakan keras, yang melawan lebih besar dari jumlah petugas. Tidak lama lagi sisa tanah 4000 hektar itu pun akan terus menyusut. Sekarang pun soal ini sudah rumit, tapi kalau tidak diselesaikan akan lebih rumit lagi. Berbuat atau tidak berbuat?

Aset BUMN (PTPN II) itu perlu diselamatkan atau tidak? Haruskah pendudukan itu dibiarkan? Sudah berapa tahun “pembiaran” itu dilakukan? Rasanya memang lebih aman membiarkannya daripada mengurusnya. Tapi untuk apa ada pemerintah?

Maka saya minta direksi PTPN II untuk mencari jalan terbaik. Memang penuh risiko, tapi cobalah berbuat sesuatu. Agar bom ini akan meledak. Tinggal tunggu waktu. Saya menyadari tugas itu tidak mudah. Risikonya luar biasa: bisa masuk penjara, bahkan kehilangan nyawa.

Satu hal yang sudah pasti: kawasan yang sudah masuk kota Medan itu tidak mungkin lagi dikembalikan menjadi areal perkebunan. Pasti tidak akan pernah bisa panen. Bahkan sudah tidak rasional. Perkebunan kok di dalam kota. Mengusir ribuan rumah permanen itu juga hil yang mustahal. Bisa terjadi revolusi.

Mereka memang tidak akan pernah bisa mendapat sertifikat tanah. Tapi kenyataannya mereka sudah bisa mewariskannya dan memperjualbelikannya. Yang lebih pasti lagi: pemerintah sudah melarang kawasan itu untuk jadi perkebunan. Tata ruangnya sudah berubah.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Bisa saja kelak saya difitnah telah melepaskan tanah 8.000 hektar di tengah-tengah kota Medan yang mahal. Bisa saja kelak saya dianggap korupsi di situ. Bisa saja kelak saya dianggap salah dalam memutuskan soal ini dan harus masuk penjara.

Berbuat atau tidak berbuat?

Saya putuskan untuk berbuat. Tapi saya minta prosesnya seterbuka mungkin. Sebersih mungkin. Sebaik mungkin. Hasilnya pun nanti harus untuk beli lahan perkebunan. Yang luasnya melebihi 8.000 hektar. Untuk menambah luasan kebun PTPN II yang kini masih tersisa 43.000 hektar.

Idenya pun ditemukan. Kawasan 8.000 hektar yang ruwet itu akan dijadikan kota baru Medan. Namanya terserah. Seperti BSD di Jakarta. Toh kota Medan perlu perluasan. Perencanaan kotanya harus bagus dan profesional. Jangan jadi pusat kekumuhan baru.

PTPN II tidak mungkin mengerjakannya sendiri. Harus cari partner. PTPN II hanya ahli di perkebunan. Bukan ahli tata kota. PTPN II juga tidak punya kemampuan bagaimana mengurus ribuan rumah ilegal yang menguasai 4.000 hektar itu.

Partner itulah yang dicari selama setahun terakhir ini. Lewat tender terbuka. Bisa diikuti siapa saja. Dalam proses tender ini lembaga seperti BPKP dan Kejaksaan Agung kami minta fatwanya. Takut prosesnya salah. Atau kurang fair.

Di ujung proses tender ini, seperti dilaporkan Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution, ada tiga perusahaan yang lolos: PT Danayasa Tbk dari grup Artha Graha, PT Pancing Medan, dan PT Ciputra Tbk dari grup Ciputra. Seluruh proses ini terjadi dan dilakukan di Medan. Menteri atau pejabat Kementerian BUMN tidak ikut campur sama sekali.

Hasil akhirnya: Ciputra yang menang. Tugasnya berat. Termasuk mengurus yang ribuan rumah itu dengan cara yang baik.

Begitulah. Sebuah kota baru yang indah dan besar akan lahir di Medan. Ini kalau proses tersebut bisa diterima. Justru karena itulah proses ini saya ungkap saja secara terbuka sekarang. Mumpung masih bisa dibatalkan.

Siapa tahu ada yang berpendapat lebih baik saya tidak usah berbuat apa-apa.

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

http://www.dahlaniskan.net/beribu-keruwetan-untuk-8-000-hektar-lahan/

Read more »

Dahlan Iskan : MH140 : Merdeka Rp 6,7 Triliun di Usia 155 Tahun

Manufacturing Hope 140

Merdeka! Makna kata itu menjadi sangat mendalam khususnya bagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tahun ini BUMN itu benar-benar merdeka. Terutama merdeka dari beban lamanya yang membuat perusahaan asuransi ini praktis bangkrut: Rp 6,7 triliun.

Dengan kemerdekaannya itu Jiwasraya tahun ini sudah kembali menjadi perusahaan asuransi yang besar, sehat, dan kuat. Menjadi perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia atau nomor empat terbesar untuk keseluruhan bisnis asuransi.

Angka Rp 6,7 triliun itu tentu mengingatkan kita pada besarnya persoalan yang menimpa Bank Century. Yang penyelesaiannya begitu menghebohkan. Yang kasusnya melebar sampai ke persoalan hukum dan politik. Yang memakan energi begitu besar.

Yang ujungnya pun kita belum tahu di mana dan ke mana.

Saya bersyukur bahwa direksi PT Asuransi Jiwasraya mampu menyelesaikan sendiri beban itu. Bahkan dalam waktu yang amat singkat. Tanpa heboh-heboh sedikit pun. Inilah bentuk penyelesaian masalah besar dengan pemberitaan yang sangat kecil. Bahkan tanpa pemberitaan media sama sekali.

“Semula saya pikir persoalan besar ini baru bisa diselesaikan dalam waktu 17 tahun,” ujar Hendrisman Rahim, Direktur Utama PT Jiwasraya. “Ternyata kami bisa menyelesaikannya,” ujar alumni FMIPA jurusan Matematika Universitas Indonesia, dan meraih master di bidang asuransi dari Ball State University Indiana, USA, itu.

Putra asli Palembang kelahiran tahun 1955 ini bekerja amat keras. Hendrisman memang orang “asuransi murni”. Setelah lulus UI dia mendalami ilmu aktuaria di ITB. Masternya pun di bidang actuarial science.

Tim direksi Jiwasraya juga sangat tabah. Direktur keuangannya, Hary Prasetyo, sangat muda, cerdas, dan cermat. Alumni Oregon dan Pittsburg University kelahiran Cimahi tahun 1970 ini seorang pekerja yang tekun. Karirnya terus di bidang keuangan.

Lima tahun lalu, Jiwasraya sebenarnya sudah harus dinyatakan bangkrut. Kekayaannya jauh lebih kecil dari kewajibannya kepada para pemegang polis. Selisihnya mencapai Rp 6,7 triliun. Jiwasraya sangat menderita. Bahkan secara teknis mestinya sudah bangkrut.

Ini bermula dari krisis moneter tahun 1998. Yang membuat dunia perbankan dan keuangan, terutama dunia asuransi, kelimpungan. Semua bank mengalami hal yang sama. Hanya saja bank mendapat pertolongan pemerintah: di-bail out habis-habisan. Sedang asuransi tidak.

Persoalan seperti yang dialami Jiwasraya hanya bisa diselesaikan dengan dua cara: diberi tambahan modal oleh pemiliknya, atau diberi fasilitas seperti zero coupon bond. Intinya, pemerintah harus menyuntikkan dana.

Tapi untuk diberi penambahan modal pasti tidak. Kemampuan keuangan negara terbatas. Apalagi saya memang tidak mau ada Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyehatkan BUMN. Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih penting dan layak didanai dibanding menambah modal BUMN.

Menteri Keuangan sebenarnya sudah memproses cara berikutnya: memberi fasilitas zero coupon bond. Tapi tiba-tiba kasus Century meledak. Program itu dibatalkan.

Direksi Jiwasraya pun pusing. Harus cari jalan keluar sendiri. Padahal perusahaan harus tetap berjalan. Nasib hampir 10.000 agennya harus dipikir. Demikian juga lebih dari 1.200 karyawannya.

Sejarahnya pun begitu panjang: 30 Desember nanti Jiwasraya berumur 155 tahun. Masak harus meninggal dunia? Dia perusahaan asuransi tertua di republik ini. Bahkan jauh lebih tua dari republik kita sendiri.

Saya sungguh-sungguh salut kepada pak Hendrisman dan tim direksi Jiwasraya. Tidak putus asa. Pantang menyerah. Semangatnya tidak kendor.

Direksi akhirnya menemukan jalan keluar yang cerdas dan tuntas. Mereka memisahkan beban persoalan lamanya itu dengan kinerja operasionalnya.

Mereka harus kerja keras di dua sisi sekaligus: mencari jalan keluar atas beban Rp 6,7 triliun, dan kinerja operasionalnya harus terus membaik.

Kinerja yang terus membaik itulah yang utama. Dari hasil kinerja yang baik itulah timbul kepercayaan dari semua pihak: pemegang polis, pemegang saham, dunia reasuransi, OJK, Ditjen Pajak, dan seluruh pihak terkait. Hasil kerja keras itulah yang membuat siapa pun menaruh kepercayaan pada Jiwasraya.

“Kepercayaan” itulah yang akhirnya “dijual” atau “direasuransikan” kepada lembaga-lembaga asuransi internasional.

Ditjen Pajak pun percaya. Dengan kinerja yang terus membaik pajak yang akan dibayar Jiwasraya pun bisa terus membesar. Daripada Jiwasraya dibiarkan bangkrut yang tentu tidak akan bisa membayar pajak sama sekali.

Maka Ditjen Pajak pun setuju Jiwasraya melakukan revaluasi aset dengan fasilitas khusus. OJK juga terus membantu upaya penyehatan Jiwasraya itu.

Gooool! Beres. Dalam waktu singkat Jiwasraya sudah akan bisa membayar pajak melebihi fasilitas yang diberikan pada proses revaluasi itu.

Terima kasih Pak Hendrisman. Terima kasih Pak Hary Prasetyo. Terima kasih direksi Jiwasraya. Terima kasih OJK. Terima kasih Ditjen Pajak.

Jiwasraya tahun ini benar-benar merasakan kemerdekaan.

Merdeka!

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Read more »

Dahlan Iskan : MH139 : Gerak Gerbong Mandalika Menuju Toba

(MH139, Senin, 11/08/2014)

SABTU kemarin, sehari penuh, saya praktis mengelilingi Pulau Lombok. Dari Mataram di barat, Gili Trawangan di utara, lokasi PLTU baru di timur, pembangkit hidro di tengah, dan menjelang senja tiba di Lombok Selatan: rapat dimulainya proyek Mandalika.

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN yang mengelola BTDC Nusa Dua Bali itu, mendapat tugas membuat "Nusa Dua Baru" yang lebih besar di Lombok Selatan. Luasnya 1.200 hektare. Empat kali lebih luas dari Nusa Dua. Namanya: Mandalika.

Seusai rapat, senja sudah lewat. Saya langsung menuju pantai terindah di kawasan Mandalika, di belakang Novotel: Pantai Kuta. Saya duduk di atas pasir putih menghadap laut selatan. Deburan ombaknya mengingatkan saya pada salah satu pantai di Bali. Angin bertiup sejuk. Bulan yang mendekati purnama tampak menor di langit bersih. Seperti baru keluar dari salon.

Dua teman saya yang datang dari Bali sudah menunggu saya di situ. Menemani istri saya yang sehari penuh saya tinggal keliling Lombok.

"Pantai ini punya empat karakter," ujar Gus Marhaen, tokoh Bali yang duduk di sebelah saya. "Jenis gelombangnya seperti Sanur. Lengkung kanannya seperti Nusa Dua. Pemandangan kirinya seperti Padang Bai. Dan pasir pantainya seperti Kuta Bali," kata dia lagi. Gus Marhaen seorang seniman, pemilik universitas tertua di Bali dan baru saja membangun Museum Bung Karno di Denpasar.

Penilaiannya itu menambah keyakinan saya bahwa proyek Mandalika akan menjadi pusat turis terbaik, sejajar dengan kawasan Sanur-Kuta-Nusa Dua dijadikan satu. Memang, kalau dilihat wujudnya sekarang, kawasan Mandalika masih seperti padang gersang yang berdebu. Hotel yang besar ya baru Novotel itu.

"Tahun 1975 lalu, Nusa Dua pun ya masih seperti ini," ujar Gus Marhaen.

Proyek Mandalika seharusnya dimulai tahun 1990-an: 20 tahun yang lalu. Investornya Emaar Properties dari Dubai. Tapi, krisis ekonomi 1998 yang begitu hebat membuat Mandalika menderita. Investornya tidak hanya angkat tangan, tapi juga angkat kaki. Aset Mandalika disita BPPN. Lalu diserahkan ke BUMN.

Dua tahun terakhir ini segala macam keruwetan bisa diselesaikan. "Semua detail perencanaan juga sudah final," ujar Dirut ITDC IB Wirajaya. Dua bulan lalu semua izin sudah beres. Izin-izin sudah di tangan. Amdal sudah terbit. Bahkan, meski belum jelas apa manfaatnya, status kawasan ekonomi khusus (KEK) sudah terbit.

Maka sudah waktunya pembangunan fisik dimulai: membangun jalan utama di dalam kawasan itu. Kini PT Waskita Karya lagi menyelesaikan badan jalan: lebar 40 meter, panjang 4 kilometer. Tiga bulan lagi pengerasan jalan ini harus sudah selesai agar investor yang akan memulai proyeknya di Mandalika bisa memobilisasi peralatan dan bahan-bahan bangunan.

Dirut ITDC (ib.wirajaya@yahoo.com) memang all-out mengundang investor ke Mandalika. Yang prioritas ditawarkan adalah: farming green house solar cell (gabungan solar cell seluas 40 hektare yang di bawahnya untuk tanam sayur dan hortikultura). Hasil listriknya untuk keperluan kawasan itu sendiri. Sayur-hortikulturanya bisa untuk ekspor.

Lokasi ini ideal. Tidak jauh dari bandara. Tiap hari ada penerbangan ke Singapura. Untuk pasar Jakarta pun oke. Tujuh penerbangan langsung Lombok-Jakarta setiap hari. Ditambah sepuluh penerbangan langsung ke Surabaya.

Yang juga prioritas ditawarkan adalah pembangunan lapangan golf. Harus 18 hole dengan segala fasilitasnya, termasuk resor. Disediakan lahan 120 hektare. Lokasinya istimewa: ada pantai indahnya dan ada bukitnya. Tawaran berikutnya: theme park, convention center, hotel-hotel berbintang, dan fasilitas pendukung turisme lainnya.

Untuk itu, ITDC hanya menerima investor yang serius. Bukan spekulan. Atau pedagang izin. Yang bisa diikat dengan jadwal pembangunan yang ketat. Sebagian fasilitas itu harus selesai November 2017. Sebagian lagi paling lambat November 2018.

Itulah keputusan rapat di Mandalika Sabtu sore lalu. Kalau semua ini terwujud, Lombok benar-benar luar biasa: punya Senggigi, Gili, dan Mandalika. Setelah itu keindahan alam di sekitar Rinjani akan berkembang sendiri. Pulau-pulau terindahnya di lepas pantai timur tinggal tunggu giliran. NTB bukan lagi sekadar Nusa Tergantung Bali.

Yang penting: ada listrik.

Saya teringat saat pertama ke Gili Trawangan empat tahun lalu. Begitu mereka tahu saya adalah Dirut PLN, kedatangan saya langsung dihujani pertanyaan: kapan listrik masuk Gili Trawangan? Masak objek turis yang begini bagusnya tidak ada listriknya? Ketika pulang, saya lupa seperti apa indahnya Gili Trawangan. Yang terbayang hanyalah: bagaimana cara melistriki pulau kecil itu.

Jumat malam lalu saya ke Lombok Utara. Kaget. Pulau Gili Trawangan dan dua pulau lainnya terlihat terang benderang. Alhamdulillah. Kabel bawah laut menuju Gili Trawangan berfungsi dengan baik. Sabtu pagi, saat matahari sudah tinggi, ketika bermaksud jalan kaki mengelilingi pulau itu, saya harus geleng-geleng kepala: begitu banyak listrik yang tidak dimatikan.

Begitu borosnya. Lupa bagaimana tidak ada listrik dulu.

Seorang ibu mengejar saya. Dia pemilik restoran. "Listrik di sini sering drop, Pak," katanya. Maka saya batalkan jalan-jalan. Saya langsung cari kantor PLN Gili Trawangan. Ternyata jauh di ujung.

"Di sini pasti banyak pencurian listrik," ujar saya kepada staf PLN di situ. Saya harus mengetok-ngetok pintu rumah dinasnya. Rupanya dia belum bangun. "Betul, Pak. Lima orang lagi diproses," jawabnya.

Rasanya tidak hanya lima orang. PLN harus lebih kerja keras memberantas pencurian listrik. Agar kasus tegangan drop teratasi. Bahkan kalau PLN mau pakai sistem pengendalian listrik secara otomatis (petugas PLN bisa mematikan listrik siapa pun dengan handphone dari jauh) bisa dicoba kecil-kecilan di sini.

Lombok memang sangat menjanjikan. Mandalika harus menjadi lokomotif besar untuk menggerakkan turisme Lombok.

Setelah lokomotif Mandalika yang lama mogok itu mulai bergerak, ITDC mendapat tugas baru: mengembangkan kawasan Danau Toba.

Saya termasuk orang yang sangat mengagumi keindahan dan kesejukan kawasan Danau Toba. Mengagumi sambil memprihatinkannya. Turisme di Danau Toba tidak berkembang sama sekali. 

Ekonomi sekitar Danau Toba begitu-begitu saja. Seperti tidak mendapat berkah dari surga yang diturunkan Tuhan di Tapanuli. Saya khawatir Tuhan akan marah.

Semoga pembaca tidak marah karena tulisan soal stem cell implant gigi saya harus tertunda lagi Senin depan. Mandalika lebih penting. Juga Danau Toba. (*)

Oleh Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Read more »