CEO PLN Note : Menyatunya Dua Matahari di Pangandaran

Tempat ini ternyata jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Semula saya pikir Pantai Pangandaran di Jawa Barat selatan itu hanyalah seperti pantai-pantai di Jawa lainnya: ditangani dengan selera lokal yang sangat berbau “pemda” dan pantainya begitu-begitu saja.

Ternyata perkiraan saya itu hanya benar setengahnya. Penanganannya memang masih “selera pemda”, namun jangan tanya keindahannya. Saya bisa memastikan inilah pantai terindah di Jawa. Bahkan, seandainya penanganannya, kelak, sudah tidak selera pemda lagi, saya bayangkan Pantai Pangandaran bisa dimasukkan ke kelas dunia.

Hanya inilah pantai di Indonesia yang punya dua lengkung utama. Ini mengingatkan saya akan pantai terindah di dunia: Copacabana dan Ipanema. Dua pantai yang sama-sama indah yang letaknya hanya dipisahkan oleh semenanjung kecil yang menjorok ke laut. Seperti itu juga Pangandaran.

Dua kali saya ke Copacabana di Rio de Janeiro, Brazil, itu. Pertama, saat menghadiri kongres surat kabar sedunia di dekat-dekat situ dan yang kedua ketika ikut dalam rombongan Presiden SBY ke KTT G-20 Washington DC yang diteruskan ke Meksiko, Peru, dan Brazil.

Lengkung Pantai Pangandaran mirip sekali dengan lengkung Copacabana. Bedanya, pasir di Copacabana putih, sedangkan di Pangandaran hitam. Bedanya lagi, lengkung-lengkung berikutnya di selatannya sudah mulai dikembangkan (rasanya terdapat lima lengkung pantai setelah Copacabana), sedangkan lengkung-lengkung pantai ketiga dan keempat di Pangandaran belum tersentuh manusia.

Tapi, soal tanjung yang menjorok ke laut yang memisahkan dua pantai itu sama-sama punya kelebihan. Yang di Copacabana berupa gunung, dan untuk menyatukannya dengan Ipanema dibuatlah terowongan. Semua kendaraan yang menuju Pantai Ipanema harus melewati terowongan ini.

Di Pangandaran, tanjung yang memisahkan dua pantai itu juga berupa bukit, namun tidak tinggi. Kelebihan tanjung di Pangandaran adalah wujudnya yang masih hutan alami, yang bisa memberikan pengalaman wisata tersendiri. Hutan ini sudah diamankan menjadi hutan lindung yang terjaga dengan baik.

Selasa lalu, seluruh direksi PLN mengadakan rapat di Pangandaran untuk membicarakan persiapan terakhir gerakan sehari satu juta sambungan dan menghabiskan seluruh daftar tunggu listrik di seluruh Indonesia yang sudah harus terjadi akhir Juni tahun ini juga.

Setelah subuh saya menyempatkan diri memasuki hutan lindung itu. Yakni, pada pukul 05.30, ketika bersama teman-teman PLN Pangandaran melakukan gerak jalan pagi, yang kali ini mirip dengan outbond. Melewati hutan lindung di tanjung Pangandaran ini cukup mengesankan. Di sana-sini terlihat monyet, burung, dan biawak.

Hutan di tanjung Pangandaran inilah yang memisahkan lengkung Pantai Pangandaran barat dan lengkung Pantai Pangandaran timur. Kalau di Rio de Janeiro, masing-masing lengkung ada namanya (Copacabana dan Ipanema), di Pangandaran belum bernama. Baru disebut pantai barat dan pantai timur.

Mungkin memang tidak perlu diberi nama. Dengan sebutan “barat” dan “timur” justru bisa menunjukkan kekuatan Pantai Pangandaran itu sendiri. Yakni, inilah sepasang pantai yang masing-masing punya keunggulan untuk dinikmati dalam waktu yang berbeda. Inilah sepasang pantai yang sekaligus mempertontonkan dua pemandangan menakjubkan: sun set dan sun rise.

Di waktu sore orang bisa menikmati pemandangan matahari tenggelam di pantai barat. Di pagi hari orang bisa menyaksikan matahari terbit di pantai timur. Suatu kenikmatan yang tidak bisa didapat di Rio de Janeiro karena Pantai Copacabana dan Ipanema letaknya hanya berjajar, sama-sama menghadap ke timur.

Maka, saya membayangkan sesuatu yang memang masih akan lama terwujud: kalau saja Pengandaran bisa dikembangkan seperti Rio, pesonanya akan luar biasa. Apalagi, sebagaimana juga di Rio de Janeiro, tidak jauh dari pantai ini sudah berupa pegunungan. Pantai dan gunung seperti menyatu dalam jarak yang ideal.

Memang di atas gunung sana, di Copacabana, sudah ada objek turis yang menarik. Yakni, patung Yesus yang memberkati yang terkenal itu. Tapi, itu sebenarnya hanya buatan manusia yang bisa dilakukan siapa saja. Hanya soal waktu dan uang. Tapi, tidak jauh dari Pangandaran ada objek yang juga tidak ada duanya di Indonesia: sungai yang dalamnya lebih 20 meter yang kanan-kirinya berupa tebing berhutan alami yang indah. Objek ini dinamakan Green Canyon, untuk tidak menjiplak begitu saja Grand Canyon di Amerika.

Memang, kalau orang berperahu menyusuri sungai ini sebenarnya tidak akan ingat Grand Canyon, melainkan lebih mengasosiasikannya dengan objek wisata Guilin di Tiongkok yang terkenal itu.

Dua objek utama Pangandaran itu (pantai ganda dan Green Canyon) benar-benar sudah cukup menarik untuk membuat orang bisa tinggal tiga hari sampai seminggu di Pangandaran. Apalagi, kelak, kalau lengkung pantai-pantai karang di sebelah barat Pangandaran yang masih asli itu juga dikembangkan. Apalagi, kalau di kawasan ini sekaligus dikembangkan pusat kebudayaan Sunda sebagai daya tarik malam harinya.

Lima tahun lagi, pendapatan per kapita rakyat Indonesia pasti mencapai USD 6.000. Sekarang saja sudah USD 3.200. Ketika itu terjadi, bisa dibayangkan berapa pendapatan per kapita orang Jakata dan Bandung. Saya perkirakan akan ada sekitar 5 juta orang di dua kota itu yang pendapatan per kapitanya sudah di atas USD 15.000. Orang dengan pendapatan seperti itu tidak memikirkan lagi rumah, mobil, pakaian dan makan. Pikirannya hanyalah: kalau libur mau ke mana! Inilah pasar yang harus ditangkap Pangandaran yang begitu dekat dari Jakarta. Hanya 40 menit penerbangan.

Sebaliknya, orang dengan pendapatan seperti itu sudah tidak mau lagi berkunjung ke tempat yang kumuh dan tidak bersih. Kondisi Pangandaran sekarang belum memenuhi selera mereka.

Memang hambatan untuk menaikkan kelas Pangandaran masih sangat besar. Apalagi, di era otonomi seperti sekarang. Tidak akan gampang menemukan bupati yang punya ide besar, pikiran besar, dan ambisi besar untuk membuat sejarah baru Pangandaran. Kalau yang terpilih hanya kelas bupati yang biasa-biasa saja, rasanya masih akan sangat lama mengharapkan Pangandaran menjadi idola nasional.

Bahkan, sangat mungkin, seumur hidupnya kelak Pangandaran tidak akan bisa menjadi primadona. Mengapa?

Dengan penanganan ala kadarnya sekarang ini saja daya tarik ekonominya sudah muncul. Akibatnya, hotel-hotel kecil, warung-warung kecil, dan pedagang musiman berdatangan ke sini, menempati tanah mana pun yang mereka incar. Dalam waktu lima tahun ke depan perkembangan yang tidak terencana ini akan membuat Pangandaran kian tidak menarik dan untuk membenahinya sudah sangat sulit.

Persoalan sosial sudah akan menjadi sangat sensitif dan untuk menanganinya perlu biaya tersendiri yang tidak akan terjangkau. Kalau ini yang terjadi, jangan lagi mengharapkan Pangandaran bisa menjadi bintang Nusantara, apalagi bintang dunia.

Kalau kesadaran itu sudah muncul sekarang, sebenarnya penanganannya masih manageable. Masih bisa ditemukan konsep “membangun tanpa menggusur” yang ideal. Prinsipnya, tidak boleh ada penduduk setempat yang terpinggirkan dan tidak menikmati kemajuan Pangandaran. Namun, juga tidak harus prinsip itu membuat Pangandaran tidak bisa dikembangkan. Pasti akan ditemukan konsep “membangun tanpa menggusur” yang tepat.

Masyarakat Sunda sebenarnya punya modal hebat untuk mewujudkan itu. Seorang tokoh lokal Sunda pasti bisa mewujudkan konsep itu. Saya tidak kenal orangnya, tidak tahu namanya, tapi tahu dan merasakan karya-karya hebatnya. Dia adalah pemilik jaringan restoran masakan Sunda, Bumbu Desa, yang kini berkembang pesat ke seluruh Indonesia.

Ketika saya ke geotermal Kamojang dan Darajat bulan lalu, saya menginap di resor yang bernama Kampoeng Sampireun. Saya sangat mengagumi konsep resor Kampoeng Sampireun ini. Konsep “membangun tanpa merusak” yang sempurna sekali. Selera arsitek yang merencanakan Kampoeng Sampireun ini sangat tinggi, berbasis lokal, dan bisa memperhatikan need masyarakat internasional.

Saya sangat kagum melihat hasil akhir Kampoeng Sampireun itu: bagaimana kolam alami itu bisa jadi sentrum sebuah resor yang di sekelilingnya cottages independen yang begitu menyatu dengan alam. Resor-resor supermahal di Ubud, Bali, juga sangat menarik, tapi tidak ada yang memiliki sentrum seperti yang dikonsepkan di Kampoeng Sampireun.

Intinya, penanganan Pangandaran tidak perlu diserahkan ke orang Jakarta atau orang asing. Orang Sunda memilikinya. Mulai konsep, perencanan sampai pelaksanaan. Komplet. Sudah terbukti pula. Yang diperlukan adalah sebuah keputusan dari pihak yang punya otoritas membuat keputusan.

Serahkan kepada dia soal bentuk penanganan: apakah dikembangkan dengan konsep modern atau menggunakan konsep tradisional-alami. Atau gabungan dari keduanya. Yang jelas, daratan yang menghubungkan pantai timur dan pantai barat ini tidak terlalu luas dan sudah penuh dengan perumahan penduduk. Hanya sekitar setengah kilometer.

Kalau si perencana memutuskan membuat konsep modern dengan bangunan-bangunan pencakar langit di sini, tetap harus diperhatikan sempitnya lahan itu agar hak-hak publik tidak hilang. Misalnya, semua bangunan itu nanti harus merelakan lantai dasarnya untuk plaza terbuka buat lalu lintas publik.

Namun, kalau konsepnya nanti dipilih yang tradisional, nah, saya harus menyerah: arsitek Sunda yang saya sebut tadi jangan diragukan kemampuannya! (*)

Dahlan Iskan
CEO PLN

Read more »

CEO PLN Note : Geotermal; Gara-gara Nila Setitik Jangan Rusak Susu Se-Malinda

Dimulai oleh Aceh, Selanjutnya Tinggal Kopi

Senin, 11 April 2011

Akhirnya ketemu juga cara terbaik untuk mempercepat proses dimulainya pembangunan “geotermal. Indonesia begitu kaya dengan geotermal yang bisa dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), tetapi begitu kecil yang sudah dimanfaatkan. Luar biasa besarnya kendala untuk membangun PLTP itu.

Yang lucu, kesulitan itu terjadi bukan pada cara mengerjakan proyek geotermalnya, melainkan pengurusannya. Prosesnya begitu ruwet sehingga potensi geotermal praktis tersandera oleh birokrasi itu.

Sudah banyak seminar, rapat kerja, dan surat keputusan dibuat, tetapi belum juga menemukan cara yang terbaik. Lebih tepatnya, belum juga ada keberanian untuk memutuskan cara terbaik itu yang dipilih. Kemudian, terbetik kabar dari Aceh. “Cara Aceh” saya yakini menjadi yang terbaik sehingga apa salahnya diterapkan di seluruh Indonesia. Please, bapak-bapak yang berwenang, putuskanlah!

“Cara Aceh” segera dilaksanakan Pemda Aceh untuk membangun PLTP Seulawah, yang potensi listriknya hingga 200 MW. Tendernya berlangsung sekarang ini. Cara itu sebaiknya menjadi koreksi total atas proses pengadaan geotermal yang berlaku sekarang, yang ruwet itu.

Kita tidak perlu malu belajar dari Aceh. Tidak perlu sungkan meniru apa yang ditemukan dan dilakukan Pemda Aceh itu. Saya tidak tahu siapa penemu ide tersebut. Yang jelas, Pemda Aceh berani mulai menerapkannya. Kata “berani” itu harus ditekankan karena sering banyak ide baru yang baik, tapi belum tentu ada yang berani menerapkannya.

Inti dari cara baru model Aceh itu adalah tersedianya pihak yang menyiapkan dana khusus untuk melakukan pengeboran eksplorasi satu sumur. Dana itu sebesar USD 7,5 juta atau sekitar Rp 70 miliar. Dari pengeboran ini akan diketahui secara pasti apakah di wilayah itu ada-sumber panas bumi atau tidak.

Maklum, belum tentu satu wilayah yang sudah ditetapkan sebagai wilayah panas bumi benar-benar bisa menghasilkan panas bumi. Perlu pengeboran satu sumur dengan biaya Rp 70 miliar untuk memastikan itu.

Memang ketika pemerintah menetapkan di mana saja ada potensi panas bumi sudah terlebih dahulu melakukan kajian geologis. Tetapi, kajian itu bersifat teoretis berdasar hitungan-hitungan geologis yang ada. Tidak jarang wilayah yang sudah ditetapkan memiliki potensi panas bumi itu setelah dilakukan pengeboran eksplorasi ternyata bodong.

Itulah sebabnya proyek geotermal mengandung risiko yang tinggi bagi investor. Ada unsur ketidakpastian. Ada risiko yang besar. Para investor maunya mentransfer risiko itu ke PLN dalam wujud permintaan tarif listrik yang tinggi. PLN yang tidak bisa menjual listrik ke masyarakat dengan harga tinggi tentu keberatan menerima transfer risiko itu. Akibatnya, proyek geotermal tidak seperti lipstick yang muter-muter di Bibir Mer, tapi hanya muter-muter seperti susur (sekepal tembakau rajang) di bibir nenek tua.

Problem “muter-muter” itu akan hilang dengan sendirinya kalau “cara Aceh” dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan model Aceh tersebut, investor tidak menanggung risiko yang besar. Biaya pengeboran eksplorasi tersebut tidak menggunakan uang sendiri, melainkan menggunakan dana pihak lain. Pihak lain itulah yang menanggung risiko. Kalau gagal, uangnya hilang. Kalau berhasil, dia memperoleh sejumlah saham di usaha geotermal tersebut.

“Lembaga lain” dalam kasus Seulawah, Aceh,  kebetulan adalah sebuah lembaga di Jerman. Lembaga itulah yang menyediakan dana USD 7,5 juta tersebut dalam bentuk hibah ke Pemda Aceh. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk melakukan drilling eksplorasi geotermal Seulawah. Kalau pengeboran itu gagal menemukan panas bumi, Pemda Aceh tidak menikmati apa-apa dari hibah tersebut. Tetapi, kalau ternyata berhasil, Pemda Aceh akan memiliki sejumlah saham di usaha geotermal tersebut.

Berdasar kesepakatan seperti itu, Pemda Aceh melakukan lelang geotermal Seulawah. Investor sangat antusias mengikuti lelang itu karena sudah tahu risikonya kecil. Mereka tahu siapa pun yang memenangi lelang tersebut bakal mendapatkan dana USD 7,5 juta untuk melakukan pengeboran eksplorasi plus kewajiban menggandeng Pemda Aceh sebagai pemegang saham. Kalau eksplorasi itu berhasil, barulah investor yang memenangi tender melakukan pengeboran-pengeboran lanjutan untuk mendapatkan uap panas bumi untuk pembangkit listrik.

Model itu juga bisa membuat persaingan lebih baik, dalam arti pemerintah bisa mendapatkan sumber listrik lebih murah. Tiadanya risiko yang besar di investor membuat investor berani menawarkan harga lebih rendah pada saat lelang.

Yang lebih penting lagi, proyek geotermal tersebut akan bisa lebih cepat dikerjakan. Itu bakal sangat berbeda dengan lelang-lelang geotermal yang berlaku di seluruh Indonesia selama ini. Pemda selama ini melelang geotermal dengan data yang masih penuh dengan risiko. Akibatnya, pemenang lelang tidak bisa segera mengerjakan proyeknya. Mengapa?

Pertama, investor tidak akan berani mempertaruhkan dana Rp 70 miliar hanya untuk “berjudi” melakukan pengeboran eksplorasi. Siapa orang yang mau membiayai pengeboran semahal itu tanpa ada kepastian hasilnya?

Kedua, pemenang lelang mengalami kesulitan untuk mencari dana pinjaman. Sangat sulit mengharapkan lembaga keuangan memberikan kredit kepada usaha yang tingkat ketidakpastiannya begitu tinggi.

Dua hal itulah yang sebenarnya menjadi inti dari persoalan mengapa proyek-proyek geotermal berjalan amat lambat. Kesan bahwa PLN ogah-ogahan membeli listrik dari geotermal memang ada benarnya, tapi juga sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi kesulitan-kesulitan dalam memulai proyek itu.

Soal harga hanyalah satu di antara 32 masalah yang harus dinegosiasikan. Tetapi, kesan selama ini hanya harga yang menentukan. Padahal, faktor harga hanyalah satu titik nila. Buktinya, banyak kasus PLN sudah menyetujui harga, tetapi tidak juga bisa segera deal. Geotermal Sarulla di Sumut itu, misalnya. PLN sudah menyetujui harganya hampir setahun yang lalu.
Hingga hari ini, perjanjian jual-beli listriknya belum bisa ditandatangani. Masih ada saja keinginan investor yang diajukan ke pemerintah. Maka, bagi PLN, soal harga listrik geotermal telah menjadi noda yang menimpa citranya. Harga listrik geotermal bagi PLN ibarat “gara-gara nila setitik rusaklah susu se- Malinda”.

Tentu tidak mungkin kita mengharapkan lembaga Jerman itu memberikan hibah ke semua pemda yang memiliki potensi geotermal. Bahwa Jerman mau memberikan hibah kepada Aceh, itu dilakukan karena unsur Acehnya. Mungkin pintar-pintarnya gubernur Aceh mencari partner.

Lalu, siapa yang sebaiknya menjadi “Jermannya” untuk semua ladang geotermal se-Indonesia?

Tidak ada lain kecuali pemerintah Republik Indonesia. Alasannya jelas: pemerintah sudah menetapkan tujuan pembangunan yang mengutamakan green energy. Pemerintah juga sudah menargetkan harus memiliki listrik dari geotermal sebesar 4.000 MW pada 2014. Kalau target itu terwujud, Indonesia memang akan berkibar ke seluruh dunia. Indonesia-lah negara terbesar di dunia yang menggunakan geotermal!

Hingga hari ini, listrik geotermal Indonesia baru mencapai 1.050 MW. Baru 25 persen dari target. Saya bisa memastikan tidak mungkin target 2014 tersebut dicapai tanpa ada terobosan yang radikal. Terobosan itu kini sudah ada. Dimulai oleh Aceh. Kita tinggal meng-copy saja. Kalau tidak, proyek-proyek geotermal di Indonesia hanya akan menjadi Sarulla-Sarulla berikutnya. Bahkan, lebih buruk daripada itu.

Untuk meniru “cara Aceh” itu memang perlu anggaran negara. Tetapi, nilai rupiahnya tidak besar-besar amat. Katakanlah tahun ini kita akan memprioritaskan 25 PLTP. Maka, dana yang perlu disiapkan adalah USD 187,5 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun. Sama dengan biaya membangun satu gedung baru di DPR.

Dana tersebut mungkin bisa disediakan dalam dua tahun sehingga setahun perlu hanya sekitar Rp 750 miliar. Dana itu juga tidak akan hilang. Katakanlah seperempatnya akan gagal. Masih ada – yang berhasil. Dari yang berhasil itu, pemerintah bisa mendapatkan hak sahamnya. Nilai saham itu bisa lebih tinggi daripada dana yang sudah dikeluarkan sehingga pemerintah juga bisa mendapatkan gain.

Dengan demikian, potensi geotermal yang mencapai 29.000 MW yang baru bisa dimanfaatkan 1.050 MW itu akan menjadi kenyataan. Angka 29.000 MW itu sendiri berlebihan. Yang realistis mungkin hanya 15.000 MW, tapi bahwa yang benar-benar menghasilkan listrik baru 1.050 MW adalah keterlaluan.

Begitulah. Mungkin dengan cara itu memang masih akan ada nila, tapi tidak akan sampai bisa merusak susu se-Malinda! (*)

Dahlan Iskan
CEO PLN

Read more »

CEO PLN Note : Bagaimana dengan Lombok Barat?

Akhirnya saya memutuskan untuk menyerahkan perbaikan kualitas layanan di Lombok Barat kepada pimpinan PLN Lombok. Ini karena pimpinan PLN Lombok sudah bersama-sama saya membicarakan bagaimana cara, metode, dan terobosan untuk mengatasi persoalan Lombok Timur (lihat catatan edisi kemarin). Lombok Barat tentu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Itu juga sekaligus untuk membiasakan jajaran PLN di cabang menyelesaikan persoalan setempat tanpa harus, misalnya, menunggu saya datang. Saya percaya bahwa dengan pengalaman merumuskan penyelesaian kelistrikan Lombok Timur kemarin, cara-cara yang sama bisa ditemukan oleh temanteman PLN di Cabang Lombok untuk memperbaiki pelayanan di Lombok Barat.

Kemarin pagi, waktu saya lebih banyak untuk memecahkan persoalan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jeranjang di Lombok Barat. Proyek PLTU itu mengalami keterlambatan yang parah. Karena itu dalam rapat yang amat detil kemarin pagi, saya menetapkan tanggal- tanggal yang harus dicapai. Misalnya, kapan water intake selesai, kapan back feeding terlaksana, kapan individual test, kapan komisioning, tanggal berapa penyelesaian pemasangan batu tahan api dan seterusnya. Semua itu disinkronkan agar bisa ditargetkan tanggal 15 Mei bulan depan sudah bisa dilakukan penyalaan api pertama. Yakni api untuk memanasi boiler secara pelan-pelan sehingga si boiler tidak kaget. Penyalaan api pertama ini akan dilakukan dengan menggunakan kayu agar panasnya tidak berlebihan. Setelah itu akan digunakan minyak solar. Setelah itu baru, kelak digunakan batubara.

Tahapan ini dilakukan agar boilernya tidak langsung dipanasi dengan batubara yang suhunya bisa mencapai 600 derajat Celcius. Boiler itu harus dipanaskan dulu 100 derajat, lalu naik pelanpelan mencapai 300 derajat dan akhirnya kelak 600 derajat. Tahapan penting yang masyarakat perlu tahu adalah apa yang akan terjadi di sekitar tanggal 20 Mei. Pada saat itu nanti PLTU akan mengeluarkan suara gemuruh seperti bunyi pesawat jet. Bunyi itu timbul dari boiler yang lagi “dicuci” dengan uap. Pipa-pipa boiler yang ketika dipasang kemungkinan ada kotoran di dalamnya harus dibersihkan. Caranya dengan memasukkan uap ke dalam pipa-pipa itu. Uap tersebut ditahan di dalam pipa sampai tekanan tertentu. Lalu dilepas ke udara. Saat melepas uap itulah timbul bunyi gemuruh. Bunyi itu akan berulang-ulang setiap sekitar 10 menit sampai selama satu minggu. Kalau dalamnya pipa-pipa tersebut sudah dinyatakan bersih bunyi seperti itu tidak pernah ada lagi. Dengan tanggal-tanggal pencapaian itu maka listrik pertama dari PLTU ini harus sudah keluar pada pertengahan bulan Juli. Memang masih banyak kesulitan, tapi harus diatasi dengan kesungguhan yang tinggi.

Misalnya masih banyak peralatan yang belum tiba dari Tiongkok. Temanteman PLN di proyek lantas menganalisis dengan teliti. Kalau kita harus menunggu alat-alat tersebut dari Tiongkok bisa jadi akhir tahun kelak pun belum bisa jadi. Karena itu, PLN minta mereka melakukan pembelian alat-alat tersebut di dalam negeri. Sebab semua yang diperlukan untuk mengganti alat yang ditunggu itu bisa dibeli di Indonesia. Kontraktor menyetujui jalan keluar ini. Begitulah, sampai jam 12.00 siang rapat belum selesai. Tapi kami senang bisa mencari terobosan itu. Pukul 13,00 kami baru bisa ke Selong, Lombok Timur. Saat makan siang yang sudah kesorean itulah saya kaget. Bupati Lombok Timur tiba-tiba bergabung di restoran. Kami pun membicarakan tindak lanjut pengambilalihan jaringan di Rinjani. Pak Bupati sangat antusias sehingga persoalan pun bisa selesai dengan cepat. (*)

Read more »

CEO PLN Note : Memecahkan Jeleknya Pelayanan Listrik di Lombok

Akhirnya saya harus ke Lombok. Begitu mendarat di Mataram kemarin sore, acaranya langsung rapat dengan seluruh jajaran PLN Lombok. Saya ingin tahu sendiri mengapa pengaduan mati lampu begitu luas di Lombok ini. Rapat pun berjalan amat detil. Bahkan saya ingin tahu wilayah per wilayah. Persoalan listrik di Lombok tidak boleh seperti ini. Apalagi, sejak Juni tahun lalu tidak ada lagi persoalan kekurangan daya. Jumlah pembangkit cukup untuk memenuhi beban puncak seluruh Lombok. Persoalan yang muncul sekarang ini murni masalah operasional di lapangan. Tadi malam saya minta soal Lombok Timur didahulukan untuk dibahas. Ternyata benar. Lombok Timur memang sangat menderita. Bayangkan satu jalur distribusi listrik sepanjang 153 kms di Lombok Timur mengalami gangguan 71 kali selama sebulan Maret kemarin. Ini sama saja dengan listrik mati dua kali sehari. Sangat memprihatinkan.

Karena itu kami bahas apa penyebab kejadian yang begitu parah. Inilah gangguan jaringan yang mencapai rekor terparah se Indonesia. Tidak ada di mana pun yang gangguan jaringannya separah Lombok Timur ini. Jaringan yang parah itu selama ini dikenal sebagai ’’Jaringan Rinjani’’. Yakni jaringan peninggalan koperasi listrik Rinjani. Akibat gangguan ini, pembangkit-pembangkit listrik milik PLN ikut mati. Maka dampaknya tidak hanya diderita para pelanggan di sepanjang jaringan 153 kms itu Melainkan juga ke pelanggan di luar itu. Mengingat jaringan sepanjang 153 kms ini menyumbang 60% gangguan di seluruh Lombok Timur, maka rapat saya fokuskan untuk menuntaskan persoalan jaringan Rinjani ini. Kami putuskan 12 langkah sekaligus yang harus dilakukan insan PLN di Lombok Timur. Satu di antara 12 langkah konkret tersebut adalah mengambil alih pengoperasian jaringan itu. Selama ini jaringan tersebut dikelola eks koperasi.

Akibatnya kalau ada gangguan di situ PLN tidak bisa intervensi. Paling-paling PLN hanya menelepon pengelolanya untuk memperbaiki. Soal kenyataannya diperbaiki atau tidak, itu terserah pada pengelola jaringan tersebut. Memang akan banyak masalah yang harus diselesaikan sebelum pengambilalihan itu. Termasuk sekitar 8.000 pelanggan yang belum mampu membayar biaya penyambungan. Untuk itu PLN sudah menyiapkan langkah agar pengambilalihan ini tidak terhambat oleh persoalan itu. Mengingat akhirnya nama baik PLN juga yang tercemar, maka saya putuskan agar jaringan ini diambil alih. Waktunya pun sudah kami tentukan: 15 April minggu depan. Mudah-mudahan tidak ada masalah dalam pengambilalihan ini. Dengan keputusan ini, maka jaringan yang menjadi penyumbang terbesar gangguan loistrik di Lombok Timur akan teratasi. Langkah-langkah lain adalah pertama, pemecahan penyulang Rinjani menjadi 2 penyulang dari PLTD Paokmotong.

Dengan demikian titik gangguan Rinjani ujung dapat terlokalisasi sehingga daerah padam dapat diminimalisasi. Kedua, penyulang yang rawan gangguan dari pohon diganti dengan A3CS/MVTIC. Ketiga, koordinasi relay proteksi dari PLTD Paokmotong sampai ujung jaringan dibetulkan. Keempat, percepatan pembongkaran jaringan eks KLP yang tidak standar (1 phasa). Kelima, total maintenance kontrak penyulang Rinjani dengan SLA yang jelas, baik pemeliharaan preventif maupun korektif. Keenam, mengganti recloser dengan pole mounted circuit breaker di penyulang Rinjani karena setting relay recloser tidak sensitif dengan beban kecil. Ketujuh, mengganti fuse link CO yang saat ini kapasitasnya besar disesuaikan dengan bebannya. Kedelapan, membangun GH di Aikmel untuk memecah menjadi 3 penyulang. Kesembilan, pemasangan LBS Motorized di setiap pencabangan.

Kesepuluh, penyeimbangan beban gardu distribusi/unbalance load. Kesebelas, mempercepat pengoperasian GI Selong dan Pringgabaya. Begitulah, Lombok Timur harus beres sebelum 30 April 2011. Dengan langkah-langkah itu mati lampu bisa dikurangi sangat drastis. Sebab, sekali lagi listrik untuk Lombok sudah cukup. Tinggal manajemennya harus lebih baik. Bagaimana dengan Lombok Barat? Karena sampai tadi malam baru bisa menyelesaikan persoalan Lombok Timur, maka akan diapakan Lombok Barat baru akan dibahas siang ini. Rasanya inilah rapat paling mendetil yang pernah saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan pelayanan listrik di suatu daerah di tanah air. Hasil rapat untuk Lombok Timur ini harus sudah dirasakan masyarakat paling lambat akhir bulan ini. (*)

Read more »

CEO PLN Note : ”Merdeka Listrik” Kalselteng Dikebut

Baru empat hari pulang dari Muara Teweh, Buntok dan Palangkaraya, saya kembali lagi ke Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng). Banyak acara di Jakarta harus saya batalkan. Kali ini saya ke Batulicin, Pagatan dan Asam-asam. Ketertinggalan Kalselteng dalam mengatasi krisis listrik sangat mengganggu pikiran. Saya ingin mengecek langsung apakah persiapan Kalselteng “merdeka listrik” sebelum hari kemerdekaan nasional 17 Agustus 2011 tidak akan gagal lagi.

Di Asam-asam saya memilih tidur di mess karyawan agar pagi-pagi bisa melihat lagi proyek PLTU yang kini sedang dikebut siang-malam itu. Ini agar penyelesaian proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) unit 3 dan 4 segera terwujud.

Saya melihat khusus unit 3, praktis tinggal pengerjaan tahap akhir. Dua bulan lagi sudah bisa dilakukan first firing–mulai menyalakan api. Dengan demikian, di bulan Juli sudah mulai bisa menghasilkan listrik. Sedang unit 4 akan menyusul tiga bulan kemudian.

Di Asam-asam saya juga melihat lokasi untuk rencana penambahan PLTU unit 5 dan 6 yang lebih besar lagi. Kalau ini sudah terlaksana maka Asam-asam menjadi kompleks PLTU terbesar di luar Jawa. Memang sudah waktunya Kalselteng yang kaya akan batu bara menegakkan akal sehat: mempunyai PLTU batu bara yang besar. Sangat ironis, kawasan gudang batu bara dunia ini bisa sampai krisis listrik.

Sementara proyek-proyek itu belum jadi, krisis listrik di Kalselteng diatasi dengan cara mahal dulu. Yang penting krisis listrik sudah harus berakhir sebelum 17 Agustus 2011 nanti. Maka perlu saya cek persiapan pengadaan pembangkit-pembangkit untuk Tanjung (20 MW), Amuntai (20 MW), Palangkaraya (20 MW) dan Sampit (10 MW), Pagatan (4 MW). Sejauh ini teman-teman PLN di wilayah Kalselteng sudah memastikan program ini akan bisa terlaksana.

Memang masih ada persoalan. Transmisi yang akan dipergunakan untuk mengirim listrik dari Asam-asam ke kawasan Batulicin, Pagatan, Kotabaru belum selesai. Ini karena masih ada pemilik perkebunan yang belum mau dilewati transmisi.

Teman-teman PLN sedang membicarakan ini. Saya berharap pembicaraan itu bisa berhasil. Kalau tidak maka masyarakat kawasan Tanah Bumbu terancam tidak akan bisa merdeka listrik. Tanah Bumbu akan tertinggal dari daerah lainnya. Tapi penyebabnya jelas. Bukan lagi karena PLN, tapi karena daerah itu sendiri.

Selama di Tanah Bumbu saya sempat minta diantarkan ke kawasan baru yang akan dipergunakan untuk ibukota kabupaten ini. Kunjungan ini saya anggap penting untuk melihat masa depan daerah yang kini dieksploitasi habis-habisan kekayaan alamnya ini. Saya ingin melihat apakah perkembangan ekonomi wilayah ini se-gegap gempita ekspor batu baranya. Kalau perkembangan ekonominya luar biasa tentu listriknya harus disiapkan sejak sekarang. Agar listrik tidak menjadi penghambat kemajuan suatu daerah.

Dari kunjungan ini saya belum bisa menarik kesimpulan bagaimana masa depan Batulicin. Kota lama Batulicin seperti dibiarkan tumbuh tanpa perencanaan. Mungkin karena sudah terlanjur terlalu semrawut. Perkembangan kota yang sangat dinamis ini seperti tidak mendapat imbangan kebijakan penataannya. Saya bayangkan perkembangan kota Batulicin akan sangat tidak menyenangkan. Tidak akan ada bedanya dengan kota-kota kacau lainnya.

Maka saya tidak punya harapan besar untuk masa depan kota Batulicin. Harapan baru tinggal ke kota baru yang sudah disiapkan bupati lama. Maka saya ingin ke “kota baru” itu. Benarkah “kota baru” ini nanti bisa berkembang baik dan menjadi alternatif baru “kota lama” Batulicin.

Pemilihan kawasan “kota baru” ini saya lihat sudah betul. Yakni tidak jauh dari kota lama, namun tanah di kawasan “kota baru” ini berada di ketinggian yang cukup. Mungkin sekitar 5 meter lebih tinggi dari kota lama. Ini penting dan bagus agar tata kotanya bisa lebih baik dan tidak terancam banjir di masa depan.

Sudah ada jalan kembar di kota baru ini. Bangunan-bangunan kantor pemerintah kabupaten juga sudah banyak berdiri di sini. Namun kondisinya tidak memberikan harapan. Jalan kembar itu, kantor-kantor itu, dan kawasannya seperti tidak terurus. Kawasan ini seperti sudah sekitar satu tahun tidak ada sentuhan baru atau perawatan baru. Saya tidak melihat ada geliat baru di kota baru ini.

Adakah bupati baru Tanah Bumbu tidak semangat mengembangkan kota baru ini? Adakah dia punya konsep lain? Ataukah masih mikir-mikir? Ke mana Tanah Bumbu akan dibawa kini masih menjadi tanda tanya besar?

Ini memang agak berbeda dengan bayangan saya sebelum tiba di Tanah Bumbu. Saya kira, dengan kekayaannya itu, Tanah Bumbu, khususnya Batulicin dikelola dengan khusus. Ternyata tidak. Melihat Batulicin sekarang saya teringat akan masa-masa banjir di Samarinda tahun 1970-an. Waktu itu penebangan hutan lagi gila-gilaan. Ekspor kayu lagi luar biasa. Sungai Mahakam penuh dengan kapal Jepang yang besar-besar. Tapi kota Samarinda tumbuh semrawut. Memang banyak “orang kaya baru” tapi hidupnya tidak teratur. Kurang lebih suasana seperti itulah di Batulicin.

Semula saya kira Batulicin memberikan harapan masa depan. Apalagi saya dengar bupati barunya masih sangat muda (28 tahun). Saya kira bupati muda, baru dan kaya memiliki ambisi baru yang akan membuat kabupaten ini luar biasa. Ternyata belum kelihatan sama sekali.

Padahal saya ke Batulicin siap dengan konsep kelistrikan yang baru. Misalnya, setelah transmisi ke Batulicin selesai tahun ini, PLN akan menggelar kabel bawah laut menuju Pulau Laut. Ini agar listrik di Kota Baru sama baiknya dengan yang di daratan nantinya. Bahkan pelabuhan besar bisa dibangun di Pulau Laut dengan dukungan listrik yang cukup.

Kalau Pulau Laut punya pelabuhan besar, lalu sangat mungkin dibangun jembatan seperti Jembatan Madura dari Pulau Laut ke daratan Kalimantan di Batulicin, maka kolaborasi dua kabupaten ini akan membuat kawasan itu punya masa depan yang hebat. Bahkan tidak mustahil ekonomi Kalsel akan bergeser ke Tanah Bumbu dan sekitarnya.

Harapan itu kini tertumpu pada puncak bupati Tanah Bumbu yang baru, yang muda (termuda di Indonesia) dan yang kaya. Bahwa selama delapan bulan masa jabatannya belum ada tanda-tanda kemajuan, siapa tahu bupati itu masih memikirkan perencanaannya. Kalau tidak, sang bupati akan kehilangan waktu dan kesempatan membuat sejarah baru di kampung halamannya.

Tentu dalam waktu dekat saya masih harus ke Kalselteng lagi. Untuk melihat jalur Banjarmasin Rantau-Barabai-Amuntai-Tanjung. Sekalian untuk nostalgia.

Saya pernah melewati jalur ini tapi 40 tahun yang lalu. Yakni ketika pengantin baru, mengantar istri saya ke makam leluhurnya di Martapura. Dari sini lalu naik kendaraan umum menuju Samarinda lewat Tanjung, Kuaro dan Balikpapan. Waktu itu saya terpaksa berbohong kepada sopir agar bisa duduk di depan. “Istri saya lagi hamil,” kata saya. Saya kasihan kepada istri kalau harus berjejal di bak belakang mobil jeep land rover untuk perjalanan satu hari satu malam dengan kondisi jalan yang waktu itu sangat berguncang. Apalagi mobil harus menyeberangi beberapa sungai karena belum ada jembatan –saya lupa entah di sungai apa saja waktu itu.***

Read more »

CEO PLN Note :“Balas Dendam” untuk Kalselteng

Saya merasa berhutang besar kepada Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dua provinsi yang menjadi satu sistem kelistrikan itu termasuk yang kurang sukses dalam menjalankan program mengatasi pemadaman bergilir.

Penyebabnya adalah melesetnya janji pengusaha yang memenangkan tender pengadaan pembangkit di Kalsel-Kalteng (Kalselteng). Bahkan, pengusaha tersebut akhirnya gagal memenuhi kontraknya. PLN kehilangan waktu yang sangat mahal. PLN harus memperbaiki diri dalam kaitannya dengan penilaian terhadap bonafide tidaknya perusahaan yang menjadi pemasok.

Sebagai penebusan atas kekeliruan itu, PLN menetapkan empat langkah sekaligus untuk Kalsel dan Kalteng. Ini saya kemukakan dalam “rapat darurat” dengan para pimpinan PLN di Palangkaraya Sabtu pagi lalu. Saya menggunakan istilah “rapat darurat” karena rapatnya saya adakan di halaman Stadion Toeah Pahoe, Palangkaraya, jam 06.30. Yakni setelah saya bersama teman-teman PLN jalan pagi mengelilingi stadion itu.

Kebetulan di halaman stadion tersebut ada hamparan pasir yang sangat rata karena baru saja terkena hujan malam sebelumnya. Enak sekali pasir itu untuk menuliskan angka-angka kebutuhan listrik di Kalsel-Kalteng. Di situlah kami menganalisis kebutuhan listrik dan bagaimana mengatasinya.

Misalnya, untuk Palangkaraya. Selama ini hanya punya pembangkit 16 MW. Dalam rapat darurat itu, kami memutuskan untuk menambah 22 MW lagi. Kata-kata “menambah” itu sebenarnya kurang tepat karena justru lebih besar daripada pembangkit  yang sudah ada. Sampit yang semula direncanakan hanya akan bertambah 2,5 MW kami ubah untuk sekalian ditambah 10 MW.

Dengan demikian, sebelum hari kemerdekaan nanti Palangkaraya harus merdeka dari kekurangan listrik.Termasuk hotel dan mal yang selama ini masih diminta untuk menghidupkan genset sendiri-sendiri.

Dengan program ini, tidak perlu lagi seperti itu. Hotel, kalau harus memiliki pembangkit sendiri, akan sangat menderita. Bisa-bisa 25 persen hasil jualan kamarnya habis hanya untuk membiayai listrik. Kalau keadaan seperti itu dibiarkan berlangsung terus, iklim investasi di Kalsel-Kalteng sulit bersaing dengan Jawa.

Perbaikan juga akan dilakukan untuk dua daerah  yang selama ini kualitas listriknya jelek. Tegangannya sangat rendah. Tiga daerah itu adalah Kasongan daerah Tumbang Samba, Sampit daerah Parenggean, dan Panggkalan Bun daerah Pangkalan Banteng.
Penyebab buruknya tegangan di tiga daerah tersebut adalah lokasinya yang terlalu jauh dari gardu induk atau dari pusat pembangkit. Jarak dari gardu induk Palangkaraya ke Kasongan Tumbang Sambah  165  km, dari Pembangkit Sampit ke Parenggean 252 km, dan dari Pembangkit Pangkalan Bun ke Pangkalan Bangteng Asem Baru 268 km.

Tidak mustahil kalau listrik yang dikirim dari gardu induk atau pembangkit sudah banyak “hilang” di perjalanan. Untuk itu, di tengah-tengah jarak tersebut akan “diisi” dengan pembangkit skala 2 MW untuk memperbaiki tegangan tersebut.

Perbaikan juga akan dilakukan di Buntok. Beberapa kawasan yang selama ini dilayani dari gardu induk  yang terlalu jauh bakal dialihkan ke sistem Buntok. Demikian juga di Muara Teweh, penyulang yang terlalu panjang akan diawasi secara khusus.

Sabtu lalu saya memang melakukan perjalanan darat dari Muara Teweh, Buntok, hingga Palangkaraya. Meski pinggang serasa dikocok di sepanjang perjalanan, banyak juga ide keluar untuk memperbaiki sistem kelistrikan di wilayah itu.

Empat langkah sebagai “penebusan” dosa tersebut adalah, pertama, mengadakan pembangkit secara cepat yang harus sudah “menyala”. Dalam empat bulan ke depan sebelum 17 Agustus 2011, seluruh Kalsel-Kalteng harus merdeka dari kekurangan pembangkit. Khusus untuk Kalsel masih akan diputuskan minggu ini karena keperluannya jauh lebih besar.

Meski begitu, penambahan tersebut diperlakukan sama, yakni harus sudah beres sebelum 17 Agustus 2011. Dengan demikian, para pengusaha  mal dan hotel di Kalsel juga diperlakukan sama dengan di Kalteng.

Kedua, seluruh daftar tunggu sudah harus habis sebelum 30 Mei 2011. Itu berarti rumah-rumah  yang selama ini meminta listrik dan belum terlayani sudah harus dilayani. Kecuali yang rumahnya memang sangat jauh dari jaringan listrik.

Ketiga, keperluan listrik di beban puncak pun akan dipenuhi  PLN. Dengan begitu, tidak akan ada lagi permintaan dari  PLN agar mal dan hotel harus menyalakan genset sendiri. Permintaan seperti itu hanya akan dilakukan sesekali kalau keadaannya darurat. Misalnya, ada bencana yang mengakibatkan pembangkit PLN rusak. Itu pun PLN akan memberikan biaya kemahalan akibat menyalakan genset sendiri tersebut. Itu sudah harus terjadi sebelum 17 Agustus 2011.

Keempat, mencukupi jangka panjang listrik di Kalsel-Kalteng. Memang sekarang sudah ada dua proyek PLTU. Asam-Asam 2 x 65 MW dan Pulang Pisau 2 x 65 MW. Dua-duanya sudah dalam pengerjaan. Minggu lalu kami putuskan untuk mempercepat tambahan dua lagi. Asam-Asam akan kami tambah pembangkit yang lebih besar lagi, 2 x 100 MW, dan proyek Sampit 2 x 25 MW juga dipercepat.

Selama proyek-proyek besar tersebut belum jadi, listrik di Kalsel-Kalteng bukan berarti tidak cukup. Seperti yang saya sebutkan, dengan penambahan secara besar-besaran yang akan terjadi sebelum 17 Agustus  2011, listrik di dua provinsi tersebut sudah sangat cukup. Cadangannya juga sudah ada. Hanya, semua itu dilakukan PLN dengan harga energi  yang sangat mahal. Itu berarti PLN bakal rugi sangat besar.

Nah, kalau proyek-proyek besar tersebut selesai, harga energi yang didapat PLN akan lebih murah. Sebab, pembangkit-pembangkit besar tersebut menggunakan batu bara. Sedangkan pembangkit  yang bakal kami adakan dalam waktu dekat ini menggunakan BBM yang sangat mahal.

Persoalan lainnya lagi adalah byar-pet atau mati lampu. Kalau masalah-masalah pembangkit tersebut belum terselesaikan, target di bidang mati lampu masih sulit dirumuskan.

Misalnya, pada 2009, mati lampu terjadi sebanyak 150 kali per pelanggan per tahun. Tahun lalu sudah sangat membaik menjadi  50 kali per pelanggan per tahun. Tahun ini secara nasional sebenarnya sudah kami tetapkan harus turun lagi menjadi 9 kali per pelanggan per tahun rata-rata.

Kalau target jumlah mati lampu itu tercapai, kita sebenarnya sudah bisa mengalahkan Malaysia dari segi jumlah terjadinya mati lampu. Tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat. Di Palangkaraya, misalnya, di antara 418 unit gardu trafo yang ada, yang dulu sering rusak, selama tiga bulan ini baru dua unit yang rusak. Itu terjadi gara-gara banyak trafo atau gardu  yang kelebihan beban.

Karena itu, jumlah trafo juga akan terus ditambah. Tahun lalu saja PLN membeli lebih dari 10.000 unit trafo distribusi. Tahun ini PLN akan membeli lagi 15.000 unit trafo sejenis. Tentu yang sebagian digunakan untuk Kalsel-Kalteng juga.

Kalau bebang trafo-trafo tahun ini berhasil diseimbangkan, persoalan di Kalsel-Kalteng tinggal ini: mengatasi bagaimana agar kabel-kabel penyulang yang  melewati hutan-hutan itu tidak terganggu oleh pohon yang tumbang. Itulah penyebab mati lampu terbesar di Kalsel-Kalteng tahun depan. (*)

Read more »

CEO PLN Note : Tekan Pencurian Listrik dengan Sistem Tender

Di India, badan otorita independen tidak hanya untuk jalan tol (lihat bagian pertama tulisan saya kemarin), tapi juga untuk listrik. India memang punya cara sendiri untuk membenahi keruwetan listriknya. “PLN” New Delhi selalu rugi besar dan pelayanannya sangat parah. Pembenahan itu sudah diuji coba di negara bagian New Delhi yang tak lain juga ibu kota India.

Pemerintah negara bagian New Delhi sudah tidak tahan lagi menanggung beban subsidi listrik. Kerugian “PLN”-nya dari tahun ke tahun terus meningkat. Padahal tarif listrik yang dikenakan kepada masyarakat sudah cukup mahal. Jauh lebih mahal dari tarif listrik di Indonesia. Rata-rata sudah sekitar Rp 1.000/kWh (Indonesia rata-rata Rp 730/kWh).

Dengan tarif seperti itu, seharusnya listrik di New Delhi sudah tidak lagi byar-pet. Tapi, kenyataannya byar-petnya gawat sekali. Sebulan 30.000 pengaduan masuk ke “PLN”-nya New Delhi. Padahal jumlah pelanggannya hanya sekitar 4 juta orang (pelanggan Jakarta 3,7 juta, tahun lalu pengaduannya 5.000).

Penyebab utama kerugian itu ternyata di sistem distribusi listrik. Peralatannya sudah tua dan, ini dia yang keterlaluan: pencurian listrik oleh penduduknya luar biasa. Kerugian tersebut kian lama kian besar sehingga “PLN” New Delhi tidak mampu memperbaiki jaringan, mengganti trafo, dan akhirnya jadi pengemis subsidi.

Yang sangat memalukan: kebocoran listrik (loses) di New Delhi mencapai 53 persen. Bandingkan dengan loses di Indonesia yang tahun lalu sudah berhasil diturunkan menjadi tinggal 9,85 persen. Loses yang tidak masuk akal itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Petugas “PLN” India kalah gesit oleh kepintaran rakyatnya mengakali meteran listrik. Operasi pemberantasan pencurian listrik tidak pernah berhasil dilakukan. Hari ini diberantas, besok sudah mencuri lagi.

Saya sempat berkeliling bagian kota yang disebut Old Delhi. Saya masuk gang-gang yang kumuh di kota itu. Saya perhatikan kabel-kabel listriknya malang-melintang dan saling bergulat dengan serunya. Saya membayangkan betapa sulit memang mengatasi pencurian listrik di sana.

Maka, sebagai senjata pemungkas, sampailah pada keputusan ini: mengubah sistem distribusi secara radikal. Distribusi listriknya dikerjasamakan saja dengan swasta. Kalau swasta yang menangani, mau tidak mau menggunakan pendekatan untung-rugi. Petugas penertiban dari swasta akan lebih ampuh dalam bekerja.

Untuk itu, diadakanlah tender. Pemerintah mencari partner swasta untuk mendistribusikan listrik di tiap wilayah. Di New Delhi diadakan tiga paket tender: wilayah utara-barat, wilayah timur-tenggara, dan selatan-barat daya. Peminat tender itu ternyata cukup banyak.

Mengapa? Tarif listrik yang rata-rata Rp 1.000/kWh rupanya cukup menarik bagi swasta. Itu akan berbeda kalau tarif listriknya masih rendah. Dengan tarif seperti itu, asal pencurian listriknya rendah, perusahaan sudah bisa untung.

Tingkat kebocoran itulah yang kemudian menjadi pokok yang ditenderkan. Barang siapa bisa menurunkan loses paling rendah, dialah yang menang tender. Di wilayah Delhi utara-barat, grup Tata (konglomerat nomor satu India) memenangi tender tersebut. Waktu tender, Tata menawarkan: sanggup menurunkan loses dari 53 menjadi 31 persen secara bertahap dalam lima tahun. Ternyata
Tata mampu. Bahkan terlampaui menjadi 24 persen. Dua tahun berikutnya menurun drastis lagi. Akhir Desember 2010, kebocoran listrik di Delhi sudah tinggal 13 persen.

Meski masih kalah oleh Jakarta (tahun lalu Jakarta berhasil menurunkan loses-nya menjadi 8,3 persen), pencapaian itu luar biasa. Dalam delapan tahun turun dari 53 menjadi 13 persen. Maka, Delhi Utara, setelah delapan tahun pembenahan, tercatat sebagai wilayah paling kecil kebocoran listriknya. Loses yang 13 persen tersebut sudah langsung menjadi buah bibir di seluruh negeri.

Di Indonesia saat ini sudah banyak daerah yang loses-nya tinggal 6 persen (sudah setara dengan di Korea). Misalnya, di Surabaya Barat, Bukittinggi, Salatiga, dan banyak lagi. Namun, masih ada satu daerah lebih buruk dari New Delhi. Yakni, di Madura yang loses-nya masih 15 persen (sudah turun dari 24 persen dua tahun lalu tapi masih yang tertinggi di Indonesia).

Kalau saja dalam beberapa tahun ke depan loses di New Delhi bisa mencapai apa yang terjadi di Jakarta, perusahaan patungan swasta-pemerintah tersebut bisa meraih untung yang cukup. Maksudnya, cukup untuk terus memperbarui peralatan listriknya.
Demikian juga, pemerintah negara bagian New Delhi tidak lagi direpotkan oleh subsidi. Dengan penanganan seperti sekarang saja, penghematan subsidinya mencapai USD 3 miliar (sekitar Rp 27 triliun) tahun lalu. Dan yang lebih penting, masyarakat tidak ribut karena byar-petnya teratasi dan pengaduannya menurun drastis.

Dari mana perusahaan distribusi tersebut mendapat pasokan listriknya?

Di India, seperti juga di banyak negara, perusahaan listriknya tidak monopoli dari hulu sampai hilir, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, seperti PLN. Masing-masing negara bagian memiliki perusahaan khusus untuk mendistribusikan listrik.

Perusahaan-perusahaan distribusi itu masing-masing membeli listrik sendiri-sendiri pula dari perusahaan-perusahaan pembangkit listrik. Tiap tahun perusahaan distribusi listrik tersebut melakukan tender pembelian listrik. Perusahaan pembangkit yang menawarkan listrik termurah, dialah yang menang.

Bagaimana kalau perusahaan pembangkitnya itu berada jauh di selatan, sedangkan New Delhi di Utara? India, sebagaimana juga di negara lain, memiliki perusahaan transmisi secara nasional. Listrik dari pembangkit tersebut dialirkan ke perusahaan distribusi dengan cara membayar sewa transmisi. Dengan demikian, perusahaan transmisi mirip dengan perusahaan jalan tol. Mengenakan tarif untuk listrik yang lewat berdasar besarnya daya dan jauhnya jarak.

Di samping membeli listrik lewat tender seperti itu, perusahaan distribusi listrik kadang juga membeli listrik secara spot. Misalnya, kalau tiba-tiba ada lonjakan pemakaian listrik pada jam-jam tertentu. Mengingat banyaknya perusahaan distribusi dan perusahaan pembangkit, transaksi listrik itu terus terjadi sepanjang hari. Mirip dengan yang terjadi di bursa saham.

Dengan naiknya harga batu bara dan gas belakangan ini, pembelian listrik dari perusahaan pembangkit juga naik. Itu memukul perusahaan distribusi mengingat tarif listrik kepada pelanggan tidak bisa mengikuti kenaikan harga beli listrik. Perusahaan-perusahaan distribusi itu pun lantas meminta kenaikan tarif listrik kepada badan otorita yang independen tadi.

Di India, badan independen itulah yang menentukan tarif listrik. Bukan pemerintah atau DPR seperti di Indonesia. Komite tersebut memang ditunjuk pemerintah, tapi tidak bertanggung jawab kepada pemerintah. Komite itu benar-benar independen.
Seperti komite gaji wali kota dan anggota DPRD di Jepang. Di Jepang, gaji seorang bupati/wali kota dan anggota DPRD ditentukan oleh komite yang ditunjuk pemda. Anggota komite tersebut terdiri atas sembilan orang. Ada pengusahanya, petani, guru, pensiunan, dan sebagainya. Komite itulah yang menilai berapa sebaiknya gaji para pejabat tersebut.

Demikian juga komite listrik di India. Komite itu berisi berbagai unsur yang dianggap mengerti listrik dan bersifat independen. Komite tersebut bisa mewakili perasaan masyarakat, kalangan industri, dan bisa mengerti juga kesulitan perusahaan listrik. Tidak selalu permintaan kenaikan tarif dikabulkan.

Komite akan membahas usul kenaikan tarif secara komprehensif. Perusahaan listrik akan dievaluasi dulu, apakah permintaan kenaikan tarif tersebut wajar atau tidak. Bisa saja setelah dievaluasi ternyata ketahuan kinerja perusahaan listrik tersebut yang kurang baik. Misalnya, loses-nya yang masih tinggi. Karena itu, di dalam komite tersebut terdapat ahli-ahli manajemen, ahli loses, ahli pembangkitan, dan seterusnya.

Sebaliknya, kalau secara objektif melihat tarif listrik sudah seharusnya naik, komite akan menaikkannya. Kalau tidak, perusahaan listrik tersebut akan merugi dan ujung-ujungnya akan byar-pet lagi. Sekali komite itu sudah menetapkan tarif listrik yang baru, pemerintah dan DPR tidak bisa ikut campur.

Adanya komite listrik maupun komite jalan tol ternyata menjadi solusi bagi negara demokrasi untuk mempercepat kemajuan pembangunan infrastrukturnya.(***)

Read more »

CEO PLN Note : “Pembunuhan Berencana” Bernilai Triliunan Rupiah Setahun

Uji Coba di Tanjung Perak Dulu, Indonesia Timur Bisa Maju

Inilah  “pembunuhan berencana” yang tidak melanggar pasal 340 KUHP (pasal tentang pembunuhan berencana, Red). Inilah “pembunuhan berencana” yang akan bisa menghemat minimal Rp 1 triliun setahun. Inilah “pembunuhan berencana” yang harus dilakukan karena kepepet: di satu pihak jengkel tidak mendapatkan gas, di pihak lain harus melakukan efisiensi secara besar-besaran.

Yang akan “dibunuh” adalah pembangkit listrik yang amat besar di berbagai lokasi. “Pembunuhan” pertama sedang dilakukan secara kecil-kecilan di Tanjung Perak, Surabaya. “Pembunuhan” kedua akan dilakukan secara besar-besaran di Tambak Lorok, Semarang, pertengahan tahun ini. Lokasi lain menyusul karena masih dikaji oleh teman-teman di PLN.

Semua orang tahu bahwa PLN selama ini memiliki banyak sekali pembangkit listrik yang “salah makan”. Pembangkit-pembangkit itu seharusnya diberi “makan” gas. Namun, karena tak ada gas, pembangkit-pembangkit tersebut terpaksa diberi “makan” solar. Mahalnya minta ampun. Di sinilah pemborosan triliunan rupiah terjadi setiap tahun. Entah sudah berapa lama.

Di Semarang, misalnya. Pembangkit listrik sebesar hampir 1.000 MW (kalau dibangun sekarang, menelan dana sekitar Rp 15 triliun) mestinya bisa diberi “makan” gas.

Ada dua skenario untuk mendapatkan gas di situ. Pertama, dari proyek yang disebut pipa gas trans-Jawa. Inilah “jalan tol” gas yang melintang dari Jakarta ke Surabaya lewat Semarang. Pemegang izin proyek tersebut  sudah lama ada, tetapi kabar pembangunannya tidak pernah nyata. Di atas kertas, kalau pipa gas trans-Jawa itu dibangun, fleksibilitas distribusi gas menjadi luar biasa.

Skenario kedua bisa mendapatkan gas dari lepas pantai Semarang. Sumur gasnya ada. Milik Petronas, perusahaan (BUMN) minyak dan gas Malaysia. Petronas sudah setuju menjual gas kepada PLN. PLN juga sudah setuju untuk membeli. Harganya pun sudah disepakati.

Tetapi, transaksi itu tidak bisa terjadi. Gara-garanya sepele: menentukan siapa yang harus membangun pipanya. Untuk membangun pipa dari sumur gas ke Semarang, Petronas tidak diperbolehkan. PLN juga tidak. Begitulah peraturannya. Harus ditunjuk tersendiri siapa yang boleh membangun pipa tersebut.

Kalaupun sampai sekarang pipa itu belum terbangun, bukan karena sulit. Justru karena proyek tersebut termasuk bisnis yang amat menggiurkan. Gula itu kian manis kian banyak semut yang mengincar. Padahal, antarsemut tidak dilarang untuk saling mendahului atau saling berebut.

Akibat perebutan antarsemut itu, PLN menjadi korban. Kesimpulannya: PLN tidak boleh terlalu berharap dari dua skenario tersebut. Harus dicari terobosan lain untuk melakukan efisiensi.

Memang, kalau saja Tambak Lorok bisa mendapatkan gas, akan bisa menghemat biaya separo. Kinerja pembangkit itu juga bisa meningkat 15 persen karena tidak lagi “salah makan”.

Memang, sudah lama teman-teman di PLN jengkel dalam menghadapi kelangkaan gas seperti itu. Tetapi, jengkel saja tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, bisa merugikan kejiwaan. Maka, saya meminta para ahli di PLN yang jumlahnya luar biasa banyak itu berpikir di luar kebiasaan. Energi jengkel dialihkan untuk menciptakan terobosan.

Maka, lahirlah ide besar ini: melakukan “pembunuhan berencana” secara besar-besaran. Yang harus “dibunuh” adalah pembangkit listrik di Semarang yang borosnya bukan main. Kalau sukses, “pembunuhan” itu akan bisa menghemat biaya sekurang-kurangnya Rp 1 triliun setiap tahun.

Ahli-ahli di PLN sudah menemukan caranya. Begini: Kebutuhan listrik di Semarang adalah 900 MW. Karena itu, di Semarang disediakan pembangkit listrik hampir 1.000 MW di Tambak Lorok. Alangkah besarnya. Hampir sama dengan listrik yang tersedia untuk seluruh Indonesia Timur. Untuk bisa mematikan pembangkit di Semarang itu harus bisa menemukan pasokan listrik dalam jumlah yang sama sebagai penggantinya.

Diskusi dilakukan berkali-kali. Ditemukanlah beberapa sumber listrik lain untuk Semarang. Pertama, dari GITET (gardu induk tegangan ekstratinggi) di Ungaran, selatan Semarang. Teman-teman PLN memutuskan untuk memasang trafo IBT (interbus transformer) tambahan di Ungaran. Tambahan IBT itu akan bisa mengalirkan listrik ke Semarang 400 MW. Sumber listriknya diambilkan dari sistem 500KV trans-Jawa.

Kekurangan 500 MW lagi akan diambilkan dari pembangkit baru di Rembang (2 x 300 MW) yang sudah hampir jadi. Dari Rembang, listrik akan dialirkan dengan sistem 150 KV ke Semarang. Di luar itu, masih akan ada back-up dari pembangkit baru Tanjung Jati yang juga segera selesai.

Maka, cukuplah listrik untuk Semarang tanpa harus menghidupkan pembangkit yang “salah makan” itu. Dari pemikiran tersebut, penghematan yang luar biasa besar bisa dilakukan segera. Tidak lagi menunggu gas yang entah kapan akan tiba di Semarang. Dengan demikian, fungsi pembangkit listrik di Tambak Lorok itu bakal berubah. Hanya akan disuruh jaga-jaga kalau-kalau ada kerusakan di sistem 500, di GITET Ungaran, atau di transmisi dari arah Rembang.

Sebagai “latihan” untuk “pembunuhan berencana” itu, teman-teman PLN kini sedang mencoba secara lebih kecil di Surabaya. Di Tanjung Perak, beroperasi pembangkit sebesar 100 MW (2 x 50 MW). Ini juga “salah makan”. Satu pembangkit itu saja besarnya sudah sama dengan seluruh pembangkit PLN di Provinsi NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat jika dijadikan satu. Kalau saja pembangkit di Tanjung Perak tersebut berhasil dimatikan dan BBM-nya dialihkan untuk melistriki provinsi-provinsi itu, alangkah majunya Indonesia Timur.

Setelah pembangkit di Tanjung Perak dimatikan, dari mana mendapatkan ganti 100 MW? Teman-teman PLN sudah menemukan sumbernya: dari GITET Ngimbang (antara Babat-Jombang). Saya sudah berkunjung ke GITET itu dan pembangunannya memang sudah selesai. Satu sirkuit sudah berfungsi dan satu sirkuit lagi sedang diuji coba.

Apalagi, fungsi pembangkit di Tanjung Perak tersebut ternyata lebih banyak sebagai penghasil tegangan reaktif. Listrik untuk Surabaya sendiri cukup dari sistem 500 KV. Terlalu boros kalau, untuk keperluan daya reaktif, harus menghidupkan pembangkit begitu besar, yang cukup untuk melistriki lima provinsi di Indonesia Timur.

Bagi Surabaya, yang rawan justru macetnya proyek GITET Surabaya Selatan sehingga bisa saja Surabaya terkena pemadaman berat kalau terjadi gangguan di sistem itu. Kini sedang diupayakan bagaimana proyek yang macet sejak 12 tahun lalu tersebut bisa bergerak lagi.

Kalau “pembunuhan berencana” di Tanjung Perak dan Semarang itu berhasil tahun ini, tidak tertutup kemungkinan cara yang sama akan dilakukan di beberapa lokasi lain di Jawa.

Entah berapa triliun rupiah lagi akan bisa dihemat!

Kepepet memang sering membuat orang lebih kreatif. Gara-gara kepepet tidak mendapat gas, ditemukanlah cara berhemat yang lain. Tetapi, bukan berarti tidak memberikan gas ke PLN bisa diterus-teruskan! (*)

Dahlan Iskan
CEO PLN

Read more »