Randualamsyah : Dahlan Iskan dan Ilmu Memilih Batu

Saya berada di sebuah sentra perbelanjaan di pusat kota Banjarmasin saat berita itu muncul di timeline jejaring sosial: Dahlan Iskan jadi Tersangka. Saya tertegun. Lalu keluar ruangan karena entah mengapa, udara dingin di dalam tetap membuat saya berkeringat.

Yang pertama kali teringat adalah ucapan Emha Ainun Nadjib di Youtube yang pernah saya tonton beberapa hari lalu. “Bangsa Indonesia ini,” kata Cak Nun, “ Gak bisa membedakan mana permata mana kerikil.” Bangsa ini punya kebiasaan membuang permata. Sementara kerikil disepuh-sepuh sedemikian rupa, melalui pelbagai macam teknik pemberitaan, hingga kemudian orang percaya bahwa itu adalah permata.

Entahlah, tapi kayaknya Emha benar.

Ketidakpaham yang berujung pada kekeliruan “cara memilah batu” ini barangkali menjadi periode gelap Indonesia saat ini. Orang –orang di manapun bisa mengambil kerikil di jalanan misalnya, lalu kemudian mengasahnnya menjadi akik yang mencuri perhatian makelar, memiliki sedikit harga di pasar kabupaten, lalu terus digosok, diminyaki, dipoles-poles hingga mengkilap, lalu dibawa ke Jakarta, dan akhirnya media massa membuatnya menjadi akik yang paling dicari dan ditawar. Di puncaknya, semua orang menahbiskanya sebagai akik favorit Indonesia.

Padahal cuma kerikil.

Lalu di situ ada permata. Permata yang benar-benar permata, bukan sepuhan, bukan sintetis. Intan yang mempunyai karakteristik konstan: bersinar di manapun dia berada. Dia tidak harus membuktikan dirinya permata, misalnya dengan digosok kain, diolesi minyak Zaitun, atau, sebagaimana yang dilakukan penjual batu-batu akik murahan di pinggir jalanan dekat pasar Ulin sana: direndam air kelapa muda.

Dahlan gak perlu direndam di air kelapa muda. Dia permata, bersinar dimana-mana, bahkan jika di penjara.

Karena itu, saya, pada akhirnya setelah pulang dari mall tadi, tidak begitu mengkhawatirkan lagi nasib Dahlan Iskan. Jika dia akhirnya benar-benar dipenjara, lalu apa? Bagaimanapun, saya memprediksi dia tidak akan menjadi akik ataupun kerikil yang merintih-rintih. Dia akan tetap bersinar, membagikan spiritnyamelalui tulisan-tulisan di jejaring media massa miliknya: bukan untuk membuktikan dia tidak bersalah ( terlalu dangkal untuk itu), tetapi untuk menghidupkan keyakinan semua rakyat Indonesia, lagi dan lagi, bahwa selalu ada harapan. Seperti Manufacturing Hope yang dia cetuskan untuk menyentakkan kesinisan kita akan negeri kita sendiri. Bagi Dahlan Iskan tak peduli semuram apapun, segelap apapun, sehancur apapun, selalu ada harapan untuk memperbaiki negeri yang saya tahu, amat, amat, sangat, dia cintai ini.

Bagian sedihnya adalah tidak ada satu orang pun di negeri ini yang diberikan kesempatan memperbaiki bangsa tanpa dipeluangi kemungkinan untuk menjadi tersangka.

Sementara itu, saya, anda, dan kita semua mungkin masih akan terus mengumpulkan kerikil dalam banyak, banyaaakk tahun di depan ini. (@randualamsyah)

Read more »

Jay Mjay‎ : Saat Dahlan Jadi Tersangka

Hari ini Dahlan Iskan resmi jadi tersangka. Bukan KPK tapi kejaksaan yang menjeratnya. Tuduhanya pun cukup serius, korupsi uang negara. Dahlan disangkakan terlibat atau ikut bertanggungjawab soal pengadaan gardu listrik PLN selama ia menjadi dirutnya.

Sebagai manusia biasa tentu Dahlan bisa salah atau khilaf. 

Kesalahan dan kekhilafan yang entah KPK sendiri belum bisa menemukannya, setidaknya sampai saat ini nama Dahlan masih bersih di mata KPK. Jika tiba tiba kejaksaan selevel DKI Jakarta dengan mudah menjadikannya tersangka apakah kejaksaan sudah sehebat KPK atau ada skenario lain dibalik naiknya Dahlan jadi tersangka.

Sebagai warga negara tentu kita hormat kepada lembaga hukum semacam kejaksaan dan kepolisian. Rasa hormat yang terkadang sering berubah jadi cibiran dan makian bila melihat kiprah keduanya. Bukankah KPK tidak akan pernah ada bila kedua lembaga ini bersih dan kredible. Tentu tidak semua pegawai kejaksaan dan polisi busuk dan korup, sebagaiman juga tidak ada pegawai KPK yang seperti malaikat.

Tapi dari rekam jejak selama ini masyarakat pasti paham, mana lembaga yang kredible dan mana yang sering membuat gaduh karena perilaku korup oknumnya. Hampir tidak ada yang lolos dari dakwaan KPK, sebaliknya banyak yang mati sia sia akibat salah tangkap atau kasus rekayasa polisi dan jaksa.

Menjadikan pejabat atau mantan pejabat sebagai tersangka tentu hal yang biasa sekalipun ia kaya raya. Godaan korupsi dan nafsu tidak akan pernah pandang bulu dari yang kere sampai perlente. Tapi menjadikan seseorang yang pernah melaporkan dirinya sendiri ke KPK bahwa ia dituduh korupsi tentu hal yang luar biasa.

Setidaknya hal itu pernah dilakukan Dahlan di masa jabatannya. Dahlan melaporkan dirinya sendiri ke KPK agar lembaga itu mau memeriksa dirinya seputar isu korupsi yang dituduhkan kepadanya. Rasa rasanya belum ada pejabat yang cukup gila yang mau dan berani melakukannya. Bila tuduhan korupsi itu benar tentu saat ini kita akan melihat Dahlan di penjara.

Dahlan sendiri bukan tipikal pemimpin yang takut soal ancaman penjara. Bagi Dahlan pemimpin itu harus berani mengambil bagian tidak enaknya meski dengan resiko dipenjara. Ribut ribut soal pemadam listrik ibu kota dulu bukankah Dahlan mengatakan siap dipenjara daripada membiarkan Jakarta gelap gulita.

Entah berapa ribu ton BBM atau genset yang dipakai PLN untuk menyangga Jakarta tetap menyala, kalau dihitung tingkat efisiensinya mungkin sudah mencapai milyaran rupiah. Bila kebijakannya itu dianggap salah Dahlan mengatakan siap dipenjara.

Bila ditelusuri kebelakang, ada banyak kasus semacam itu di era kepemimpinan Dahlan sebagai menteri atau dirut PLN. Gaya kepemimpinan Dahlan Iskan memang seperti itu, tidak suka birokrasi yang lelet dan jalan di tempat meski dengan resiko menabrak aturan.

Bila kejaksaan memakai kaca mata kuda dalam membaca KUHAP tentu mudah saja menjadikan seorang Dahlan sebagai tersangka. Bila dicari cari, kesalahan ketik dalam selembar kertas pun bisa menjebloskan siapa saja ke dalam penjara. Rasanya jarang bahkan hampir tidak pernah kejaksaan menunjukkan kepada publik kasus korupsi tangkap tangan sebagaimana yang KPK lakukan.

Jika itu yang terjadi entah apa yang salah dengan negeri ini. Kesalahan orang baik dicari cari sedangkan koruptor asli bebas menari nari.

Yang jelas kita tidak akan melihat Dahlan mengemis ngemis bantuan kepada SBY atau Jokowi seperti yang Jero Wacik lakukan. Dahlan akan mengambil tanggung jawab penuh sebagai pengambil keputusan tanpa menyalahkan bawahannya. Itulah Dahlan Iskan.

Menarik mengamati bagaimana sikap Jokowi terhadap kasus ini. Bila selama kampanye Jokowi kerap berkoar bahwa sebagian dirinya ada pada diri Dahlan, sekarang setelah Dahlan jadi tersangka apakah ia masih menganggap dirinya sebagai ”kembaran” seorang Dahlan Iskan atau Jokowi akan bersembunyi dibalik alasan indepepedensi hukum.

Bagaimanapun juga Dahlan faktor yang bisa menjadi ganjalan bagi siapapun yang ingin menjadi Presiden berikutnya. Publik tentu akan mengawal dan mengawasi kasus ini dengan jeli dan teliti. Apakah memang murni ada pidana atau sekedar rekayasa belaka. Dahlan bukan orang bodoh, sekedar adu argumentasi dan logika dengan jaksa tentu akan dilahapnya.

Tidak perlu meratap atau marah membabi buta. Tuhan tentu punya rencana terbaik yang harus kita terima dengan tetap berprasangka baik pula. Bila Soekarno jadi Presiden setelah melewati penjara Belanda, haruskah Dahlan menjalani takdir serupa di bawah rezim Jokowi JK...?

Read more »

Dahlan Iskan Ditetapkan Jadi Tersangka

Dahlan Iskan. [liputan6.com]

[JAKARA] Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan akhirnya ditetapkan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013.

"Tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti," Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Adi Togarisman di Jakarta, Jumat (5/6).

Kasus ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Para tersangka pun kini disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

Delapan Jam

Sebelumnya, Dahlan Iskan diperiksa selama 8 jam di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pemeriksaan terhadap Dahlan selesai pada pukul 17.30 WIB, Kamis (4/6/2015).

Ia mengaku tak ingat mendapat berapa pertanyaan dari penyidik. Dahlan pun juga tak mengaku mendapat pengalaman dalam pemeriksaan itu.

"Enggak ingat ya, banyak sekali. Saya sudah tua, sudah 64 tahun," ungkap Dahlan saat dikonfirmasi.

"Merupakan pengalaman tersendiri. Menarik juga diperiksa sebagai saksi, bisa mempelajari banyak dari pemeriksaan," sambungnya.

Saat dicecar mengenai kasus korupsi gardu listrik yang terjadi saat ia menjabat sebagai Dirut PLN, Dahlan bungkam.

Ia hanya melempar senyum sambil terus berjalan menuju mobilnya. Ia pun berlalu dengan Mercy hitam berpelat nomor L 1 JP. [CNN/Ant/L-8]

http://sp.beritasatu.com/home/dahlan-iskan-ditetapkan-jadi-tersangka/88986

Read more »

Kasus CSR Fiktif, R.J. Lino: Jangan Dahlan Iskan Disalahkan

Direktur Utama PT Pelindo Richard Joost Lino, di rumahnya, Jalan Pekayon 1 No. 8, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, 11 Desember 2012.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Richard Joost Lino, Direktur Utama PT Pelindo II, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) penyumbang corporate social responsibility (CSR) untuk proyek cetak sawah yang kemudian dinyatakan fiktif oleh polisi, mengatakan seharusnya PT Sang Hyang Sri yang mesti mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek itu.

"Jangan Dahlan Iskan yang disalahkan," kata Lino, di Hamburg, Jerman, Senin, 1 Juni 2015. Dahlan adalah Menteri BUMN ketika proyek itu digagas. 

Lino mengatakan Dahlan tak mungkin mencari untung dari proyek cetak sawah itu. "Saya tahu persis siapa Dahlan. Dia gak mungkin cari untung dari proyek semacam itu. Yang menyalahgunakan yang mesti diusut," kata Lino.

Lino mengatakan ia datang saat pencanangan proyek itu di Ketapang. "Tapi nggak hanya saya, ada beberapa Dirut BUMN lain yang datang," katanya.

Proyek mencetak sawah bermula dari niat mulia BUMN membantu program swasembada pangan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Perusahaan tersebut adalah BNI, BRI, PT Askes, PT Pertamina, PT Pelabuhan Indonesia II, PT Hutama Karya, dan PT Perusahaan Gas Negara. Mereka patungan menghimpun duit bantuan sosial sebagai dana CSR.

Selama waktu 2012-2014, terkumpulah dana sebesar Rp 317 miliar dari perusahaan pelat merah tersebut. Dana ini untuk membuka 100 ribu hektare sawah baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Daerah tersebut dipilih karena diasumsikan lahan seluas itu gampang diperoleh di sana. Kenyataannya, tidak seperti itu. Pencetakan sawah tak pernah ada.

Adalah PT Sang Hyang Seri yang dipercaya menjalankan proyek ini. Perusahaan BUMN bidang pangan itu merangkul penduduk yang memiliki lahan tidur. Mereka diikat dalam sebuah kerja sama. Tanpa bekerja, pemilik lahan dijanjikan mendapat bagian 40 persen keuntungan setiap kali panen. Sedangkan 60 persen sisanya bagian perusahaan

Read more »

Tiga Kali Mangkir, Dahlan Iskan Penuhi Pangilan Kejati DKI

Dahlan Iskan (Antara/Fahrul Jayadiputra)

Jakarta - Setelah kali ketiga mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan akhirnya memenuhi pangilan jaksa penyidik pidana khusus. Dahlan, yang juga mantan Dirut PLN dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk tahun anggaran 2009-2011.

Dahlan Iskan yang didampingi kuasa hukumnya tiba di Kejati DKI dengan menggunakan kendaraan mewah berwarna hitam bernomor polisi L 1 JP, namun dirinya masih pelit berkomentar panjang soal pemeriksaannya.

"Nanti saja ya," kata Dahlan saat tiba di Kejati DKI Jakarta, Kamis (9/5).

Pengacara Dahlan, Pieter Talaway menjelaskan, kehadiran kliennya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pembangunan gardu Induk PLN untuk wilayah Jakarta- Bali dan Nusa Tenggara.

"Pak dahlan jalani pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan sebagai saksi," kata Pieter.

Sementara itu, Kepala Kejati DKI Adi Toegarisman menambahkan pemeriksaan terhadap Dahlan karena sempat mangkir dari tiga kali pemangilan jaksa penyidik.

"Diperiksa dan menjalani pemanggilan hari ini setelah tiga kali mangkir panggilan tim penyidik," ucap Adi.

Dijelaskan, Dahlan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk PT PLN diwilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara atas kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan 21 Gardu induk milik PT PLN Seniai Rp1,1 Triliun.

http://www.beritasatu.com/nasional/279695-tiga-kali-mangkir-dahlan-iskan-penuhi-pangilan-kejati-dki.html

Read more »

New Hope : Dahlan Iskan : SABAR UNTUK SULITNYA MENERIMA KEKALAHAN

DAHLAN ISKAN
Mantan CEO Jawa Pos

SAYA harus di New York tanggal 29-30 Mei lalu. Imam Shamsi Ali minta saya berbicara di forum Islam di Indonesia. Tempatnya di gedung PBB, New York. Imam besar masjid New York asal Indonesia itu memang pemrakarsanya. Dubes Indonesia untuk PBB Desra Percaya sebagai penyelenggaranya.

Saya berangkat dari Evansville, di Negara Bagian Indiana, tempat saya belajar selama tiga bulan terakhir, naik mobil. Lebih dari 1.500 km. Itu karena harus memutar lewat selatan. Mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan yang saya pelajari. Kami, saya dan guru saya, John Mohn, seorang wartawan senior di AS, bergantian pegang kemudi.

Sebelas negara bagian harus saya lewati: Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, Delaware, New Jersey, dan Pennsylvania. Singgah di kota-kota besarnya, desa-desanya, dan pedalamannya: Memphis, Tupelo, Birmingham, Atlanta, Augusta, Columbia, Charlotte, Greensboro, Appomattox, Durham, Richmond, Dover, Lewes, Atlantic City, Ocean City, dan Philadelphia. Juga mampir ke beberapa universitasnya.

Suatu saat, saya harus isi bensin di sebuah permukiman. Saya lihat ada puluhan rumah bagus di sekitar pompa bensin itu. ”Apakah ini sebuah desa?,” tanya saya. ”Di struktur pemerintahan Amerika tidak dikenal kata desa (village),” ujar John. ”Paling kecil adalah town (kota kecil),” tambahnya. Yakni, sebuah ”desa” yang penduduknya kadang kurang dari 2.000 jiwa.

Tapi tempat saya berhenti itu, Birdsnest, di Negara Bagian Virginia, ternyata sebuah permukiman yang tidak terikat dengan satu bentuk administrasi pemerintahan daerah. Bukan RT, bukan RW, bukan kelurahan, bukan kota. Sebutannya hanya ”un-incorporated community”. Alias permukiman yang tidak terikat organisasi pemerintahan.

Warga di Birdsnest tidak mau menjadi bagian kota mana pun. Mereka merasa tidak perlu punya organisasi pemerintahan. Juga tidak punya ketua kelompok atau koordinator. Mereka merasa bisa mengurus diri masing-masing. Memang pernah ada kantor pos di situ, tapi sudah lama tutup. Mereka tidak merasa perlu ikut pilkada. Juga merasa tidak perlu memiliki wakil di DPRD.

Ternyata banyak sekali kelompok masyarakat di AS yang statusnya seperti itu. Mereka merasa di situlah inti kebebasan dan inti kemerdekaan. Itulah filsafat demokrasi terdalam yang dianut Amerika. Mereka berpendapat, kebebasan yang mendasarlah yang bisa membuat AS menjadi negara superpower seperti sekarang.

Sebelum itu, saya mengunjungi ”desa” Appomattox di pedalaman Virginia. Di situ saya melihat lokasi penyerahan diri Jenderal Robert E. Lee, panglima perang tentara wilayah selatan yang berjuang memisahkan diri dari USA. Setelah hampir 70 tahun tergabung ke dalam USA (hampir seumur kemerdekaan Indonesia sekarang), tujuh negara bagian di selatan (South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, dan Florida) menyatakan memisahkan diri. Negara-negara bagian di utara dan presiden USA menentang pemisahan diri itu.

Setelah empat tahun perang sipil dan menelan korban hingga hampir 1 juta jiwa, akhirnya pihak selatan menyerah di Appomattox itu. Kembali tergabung dalam USA. Angka 1 juta itu, dilihat dari jumlah penduduk saat itu, setara dengan sekitar 5 persen.

Dari sini saya belajar betapa mahalnya menegakkan konstitusi. Dan harus ditegakkan.

Pelajaran lain yang juga mahal adalah: betapa sulit menerima kekalahan.

Tidak semua tentara dan tokoh selatan menerima keputusan penyerahan diri Jenderal Robert Lee. Gubernur Florida waktu itu, John Milton, menulis surat kepada anaknya. Dia tidak bisa menerima kekalahan tersebut. Dia tidak mau berada di bawah pemerintahan Presiden Abraham Lincoln yang menang lagi di pemilu berikutnya. Setelah menandatangani surat itu, Milton langsung mengambil pistol. Ditembakkan ke kepalanya sendiri.

Pemilik perkebunan besar yang juga aktif di politik, Edmund Ruffin, melakukan hal yang sama. Dialah orang pertama yang meletuskan senjata ke tentara utara yang akhirnya menyebabkan perang itu terjadi. Ruffin kaget menerima kabar penyerahan diri Jenderal Lee. Ruffin langsung mengarahkan moncong senjatanya ke dalam mulutnya sendiri: dor.

Lebih dari itu, 10.000 orang dari wilayah selatan, yang tidak mau berada di bawah pemerintahan Lincoln memilih meninggalkan Amerika. Mereka seperti gelombang besar pindah ke Inggris, Kanada, Meksiko, dan negara lainnya.

Yang masih tinggal di Amerika pun tak semuanya bisa menerima kekalahan itu. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang menempuh cara sendiri-sendiri. Banyak sekali organisasi yang didirikan dengan rasa sentimen itu. Termasuk yang paling keras adalah Ku Klux Klan.

Ketika Kota Columbia terbakar habis pada akhir perang sipil tersebut, ada juga yang mengaitkan itu sebagai langkah bumi hangus dari tentara selatan yang harus mundur dari Columbia.

Di antara yang kecewa itu, ada satu orang yang mengambil jalan sendiri. Lima hari setelah penyerahan diri Jenderal Lee, dia datang ke gedung teater di Washington, membawa pistol, menyelinap ke balkon dan….dor! Menembak Presiden Abraham Lincoln yang baru dilantik kembali untuk masa jabatan kedua.

Malam itu Lincoln memang lagi nonton. Penjaganya lagi keluar balkon untuk ambil kopi. Dalam satu minggu itu, dua peristiwa besar terjadi: kemenangan dan kekalahan Lincoln. Padahal, keesokan harinya, rencananya Lincoln menerima anaknya, tentara, yang baru datang dari Appomattox. Sang anak ikut menyaksikan pertemuan antara Jenderal Grant, panglima perang tentara pusat, dan Jenderal Lee, yang diakhiri dengan penyerahan diri itu. Lincoln ingin mendengar jalan cerita penyerahan diri tersebut.

Begitu mahal harga sebuah konstitusi.

Konstitusi itu dibuat di Philadelphia dengan proses yang juga sangat sulit. Dan sangat panjang: 12 tahun. Saat berkunjung ke gedung tempat bersidangnya para pendiri USA itu, saya membayangkan siapa duduk di kursi sebelah mana dan membicarakan apa. Saya juga membayangkan George Washington duduk di kursi ketua sidang di depan sana itu.

Saya membayangkan betapa sabarnya para pendiri negara itu. Itulah pelajaran berdemokrasi berikutnya yang saya peroleh. Membangun demokrasi memerlukan kesabaran. Juga memerlukan toleransi. Seperti juga kita, saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, USA belum punya undang-undang dasar atau konstitusi.

Para pendiri negara itu harus berdiskusi merumuskan seperti apa konstitusi yang mereka inginkan. Rupanya tarik ulur kepentingan sangat keras. Rapat untuk merumuskan konstitusi itu sampai berlangsung 12 tahun.

Empat isu besarnya: bagaimana cara memilih presiden, bagaimana cara menentukan wakil negara-negara bagian di pemerintahan pusat (federal), bagaimana soal budak, dan sistem perpajakan yang tidak mengurangi kekuatan negara bagian.

Kita, Indonesia, pernah mengalami masa-masa seperti itu ketika untuk kali pertama ingin memiliki konstitusi yang demokratis. Pemilu pertama kita di tahun 1955 sangat sukses. Demokratis dan damai. Terbentuklah konstituante. MPR. Mereka mulai bersidang untuk merumuskan UUD. Satu tahun belum selesai. Dua tahun belum selesai. Tiga tahun belum selesai. Empat tahun belum selesai. Bung Karno tidak sabar. Bung Karno ambil jalan pintas: mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Konstituante dibubarkan. UUD 45 kembali diberlakukan.

Dalam perkembangan berikutnya, berlakulah demokrasi terpimpin. Lalu, berganti dengan demokrasi Pancasila di zaman Pak Harto.

Kondisinya memang berbeda. USA terbentuk oleh bersatunya negara-negara bagian. Biarpun belum punya pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah (negara bagian) sudah berjalan. Itulah sebabnya, banyak yang mendukung langkah Bung Karno. Tentu banyak juga yang menyayangkan.

Read more »

DWO : Penulis 30 Miliar Segera Diperiksa KPK

Penulis 30 Miliar Segera Diperiksa KPK

Buku trilogi Ahok (karya saya) berbiaya APBD DKI 2015 Rp 30 miliar, akhirnya dinyatakan: Selesai. Petinggi KPK, kemarin mengatakan, itu kasus percobaan korupsi. Belum korupsi. Maka, saya tidak diperiksa. Tapi, saya bakal diperiksa di penulisan buku lainnya. Waduh…
----------------------------
Kronologis buku Rp 30 miliar demikian. Kronologis ini saya tulis, sebab: 1) Tidak lagi berpengaruh terhadap perkara hukum yang sedang berproses. Kasusnya dianggap selesai. Jika saya tulis kemarin-kemarin, bisa mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung.

2) Barangkali ini bermanfaat bagi pekerja professional lain, kalau-kalau anda menerima pekerjaan yang kemudian diketahui: Biayanya dari APBD/APBN. Contohnya: Pelawak Mandra, akhirnya jadi tersangka korupsi.

Akhir November 2014 saya dihubungi seorang tokoh masyarakat, sebut saja “X” (identitas saya rahasiakan, sebab beliau kini dalam proses hukum untuk kasus lain). Akhirnya kami ketemu di sebuah restaurant internasional di Jakarta Barat.

X : Bisakah Pak Djono menuliskan buku biografi Gubernur DKI Ahok?

Sy : Siap, pak. Itu pekerjaan saya.

X : Tapi, saya minta cepat, selesai sebulan. Sanggup?

Sy : Biografi minimal tiga bulan, pak.

X : Usahakan-lah… sebulan lebih sedikit.

Saya diam, mengkalkulasi waktu. Kalau hanya menulis, target waktu itu bisa dikejar. Tapi, untuk mendekati Ahok guna wawancara, tidak mungkin dalam sepekan. Butuh waktu lebih. Kecuali kalau Ahok sendiri yang meminta.

Saat saya masih berpikir, dia anggap saya setuju. Dia segera lanjut.

X : Bentuknya trilogi (3 buku). Dua anda tulis, satunya ditulis orang saya.

Sy : Mengapa bukan saya semuanya?

X : Biar orang saya belajar dari anda.

Sy : Okay, sebulan setengah. Asal, dalam sepekan ini anda atur pertemuan saya dengan pak Ahok.

Lantas, tawar-menawar sengit soal honor. Disepakati Rp 110 juta per buku, total Rp 220 juta. Tanpa cetak. Hanya penulisan dan layout, sampai jadi master CD siap cetak. Sistem pembayaran, 30 persen dibayar dimuka saat deal (tanda tangan kontrak), 40 persen saat pekerjaan capai 50 persen, sisanya saat pekerjaan selesai.

Ternyata, pembayaran dimuka tidak segera cair. Mr X juga kesulitan mempertemukan saya dengan Ahok. Sementara, saya tetap menyiapkan data, foto-foto, kontak disainer, layouter, yg semuanya berbiaya. Sebab, saya kenal beliau orang yg serius.

Kata Mr X, Ahok enggan diwawancarai, khawatir dikira publik sebagai pencitraan. Tapi, honor 30 persen dibayarkan ke saya cash pada 9 Januari 2015. Saat itu juga kontrak mulai berjalan, sampai 45 hari ke depan. Saat itu juga saya berkirim surat ke Pak Ahok, minta waktu wawancara.

Ternyata Pak Ahok memang ogah diwawancarai, jika untuk buku beliau. Kalau untuk konsumsi pemberitaan media massa, beliau tak keberatan.

Ya, sudah. Saya terus menulis berdasarkan berbagai sumber. Bukan dari narasumber utama: Ahok.

Pada 24 Januari 2015 saya serahkan 50 persen pekerjaan (dua buku) ke Mr X untuk dikoreksi. Ada dua item koreksi, segera saya koreksi dan hasilnya saya serahkan ke beliau lagi. Berarti pembayaran termin ke-2 molor.

Pada pertengahan Februari 2015 muncul berita bahwa buku trilogi Ahok (ternyata) dibiayai APBD DKI 2015 senilai Rp 30 miliar, atau masing-masing Rp 10 miliar per buku. Hebatnya, judul tiga buku itu persis sama dengan yg saya tulis. Mestinya judul ini hanya diketahui saya, pemberi order, dan layouter.

Pencetus berita ini adalah anggota DPRD DKI. Tujuannya, jelas menghantam Ahok (membuat biografi pribadi dengan biaya APBD).

Ahok pun kaget dan berang. “Kalau saya mau membuat biografi, pasti gunakan uang saya pribadi,” katanya. Dia segera laporkan kasus ini ke KPK. Lalu diusut KPK. Hasilnya, Ahok tidak terlibat. Sedangkan saya tidak jadi diperiksa, karena belum ada uang negara yang hilang.

Lolos Buku Ahok, Terjerat Buku Lain

Bebas dari buku Ahok, ternyata ada info, saya akan diperiksa KPK untuk pembuatan buku lainnya. Busyet… apa pula ini? “Ingat gak pak, bahwa kita pernah menulis buku Sejarah Batavia?” tanya DN, kawan saya, wartawan koran Sinar Harapan, tadi malam.

Ya… ya… ya… Pada November 2013 saya dikontak kawan WN, wartawan koran Kompas. Dia mendapatkan pekerjaan penulisan 6 judul buku, serial Sejarah Batavia.

WN: “Anda saya minta jadi editor sekaligus pengarah isi lima buku, dan penulis langsung untuk satu buku lainnya. Apakah anda bersedia?” tanya WN. Jawab saya: “Siap…”

Tim pewawancara dalam lima buku adalah DN, wartawan Sinar Harapan, BY dan AG, sama-sama wartawan Pos Kota, VR, wartawan Detik.com, AS, wartawan Indo Pos.

Saya berperan sebagai perancang isi, pembuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan narasumber, editor hasil wawancara, dan menulis langsung satu buku berjudul: “Dari Rezim ke Rezim” (serial Sejarah Batavia).

Proyek ini datang dari “Y” yang berhubungan langsung dengan WN. Nilai kontrak total Rp 390 juta (masing-masing buku Rp 65 juta) hanya untuk penulisan. Tanpa cetak. Bagian saya Rp 75 juta. Pekerjaan selesai dalam dua bulan, sesuai kontrak.

Enam buku itu kemudian menjadi koleksi perpustakaan di semua SMA di Jakarta sejak pertengahn 2014. Sebagian dipasarkan di toko buku.

Sepekan lalu saya membaca berita di beberapa media massa, bahwa buku serial Sejarah Batavia bermasalah. Buku itu ternyata dibiayai APBD DKI senilai puluhan miliar rupiah. Diduga terjadi mark up, sehingga merugikan negara. Alamaaak…

VR (anggota tim penulis) sudah diperiksa belasan jam di KPK, akhir pekan lalu. Saya sudah dikontak teman-teman anggota tim, agar siap-siap diperiksa KPK. “Kalau anda diperiksa nanti, katakan apa adanya,” pesan DN.

Repotnya, untuk penulisan buku ini saya tidak pegang bukti pembayaran honor. Padahal, nilai uang penting disini. Bukti pembayaran kontrak hanya dipegang WN selaku penerima pekerjaan dari Y. Sedangkan WN bayar ke saya dan teman-teman anggota tim, tanpa tanda terima, karena kami semua kawan akrab.

Hikmah dari semua kejadian ini bagi saya: Korupsi bisa menyeret siapa saja. Minimal, diperiksa KPK. Apakah saya dan kawan-kawan bakal dibui atau tidak, kita lihat saja hasil akhirnya. (Jkt, 12/04/15)

Read more »

New Hope : Dahlan Iskan : Problem Banyak Anak dan Manusia Tidak Beragama

by Dahlan Iskan

Inilah  dua hasil penelitian yang akan membuat para pimpinan agama (Islam dan Kristen), mestinya, tidak punya waktu lagi untuk bicara yang remeh-temeh. Persaingan untuk berebut pengaruh di antara golongan-golongan dalam satu agama pun bisa tidak relevan lagi. Apalagi persaingan antaragama. Hasil penelitian itu benar-benar akan membuat para pimpinan agama masing-masing, mestinya, terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah masing-masing yang sangat besar ini.

Bulan lalu Pew Research Center yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, mengumumkan hasil penelitiannya. Pertama, jumlah umat Islam menjadi imbang dengan umat Kristen pada 2050 (31,4 persen Kristen, 29,7 persen Islam). Jumlah penganut Islam akan melebihi umat Kristen pada 2070. Kedua, perkembangan itu bukan karena banyak umat Kristen yang masuk Islam, melainkan lebih karena keluarga Kristen memiliki lebih sedikit anak (2,3) dibanding keluarga Islam (3,5). Juga karena akan banyak umat Kristen, di Eropa khususnya dan di Barat umumnya, yang tidak mau lagi terikat dengan agama.

Sambil melakukan perjalanan dengan naik bus ke kota-kota Nashville, Memphis, New Orleans, Houston, dan Austin pada hari-hari tidak ada mata pelajaran di akhir pekan, saya merenungkannya dalam-dalam. Saya tertegun.

Saya membayangkan betapa seharusnya tiap-tiap pimpinan agama kini bekerja keras untuk merespons hasil penelitian itu. Seharusnya sudah tidak ada waktu lagi untuk berebut pengaruh.

Ambil contoh di internal Islam. Menjadi mayoritas lebih karena jumlah anak yang lebih banyak bukankah akan menimbulkan persoalan tersendiri? Yakni, bagaimana dengan jumlah anak yang lebih banyak itu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menyiapkan diri untuk menjadi agama terbesar bukanlah pekerjaan mudah. Terutama kalau Islam akan menempatkan dirinya menjadi seperti yang diinginkan agama itu: menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Pertanyaan mendasar akan datang dari dunia Barat: Dengan Islam menjadi mayoritas, akankah dunia lebih aman dan damai? Akankah dunia lebih sejahtera? Lebih makmur? Akankah umat manusia lebih bahagia? Apakah tidak justru sebaliknya? Lebih kacau? Lebih saling serang? Lebih saling mengafirkan? Lalu, lupa pada misi utama untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam?

Dunia Barat –dengan keunggulan teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan– tentu harap-harap cemas menghadapinya. Terutama pada 2070 nanti, ketika penduduk dunia menjadi 9,3 miliar dari 6,9 miliar saat ini.

Di era teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, jumlah bukanlah inti kekuatan. Justru sering terjadi, dan banyak terbukti, besarnya jumlah sekadar angka tidak bertulang.

Pertambahan umat Islam yang besar itu, terang Pew, terjadi di India dan negara-negara muslim di Afrika. Keluarga mereka memiliki anak yang lebih banyak. Pada 2050 nanti, Indonesia tidak bisa lagi menyebut dirinya sebagai negara muslim terbesar. Kalah dari India.

Sayang, banyak-banyakan anak itu, dalam ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi), akan terkait langsung dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Bisa-bisa tingginya angka kelahiran itu akan berdampak meningkatnya kemiskinan.

Tiongkok, misalnya, sengaja dengan keras mengendalikan angka kelahiran agar bisa meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Seandainya tidak ada pengendalian itu, jumlah penduduk Tiongkok kini mencapai 1,7 miliar. Alias 400 juta lebih banyak daripada kenyataan sekarang yang 1,3 miliar. Angka kelahiran yang bisa dicegah itu saja dua kali jumlah penduduk Indonesia. Atau 25 kali penduduk Malaysia. Untuk menyediakan sarana kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi 400 juta orang itu saja bukan main memakan kemampuan negara.

Negara-negara Barat tentu akan memperhatikan penuh pengaruh ledakan penduduk tersebut. Barat pasti khawatir kalau negara-negara berpenduduk besar itu sulit keluar dari kemiskinan. Itu, bagi Barat, akan dianggap sebagai sumber kekacauan, imigrasi, dan bahkan sampai terorisme. Maka, pekerjaan untuk meningkatkan kemakmuran di negara-negara muslim seharusnya menjadi agenda terbesar para pimpinan agama di segala lapisan.

Pihak Kristen mestinya juga memiliki agenda internal yang tidak kalah besar. Bukan dalam menghadapi agama lain, melainkan menghadapi kenyataan baru: meningkatnya jumlah orang Kristen di Barat yang tidak mau lagi beragama. Jumlah mereka terus meningkat.

Tentu para pimpinan Kristen akan memiliki kesibukan yang luar biasa untuk mencegah hal itu terjadi. Bayangkan, sampai 2050 nanti, papar Pew, 170 juta orang Kristen menjadi tidak beragama. Khususnya di Inggris, Prancis, Belanda, dan Selandia Baru.

Hasil penelitian itu sangat menantang bagi para pimpinan agama tersebut di segala lapisan. Mungkin perlu lebih banyak pendeta dan pastor dari Indonesia untuk menjadi misionaris di sana, mengikuti jejak Pendeta Stephen Tong dari Batu, yang sangat terkenal hebat di Barat.

Sulitnya, pengertian ”tidak beragama” itu tidak sama dengan ”tidak bertuhan”. Mereka tetap percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak mau terikat dengan agama apa pun. Itu berbeda dengan pengertian ateis atau komunis pada masa lalu.

Untuk masa depan, agama tampaknya memang harus sinkron dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa lagi agama mengajarkan A, ilmu pengetahuan membuktikan B. Pada zaman dulu, doktrin agama terbukti sering bertabrakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Soal bumi bulat, soal manusia pertama, soal penciptaan alam semesta, misalnya, adalah beberapa contoh.

Ilmu kedokteran, terutama ilmu kromosom, DNA, dan sel, kelihatannya menjadi penyumbang terbesar doktrin kuno dalam menafsirkan doktrin agama. Demikian juga ilmu fisika dan ilmu kimia.

Lihatlah hasil penelitian lain ini. Sejak dua tahun lalu, agamawan aliran lama tertegun oleh penemuan partikel subatom baru. Penemunya memberi nama sindiran untuk ”barang” itu sebagai ”partikel Tuhan”. Sebab, mereka yakin bahwa partikel itulah yang menjadi awal mula terbentuknya jagat raya.

Tentu masih memerlukan pengujian lebih lanjut terhadap temuan itu. Tapi, mereka yakin akan bisa melanjutkan penelitiannya dan membuktikan kebenaran ilmiahnya.

Maka, ilmuwan yang tergabung di pusat penelitian CERN menciptakan alat untuk menguji partikel Tuhan itu. Bulan lalu alat tersebut berhasil dibuat. Pada 5 April 2015, CERN mengadakan konferensi pers. Alat penguji itu mulai dicoba digerakkan. Bentuknya sebuah mesin, yang menurut CERN terbesar yang pernah dibuat manusia.

Fungsi mesin itu adalah menabrakkan partikel Tuhan dalam kecepatan tinggi. Menyamai kecepatan cahaya. Kini CERN sudah menghidupkan mesin tersebut. Lokasi uji coba itu adalah sebuah terowongan penelitian milik CERN sepanjang 17 mil di perbatasan Swiss dengan Prancis.

”Kami sedang menunggu uji coba mesin itu untuk mencapai kecepatan cahaya. Mungkin dalam dua bulan ke depan,” ujar Direktur Jenderal CERN Rolf-Dieter Heuer dalam konferensi pers bulan lalu.

Mereka ingin membuktikan bahwa teori big bang benar: Jagat raya ini tercipta oleh ledakan besar yang ditimbulkan oleh tabrakan partikel dalam kecepatan cahaya. Mereka lagi menguji penafsiran doktrin agama yang mengatakan bahwa jagat raya diciptakan oleh Tuhan begitu saja, tanpa proses fisika.

Mereka percaya bahwa tabrakan besar partikel tersebut terjadi 14 miliar tahun lalu dan saat itulah awal mula terbentuknya jagat raya. Penemuan itu nanti, kalau terbukti, tidak harus kita artikan menolak doktrin bahwa jagat raya diciptakan oleh Tuhan. Tapi, setidaknya itu akan menggugurkan cara menafsirkan doktrin agama yang dilakukan selama ini, yakni bahwa jagat raya diciptakan Tuhan begitu saja. Tidak lewat proses fisika.

Di tengah gelombang ilmu pengetahuan seperti itu, adakah yang masih menganggap penting memperdebatkan kapan jatuhnya hari Lebaran sampai berhari-hari? (*)

Read more »

Pengakuan Dahlan Iskan soal SBY dan upaya pembubaran Petral

Dahlan Iskan. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi - JK secara resmi sudah membubarkan anak usaha Pertamina yaitu PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Alasannya, keberadaan Petral tidak memberi perbaikan pada bisnis Pertamina, justru malah menggerogoti induknya tersebut.

Pembubaran Petral kali ini memunculkan polemik dan menyeret nama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Petral yang seharusnya dibubarkan sejak 2006 silam, namun gagal. Berbagai tudingan berdatangan hingga menyebut SBY yang melindungi keberadaan Petral.

"Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, dan Sewatama.

Faisal Basri juga pernah mengakui sempat bertemu mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait kerumitan persoalan pembubaran Petral.

Pengakuan Dahlan dari hasil pertemuan yang dilakukan di Aceh tersebut adalah, National Oil Company (NOC) Indonesia tidak sebaik lainnya. Dahlan dulu bahkan telah berniat menghentikan operasional Petral.

Namun, pembubaran Petral tidak mudah karena adanya pengamanan dari 'atasan' Dahlan. "Tapi kenapa susah dihentikan, karena ada langit (atasan) di atas Pak Dahlan," kata Faisal di Jakarta, Rabu (24/12).

Ketika dikorek lebih jauh siapa langit yang dimaksud, Faisal ogah menyebutkan secara pasti. Namun, dia menegaskan bahwa 'langit' tersebut merupakan atasan Dahlan saat menjabat sebagai menteri. "Ya atasannya Pak Dahlan, siapa?" ungkapnya.

Tudingan Faisal Basri langsung dijawab SBY. mantan presiden tersebut merasa difitnah dengan tudingan yang beredar di media. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti akan diresponsnya. Karenanya, kata SBY, tidak mungkin usul pembubaran Petral di era kepemimpinannya berhenti di mejanya.

"Hari ini saya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan 5 mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. *SBY*."

"Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada 3 surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu. *SBY*," kata SBY.

SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. SBY mengaku masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.

"Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah "power" yang masih saya miliki. *SBY*," katanya.

Penelusuran merdeka.com, Dahlan pernah membeberkan kisah pertemuannya dengan SBY saat membahas Petral.

Merdeka.com - Dahlan Iskan tahun 2012 silam pernah menulis dan menyebut kalau dia pernah bertemu dengan SBY membahas pembubaran Petral. Hal ini terungkap dari tulisan Dahlan yang dilansir merdeka.com tiga tahun lalu. Dahlan pernah membahas pembubaran Petral bersama SBY.

"Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana abaikan saja. Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!," kutipan tulisan Dahlan tahun 2012 silam.

Dahlan juga mengaku dalam pembahasan tersebut juga diundang karen Agustiawan yang saat ini menjadi direktur utama Pertamina.

"Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu. Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau," katanya.

Menurut tulisan Dahlan, ada beberapa motif yang berada di belakang isu pembubaran Petral kala itu.

"Setidaknya ada tiga motif: 1) Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ihlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan bisa menjadi kebanggaan nasional. 2) Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi 'ngobyek' dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral. 3). Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru," tegas Dahlan

Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.

http://www.merdeka.com/uang/pengakuan-dahlan-iskan-soal-sby-lindungi-petral.html

Read more »

New Hope : Dahlan Iskan : Ketika Larangan Bukan Lagi Larangan

Data menunjukkan bahwa belum pernah ada kecelakaan pesawat yang disebabkan penggunaan handphone. Tapi, data juga menunjukkan bahwa penggunaan alat-alat elektronik di dalam pesawat memang berpengaruh pada sistem komunikasi dan navigasi.

Data lain menunjukkan, 30 persen handphone penumpang tidak dimatikan, meski umumnya diset silent. Itu berarti saat pesawat sedang meninggalkan landasan atau proses landing, suara maupun data SMS, e-mail, bluetooth, dan lain-lain masuk ke handphone tersebut. Dan tidak pernah terjadi apa-apa.

Data yang lain lagi menunjukkan bahwa persaingan pelayanan di penerbangan kian seru. Perusahaan penerbangan cenderung memenuhi keinginan penumpang, terutama dalam penggunaan handphone (HP). Beberapa perusahaan mulai menyediakan layananwifi di udara. Kian lama kian banyak pesawat yang dilengkapi wifi. Mula-mula hanya untuk penerbangan jarak jauh. Antarbenua. Kini, di Amerika Serikat, dalam penerbangan dua jam pun, sudah mulai disediakan wifi.

Memang wifi tersebut baru di-on-kan saat pesawat sudah terbang tinggi dan dimatikan ketika pesawat menjelang landing. Tapi, tetap saja terjadi komunikasi saat pesawat berada di udara.

Cathay Pacific, menurut pengalaman saya, sejak dua tahun lalu sudah melonggarkan aturan itu. Saat pesawat baru mendarat, pramugari mengumumkan, ”Anda sudah boleh menghidupkan handphone.” Berbeda dengan pengumuman lama yang menyebutkan, ”Pesawat baru saja mendarat, tapi Anda baru boleh menghidupkan handphone saat sudah tiba di gedung terminal.”

Di Amerika, kini tidak ada pengumuman itu. Baik yang lama maupun yang baru. Semula saya kaget. Banyak sekali penumpang yang tetap sibuk dengan gadget mereka saat pesawat mau take off. Pramugari yang melihat itu juga tidak menegur. Memang tidak ada yang melakukan pembicaraan suara, tapi HP, iPod, maupun tablet terus difungsikan. Hanya laptop yang tidak boleh digunakan. Bukan soal elektroniknya, melainkan soal besarnya ukuran laptop yang kalau terjadi benturan bisa menyebabkan luka.

Demikian juga waktu pesawat hendak landing. Penumpang tetap sibuk dengan gadget masing-masing. Pramugari juga tidak menghiraukannya. Beberapa jendela yang masih tertutup juga tidak diminta dibuka. Hanya sandaran kursi yang harus ditegakkan.

Ternyata memang ada kebijakan baru yang secara resmi memperbolehkan itu. Setidak-tidaknya tidak melarang itu. Itu berlaku sejak Oktober 2013, sejak Federal Aviation Administration (FAA) mengeluarkan pengumuman bahwa ”penumpang diperbolehkan menggunakan alat-alat elektronik pribadi”. Tapi, FAA tidak mau menegaskan apakah itu termasuk handphone.

FAA sengaja menghindari penyebutan handphone sekadar karena ada aturan yang dikeluarkan lembaga lain yang melarang penggunaan handphone. Kalau menyebutkannya, FAA akan dianggap memasuki wilayah lembaga lain. Yang dimaksud adalah instansi pemerintah Federal Communication Commission (FCC).

Tapi, begitu FAA mengeluarkan pengumuman itu, FCC juga segera menyusulinya dengan pengumuman baru. Memang pengumuman tersebut terasa mengambang, tapi semua pihak menafsirkannya sebagai boleh menggunakan handphone juga.

Inilah bunyi pengumuman itu. ”Teknologi modern memang bisa memberikan layanan handphone dengan aman dan tangguh. Dan, ada waktunya nanti untuk merevisi aturan yang sudah kuno dan terlalu ketat itu.”

Aturan yang diakui kuno dan ketat itu ternyata memang dikeluarkan pada 1968. Itu pun, maksud utamanya adalah mengatur penggunaan frekuensi FM.

Tentu semua orang tahu bahwa setiap handphone menyediakan menu airplane mode. Maksudnya, meskipun lalu lintas komunikasi tetap terblokir, handphone tetap bisa digunakan untuk keperluan lain: main game, menulis naskah, menyiapkan teks SMS atau WA yang akan dikirim nanti, dan seterusnya.

Yang terbaru, sejak minggu lalu, perusahaan penerbangan di Amerika mengizinkan boarding dengan menggunakan handphone. Penumpang tidak perlu lagi memiliki boarding pass. Dengan demikian, tidak perlu check-in juga. Mesin-mesin check-in otomatis, yang membuat penumpang bisa check in sendiri, menjadi tidak relevan lagi.

Untuk masuk pesawat, penumpang tinggal menempelkan layar handphone-nya ke alat yang biasanya digunakan untuk mendeteksibarcode pada boarding pass. ”Sejak minggu lalu, kami juga melayani boarding dengan menggunakan jam tangan,” ujar seorang petugas boarding Delta Air di Bandara Cleveland. Tentu jam tangan khusus yang kini mulai dipasarkan, yang juga berfungsi untukhandphone itu.

Perkembangan teknologi komunikasi memang seperti tak terbatas. Kini produsen alat-alat rumah tangga seperti AC, mesin cuci,microwave, rice cooker, kulkas, dan sebangsanya mulai khawatir. Produsen handphone yang lagi hot dari Tiongkok seperti Xiaomi bisa menggulung mereka.

Pabrik handphone itu juga akan memproduksi alat-alat rumah tangga yang didesain bisa terhubung dengan handphone. Konsumen akan membeli alat rumah tangga yang bisa dikendalikan dengan handphone tersebut. Jarak jauh.

Persaingan di perusahaan penerbangan memang tidak pernah berhenti. Tiga perusahaan penerbangan Amerika, American Airlines (terbesar di dunia), United, dan Delta, untuk kali pertama berteriak bersama Kamis pekan lalu: Tiga perusahaan penerbangan Timur Tengah tidak fair.

Emirates, Etihad, dan Qatar Airways mereka tuduh menerima subsidi pemerintah sampai 40 miliar dolar AS sejak 2004. Akibatnya, mereka sangat kompetitif. Emirates, misalnya, sekarang terbang langsung dari Dubai ke tujuh kota di Amerika. ”Sejak Januari lalu saja naik 25 persen,” bunyi pernyataan mereka.

Rupanya bukan hanya Singapore Airlines yang terpukul oleh Emirates dkk itu. Tiga kali ke AS selama dua tahun terakhir, misalnya, saya memilih salah satu di antara tiga maskapai itu karena ingin merasakan pesawat terbesar dan terbaru A380. Tidak satu pun perusahaan penerbangan Amerika yang mengoperasikan pesawat itu.

Tapi, Emirates ternyata jeli. Ia menyerang balik: Sejak 2000, tiga perusahaan penerbangan Amerika itu menerima bantuan pemerintah AS sebesar 70 miliar dolar. Memang bentuknya bukan subsidi langsung. Tapi, bagi mereka, itu tidak ada bedanya.

Begitulah raksasa-raksasa dunia bertempur. (*)

Read more »