17.08
sopyan
MAHKAMAH KONSTITUSI telah menolak semua materi gugatan kubu Prabowo-Hatta. Artinya, secara konstitusi, Jokowi-JK telah memenangkan Pilpres 2014. Jokowi-JK yang akan memerintah negeri tercinta ini pada 2014-2019. Memang masih akan ada proses politik di DPR dan MPR. Tapi yakinlah, itu tidak akan bisa menghalangi pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Oktober nanti.
Sempat ada kekhawatiran, akan terjadi demo besar-besaran dan bahkan kerusuhan, pasca keputusan MK. Tapi Alhamdulillah, semua itu tidak terjadi. Meski sempat terjadi letupan kecil, itu masih dalam batas toleransi di alam demokrasi yang sehat.
Patut diapresiasi juga upaya Jokowi menurunkan tensi politik pasca keputusan MK. Dia segera menggelar jumpa pers. “Tidak perlu ada rekonsiliasi. Toh, tidak ada masalah apa-apa. Pak Prabowo dan Pak Hatta itu sahabat saya. Saya bisa ketemu kapan pun. Di kalangan akar rumput juga kondusif. Sama sekali tidak ada gejolak,” tegas Jokowi.
Ekspektasi yang begitu besar terhadap kepemimpinan Jokowi harus dijawab dengan kinerja. Kinerja yng baik dan profesional. Mampu mengedepankan kepentingan rakyat di atas apapun. Mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lebih mandiri, lebih bermartabat, dan yang tidak kalah penting, rakyatnya harus lebih sejahtera.
Banyak kalangan menilai, sukses tidaknya kepemimpinan Jokowi, sangat bergantung bagaimana dia menyusun dan memilih orang-orang yang akan duduk di kabinet pembantunya. Seperti halnya Pak Harto saat awal memerintah dulu, Jokowi harus mampu membuat garis batas yang jelas dengan anasir lama. Berani untuk tidak memilih figur-figur pro status quo dan anasir lama. Berani untuk tidak memilih figur yang punya beban masa lalu.
Jokowi harus mampu membuktikan kemampuan dan kepiwaiannya dalam memilih dan menempatkan seseorang. The right man on the right place. Mampu melihat rekam jejak, kompetensi, dan integritas, figur-figur yang layak diangkatnya sebagai menteri. Figur menteri yang benar-benar mampu membantu jalannya pemerintahan yang kelak dipimpinnya.
Selain itu, Jokowi harus bisa membuktikan janjinya. Bahwa dia akan membentuk kabinet profesional. Kabinet ahli. Bukan kabinet transaksional. Bukan pula kabinet dagang sapi. Wacana, ketika politisi diangkat sebagai menteri harus melepas jabatannya di parpol, sebaiknya dilaksanakan. Karena sudah pasti, akan terjadi conflict interest mana kala figur menteri juga merangkap jabatan di parpol.
Salam Demi Indonesia!
by Zamzani Sutriyanto
Posted in:
Politik
