17.27
sopyan
JAKARTA - Perancang mobil listrik Dasep Ahmadi sibuk luar biasa menjelang pelaksanaan KTT APEC yang dimulai 5 Oktober besok. Tiga BUMN memesan 16 unit mobil jenis electric microbus dan electric executive car.
Agar mendapat hasil terbaik, Dasep bahkan harus mematikan telepon selulernya selama beberapa hari ini. Hal itu dilakukan supaya lebih konsentrasi untuk menjamin kendaraan-kendaraan buatannya itu tidak bermasalah ketika ditumpangi kepala negara dari berbagai penjuru dunia. Nama baiknya dipertaruhkan.
Dasep memanfaatkan workshop miliknya di Cilodong, Depok, untuk merakit kendaraan-kendaraan itu.
Presiden Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama ini bahkan menolak diwawancarai terkait persiapan kendaraannya untuk operasional APEC. "Lagi konsentrasi buat memastikan semuanya lancar. Jumat beliau akan ke Bali," ujar Suharto, partner Dasep di PT Sarimas Ahmadi Pratama, Kamis (3/10).
Presiden Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama ini bahkan menolak diwawancarai terkait persiapan kendaraannya untuk operasional APEC. "Lagi konsentrasi buat memastikan semuanya lancar. Jumat beliau akan ke Bali," ujar Suharto, partner Dasep di PT Sarimas Ahmadi Pratama, Kamis (3/10).
Menurut Suharto, Sarimas mendapatkan order pembuatan mobil dari tiga BUMN. BRI memesan empat bus dan satu MPV (multi purpose vehicle), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) memesan empat bus dan satu MPV, sementara PT Pertamina memesan enam unit MPV. "Maaf, saya nggak bisa sebutkan nilainya," kata dia saat ditanya total nilai ordernya.
Dua hari lalu satu unit MPV pesanan Pertamina, satu unit bus pesanan BRI, dan dua unit pesanan PGN yang terdiri atas satu bus dan satu MPV telah dikirim ke Bali. Dua kendaraan masih dalam perjalanan dan Rabu malam (2/10) pihaknya kembali mengirimkan dua unit, yaitu satu bus dan MPV. "Biasanya sih menjelang subuh berangkat," ungkapnya.
Untuk membawa kendaraan listrik itu lewat darat, Sarimas menggunakan truk towing untuk MPV dan truk self loader rendah untuk bus. Ditargetkan bisa dikirim dua unit kendaraan listrik tiap malam ke Bali. "Untuk yang mengangkut MPV memang lebih cepat, sementara yang angkut bus lebih lambat karena harus hati-hati lebih berat," tuturnya.
Dengan adanya proyek ini pekerjaan di bengkel Sarimas memang bertambah banyak. Sebab, sehari-hari bengkel ini juga membuat beberapa spare part dan mesin pesanan pabrik-pabrik besar, baik di dalam maupun luar negeri. "Pada saat ada pesanan buat APEC, jumlah pekerja bertambah dari semula 60-70-an menjadi 120-an orang," jelasnya.
Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, total anggaran yang digelontorkan pemerintah Indonesia untuk menggelar APEC mencapai Rp 352 miliar.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi menyebutkan, anggaran untuk APEC dikelola enam lembaga negara secara terpisah. Dalam penelusuran Fitra, anggaran itu berpotensi saling tumpang tindih karena pengelolaannya menggunakan pendekatan terpisah di setiap lembaga.
"Selayaknya anggaran ini dilaksanakan dengan satu pintu atau kementerian yang mengelola anggaran ini agar dapat dilakukan penghematan anggaran negara," jelasnya.
Dari enam kementerian/lembaga yang mengelola dana tersebut, Kementerian Luar Negeri mencatat menggunakan pos anggaran terbesar untuk APEC. Kemlu menghabiskan anggaran Rp 222,42 miliar untuk empat program kegiatan acara APEC.
Menanggapi dana ratusan miliar tersebut, Wakil Ketua Panitia APEC Chairul Tanjung menjelaskan, biaya yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN untuk gelaran APEC di Bali ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan KTT APEC di Vladivostok, Rusia, 2012. Disebutkan, di Rusia, KTT APEC menyedot puluhan miliar dolar AS. Sedangkan di Bali "cuma" menghabiskan Rp 364,765 miliar atau setara dengan USD 35 juta yang tersebar di empat kementerian. "Anggarannya Rp 364,765 miliar saja. Atau USD 35 juta. Tidak nyampai billion (dolar)," papar salah satu konglomerat di Indonesia ini.
Dia menuturkan, biayanya jauh lebih kecil daripada yang dirogoh Rusia Sebab, untuk gelaran APEC di Bali tidak semuanya dari APBN. Ada pula beberapa pembangunan infrastruktur yang dibiayai BUMN dan swasta. Contoh jalan tol dan bandara yang dibaiayai BUMN dan pemerintah daerah. Untuk tempat penyelenggaraan di BNDCC, pemerintah tidak perlu merogoh kocek karena sudah disiapkan swasta.
"Tapi, dengan kunjungan wisatawan, yang masuk ke Bali mencapai USD 500 juta. Biaya itu menjadi relatif kecil," ujarnya. (wir/bay/yor/dwi/yes/kim)
Posted in:
